Jakarta, Radarbuana.com – Pada Pilkada serentak periode 2020 ~ 2025 yang tidak lama lagi, khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima NTB mengusung pencalonan independen dari putera Daerah Bima NTB, yaitu M. Rusli Said.
Secara khusus saat ditemui awak media Radarbuana.com. M.Rusli Said dengan segudang prestasinya yang telah di raih serta telah menciptakan dan menerapkankan program program kepada masyarakat yang bertujuan untuk keberhasilan di daerahnya yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat Bima Khususnya. Program tersebut sudah dijalankan sejak tahun 1996 silam sampai sekarang program itu terus berlanjut.
Dipaparkan M. Rusli, adapun program-program tersebut diantaranya;
- Program PIDRA (Partisipatory Integritate raind fead in Area), kerjasama Yayasan Bina Insani, Pemerintah pusat ( Kementerian Pertanian ), Dinas Pertanian dan tanaman pangan provinsi NTB serta Kabupaten Bima.
Dukungan Funding dari IFAD (International Fund Agricaicher Development), telah berlangsung selama kurun waktu 9 tahun.
- PHBK kerjasama Bank Indonesia, dilakukan Yayasan Bina Insani selama 4 tahun.
- PKM projek Kredit Mikro Bank Indonesia dan Bank pelaksana program selama 3 tahun.
- Program kelompok tani lahan kering, kelompok nelayan, bakulan, sektor
informal, pedagang kaki lima, kelompok perempuan usaha kecil, kelompok usaha mikro, kelompok pengobatan tradisional dan pemanfaatan TOGA, kelompok ekonomi produktif, koperasi primer desa, kelompok Groforestri, agribisnis, sentra Industri rumah tangga, Kelompok pemuda/karang taruna, pemuda tani dan ternak. Jga pelatihan – pelatihan bagi staf LSM dan kader
kelompok / voluntir akan pentingnya pengarustaman Gender di Dompu & Bima.
“Dan saat ini sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan Pembangunan Nasional (LKPN) Jakarta. Dan masih banyak lagi lainnya yang tidak dapat dipaparkan,” M.Rusli Said saat di Gedung DPR kemarin Selasa, (03/03/2020).
Adapun tujuan pencalonan independen sebagai Wakil Bupati Bima NTB, lanjut M. Rusli Said, karena adanya semangat rasa kepedulian terhadap masyarakat dengan output perubahan yang terukur di Kabupaten Bima.
Dirinya merasa yakin dapat membawa perubahan, terutama dari berbagai sektor kehidupan ada dua hal, yaitu sumberdaya alam di daerah dan sumberdaya manusia secara sinergi. “Dengan output untuk melahirkan penguatan ekonomi umat di semua sektor kehidupan,” sebut Rusli Said, seraya mengutarakan menjadi misi utama.
Menurutnya sektor pertanian dan nelayan tahun ini kenaikan kurva ekonomi rakyat secara umum menaik. Tetapi tidak begitu menonjol, karena ada beberapa kegiatan di sektor pertanian, dan perikanan maunpun sektor informal lainnya yang tidak diperkuat dari sisi administrasi dan penguatan kelembagaan lokal yang masih kurang.
Maka kedepannya Rusli Said berencana melahirkan satu komunitas grup dengan pendekatan sektor masing-masing. Antaranya kelompok pertanian diperkuat dengan administrasi pertanian di tingkat kelompok. kemudian penguatan kelembagaan di tingkat kelompok petani, nelayan, sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kecil dan sebagainya.
“Sebabnya karena selama ini tidak diberi rumusan yang terukur bagi tercapainya kehidupan mereka sendiri demi tercapainya stakeholder tingkat kabupaten, khususnya Bima NTB,” terangnya.
Disinggung program apa saja yang akan dilakukan jika nantinya terpilih sebagai Wakil Bupati Bima, Rusli Said menyebutkan, pertama dalam kurun waktu 100 hari pertama harus melakukan duduk bersama seluruh kelembagaan lokal yang ada untuk pentingnya sebuah perencanaan program yang baik dan benar.
Karena apabila kita tidak melakukan itu, maka arah pembangunan kedepan seperti yang kita inginkan tidak dapat diukur dan tercapai dengan baik dan tidak bisa melibatkan banyak orang.
“Maka sejak awal kita harus mau mampu melakukan perencanaan ini dengan seluruh komponen yang ada. Atau tokoh kunci atau tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan rekan-rekan jurnalis itu harus ada representasi daripada kelompok-kelompok untuk memperjuangkan kelembagaannya dan memperjuangkan daerahnya. Apakah itu dari tingkat desa, tingkat lingkungan R/Rw itu yang saya pahami,” katanya.
Perencanaan yangg kolektif (button up planning development) tambahnya, apabila sudah dirumuskan, maka program apapun, rencana dalam waktu 5 tahun kedepan yakin adalah sebuah kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemerintah saja. Bukan kebutuhan pimpinan daerah saja, tapi memang kebutuhan masyarakat.
“Maka itu jadi sangat penting. Intinya semua perncanaan dari bawah tanpa kita mengabaikan perencanaan dari atas yg menjadi kebijakan makro,” ucapnya.
Kedua, sambung M Rusli Said, harus melakukan identifikasi terhadap seluruh potensi daerah, misal adanya permasalah dari 9 sektor kehidupan masyarakat.
“Ini harus teridentifikasi dan seluruh stake holder (tokoh masyarakat/komponen masyarakat) harus dilibatkan. Supaya mengetahui kepala dinas tidak menjadi copy paste, dan kepala dinas yang paham memiliki program masing-masing di kantornya dapat dipertanggung jawabkan. Karena yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, karena yang dikelola uang rakyat,” jelasnya.
Dan Ketiga harus melakukan rumusan bersama masyarakat, karena akan menjadi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
“Itu yang akan dituangkan dalam Perda. Jika yang dituangkan dalam perda itu pasialistik (program yang tidak sinergi antar sektor lain) masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan yang sesungguhnya,” tegas Rusli Said.
Maka semua rencana program jangka panjang yang akan di jalankan saat nanti terpilih, M.Rusli Said kembali menegaskan berencana untuk menyusun bersama dengan semua pihak terkait. Dengan harapan terciptanya sebuah perubahan yang konkrit dan dapat diterapkan dalam aktivitas pembangunan, khususnya daerah Bima dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima, Peovinsis Nusa Tenggara Barat (NTB).
Profil Kabupaten Bima
Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (pecahan dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima berada pada posisi 117°40”-119°10” Bujur Timur dan 70°30” Lintang Selatan.
Luas wilayah setelah pembentukan Daerah Kota Bima berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 adalah seluas 437.465 Ha atau 4.394,38 Km² (sebelum pemekaran 459.690 Ha atau 4.596,90 Km²) dengan jumlah penduduk 473,890 jiwa[6] dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km². Dan mata pencaharian didominasi oleh petani/peternak dan jasa/pedagang/pemerintahan. Dwland/Fam
