Jakarta, Radarbuana.com – Mulai tercium. Ternyata mekanisme pendataan penerima bantuan sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dampak wabah Corona yidak dari Dinsos. Masyarakat terkesan dikelabui dan diberikan Pengharapan Palsu (PHP).
Hal itu diungkapkan Kordinator Pendataan Hotline Pengaduan yang juga Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta, melalui Kepala Humas FWJ, Bambang Suryono . Ia menerima bukti percakapan jejaring sosial WhatsApp dengan salah satu Kasudin Sos Jakarta, Selasa (27/4/2020).
Bambang merinci hasil percakapan dari seorang pengurus harian Forum Wartawan Jakarta yang juga membidani urusan Tata Kelola Pendataan dengan Pejabat pemerintah di sudin Sosial tersebut. Dalam percakapannya, Sudin Sosial menyebut pendataan penerima bantuan sosial covid-19 berasal dari Kominfo dan bukan dari Dinsos.
“Artinya itu menjadi kesimpangsiuran informasi yang diterima warga, pendataan real yang awalnya diketahui melalui Dinas Sosial, faktanya malah Kominfo. Warga kembali di bohongi pemerintah (DKI Jakarta),” ucap Bambang.
Didalam percakapan tersebut, pejabat Kasudin Sosial juga menyatakan pendataan penerima bantuan sosial yang disebut-sebut melalui Dinas Sosial adalah keliru, karena daftar penerima bansos itu dari Kominfo yang menyampaikan, dan bukan dari Sudin Sos.
“Sudin Sos hanya menyalurkan bantuan sosial saja sesuai dengan data yang sudah ada. Jadi sebaiknya sekarang daftar lagi via RT, RW dan Lurah. Itukan disuruh isi formulir, di isi formulirnya ya mas,” tulis pejabat Sudin Sos tersebut.
Sebelumnya warga juga telah terkecoh dengan adanya sistem pendataan yang tidak jelas, berdasarkan penyebaran informasi yang terus menerus digencarkan pemerintah soal adanya pendataan melalui Dinas Sosial adalah kebohongan publik. “Disini kita melihat masyarakat terus dikecohkan oleh pemerintah, dan kami menduga ada indikasi pemanfaatan anggaran atas wabah Corona, sehingga pemerintah menutup akses informasi publik. “Tegas Bambang.
Terpisah, Tri Wulansari salah seorang aktivis perempuan dan juga bendahara umum Forum Wartawan Jakarta menuding adanya perlakuan tak adil antara pemerintah dengan warganya. Itu terbukti dengan banyaknya pengaduan penerima bantuan sosial PSBB cegah Covid 19 tak merata, bahkan banyak yang disunat oleh oknum kelurahan.
“Ini akan menjadi preseden buruk bagi Anies Baswedan karena ia dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan warganya dalam penerimaan bantuan sosial yang dijanjikannya. “Tegas Wulan ketika dikonfirmasi via telpon, Selasa (27/4/2020) siang.
Sebagai penyaji informasi dan kepekaan terhadap dampak wabah Corona yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka Forum Wartawan Jakarta (FWJ) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyetop kebohongan publik dan segera membenahi sistem hotline pengaduan warganya melalui Dinas Sosial yang sampai saat ini tidak bisa diakses dengan alasan sistem eror.
“Kalau Pemprov DKI tak mampu, serahkan hotline pengaduan warganya ke FWJ, kami siap dengan jaringan kami di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten se DKI Jakarta. Hotline pengaduan warga yang nantinya akan kami bangun terbuka 24 jam untuk semua warga DKI,: tandasnya. HS
