Jakarta, Radarbuana.com – Merebaknya kasus yang viral dalam penanganan pasien yang diduga terjangkit virus corona di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Manado, Sulawesi Selatan, Surabaya, Bekasi dan Cianjur. Serta sederet kasus di beberapa daerah lainnya.
Memang tak dipungkiri Pandemi corona ini telah membuat rakyat menjadi sengsara, pengangguran menjadi bertambah, dan menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, menurutnnya corona telah menjadi isu sentral dunia saat ini. Namun dibalik pandemi ada dugaan dijadikan permainan proyek oleh sekelompok pihak.
Seperti yang dibeberkan Pimpinan Pusat (PP GPI) dengan menggelar Konferensi Pers di Markas PP GPI Menteng Raya 58 Jakarta Pusat Kamis, (11/6/2020). Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya yang membahas tentang dugaan penggunaan dana penanganan covid-19 oleh Pemerintah Daerah tidak transparan.
Direktur LBH PP GPI Khoirul Amin menilai, selama ini, pengelolaan dana penanggulangan Covid-19 sebesar 405,1 Triliun terkesan kurang pengawasan, Ia juga menilai pemerintah kurang transaparan dalam mengelola dana yang jumlahnya fantastis tersebut.
“Angka-angka kasus ODP maupun PDP serta korban meninggal yang terus melonjak naik. Diduga semua itu hanya akal-akalan belaka. Agar rakyat tidak mengawasi dana penanggulangan Covid-19 yang jumlahnya sangat fantastis. Sebagai ladang basah korupsi berjamaah,” tegas Amin.
Ia menegaskan, dugaan skandal mega korupsi pengunaan dana penanganan covid-19 ini muncul karena hilangnya transparansi dan akuntabilitas, merujuk pada isi Undang-Undang dalam pengunaan dana rakyat Triliunan Rupiah oleh pemerintah. Karenanya, LBH PP GPI menganggap pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, penuh dengan teka-teki.
