Jakarta, Radarbuana.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pemerintah daerah lebih memperhatikan upaya pencegahan bencana alam, seperti halnya banjir. Dimana sebwlumnya bencana banjir telah menggenangi kawasan Jakarta, Bandung, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Menurut Tito mengatakan banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 ini diharapkan menjadi pelajaran yang berharga. Sehingga segera dipikirkan langkah pencegahannya. Karena pencegahan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab pemda, sebagaimana bunyi poin kedua Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, yakni pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam.
“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, dari hulu sampai ke hilir”, papar Tito melalui keterangan tertulis, Senin (6/1/2020).
Namun, Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah di seluruh daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor agar memberikan kompensasi kepada korban yang mengalaminya kerugian materiil.
“Berikan kompensasi kepada mereka mulai dari bencana banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir”, terang Tito lagi.
Mantan Kapolri itu meminta seluruh Pemda agar memperhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penanganan maupun pencegahan potensi bencana. Selanjutnya bisa membangun infrastruktur guna mencegah terjadinya banjir
Tito mengutarakan dalam mengantisipasi potensi bencana, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan posko untuk memantau cuaca maupun rencana kontingensi untuk meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana. Sistem tersebut diharapkan akan dimiliki setiap Pemda melalui surat edaran yang sedang dipersiapkan.
Mendagri mengaku pihaknya sudah menyiapkan seluruh posko monitor ramalan cuaca dan menyusun rencana kontingensi jika terjadi longsor, banjir, merumuskan langkah-langkah penanganan sistematis dan upaya sejak sebelum bencana, pada waktu terjadi bencana, dan setelah bencana. “Negara harus memiliki yang dibuat dan diorganisir. Saya minta nanti kepada Pak Sekjen konsepkan surat edaran itu”, pungkas Tito. He
