Jakarta, Radarbuana.com– Perombakan besar-besar dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merestruksisasi jajaran Direksi dan Komisaris di semua sektor BUMN.
Bahkan untuk jajaran Komisaris banyak nama-nama perwira tinggi polisi dan pejabat Badan Intelejen Negara (BIN) yang masuk di dalamnya.
Kebijakan yang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menurutnya berdasarkan banyak pertimbangan. salah satunya
menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan perusahaan.
“Misalnya saja perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan. Dibutuhkan aparat yang bisa membantu dalam menyelesaikan konflik lahan dan perizinan,” terang, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (12/6/2020) lalu.
“Ya namanya pemilihan itu pasti ada alasannya. Kita tahu di pertambangan kadang-kadang ada konflik baik namanya tanah baik yang namanya perizinan yang tumpang tindih,” ungkapnya.
Contoh lainnya, lanjut Erick, adalah untuk perusahaan yang bergerak di sektor asuransi. Belakangan marak mengenai isu penipuan oleh karena itu, dirinya menempatkan penegak hukum dan para ahli keuangan.
“Sama juga kalau kita ngomong di asuransi sekarang banyak sekali isu-isu penipuan yang pertanggungjawabannya, kadang-kadang sampai hari ini tidak dapat kepastian. Karena itu saya memasukkan di asuransi-asuransi juga figur-figur yang dekat dengan penegakan hukum dan ahli keuangan ini cuma balance aja,” paparnya.
Erick Thohir mengutarakan dalam memilih komisaris sudah harus dilakukan dengan seimbang. Sehingga permasalahan yang kerap dihadapi perusahaan BUMN bisa teratasi.
“Ada juga isu sosial yang masyarakat ya kita harus mem-balance di masing-masing perusahaan-perusahaan itu yang ada ahlinya untuk di industrinya, ada ahlinya untuk keuangannya, tapi harus ada ahlinya untuk sosial isunya. Ini yang kita coba balance,” jelasnya.
Erick menyebutkan lagipula tidak semua komisaris diisi oleh aparat kepolisian. Sebab ada beberapa contoh perusahaan BUMN yang mengangkat orang profesional seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pertamina dan Agus Martowardjojo hingga Chatib Basri.
IG
