Ketua Forkowap Lambar Dorong Penegak Hukum Periksa Dinsos Kabupaten Lampung Barat

Lambar, RadarBuana.com – Masih terkait dana Covid 19 Babupaten Lampung Barat, Ketua DPC Forkowap Lambar dorong aparat penegak hukum periksa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini disampaikan Bung Iwan di ruang kerjanya, Sekretariat DPC Forkowap Lambar, Jln Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Rabu (08/07/20).

Dalam penyampaiannya Bung Iwan meminta aparat penegak hukum Periksa Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat,  baik terkait Dana Bansos nan kegiatan-kegiatan lain dari tahun 2019 lalu,

“Untuk kegiatan dana bansos ada beberapa yang mengganjal di mata, seperti perjalanan dinas dalam daerah (1),Vasilitasi data 10 paket x 865,000 (8,650,000), monitoring & evaluasi 30 paket x 8,65000 (25,950,000); (2),Biaya Pengelolaan Data (33,930,000); (3). Biaya Distribusi Barang ke masyarakat (69,292,000) dan (4). Biaya Administrasi (58,355,000), dimana anggaran dana tersebut dalam dua kali kegiatan,” ungkap Bung Iwan.

Lebih lanjut Ketua Porkowap  Lambar mengatakan,  ini yang menjadi suatu pertanyaan. Hanya untuk perjalanan dinas  dalam daerah saja dan administrasi memakan anggaran jutaan rupiah. Belum lagi kegiatan -kegiatan yang lain dari dinas sosial Lambar dari tahun 2019.

“Seperti anggaran Taman makam pahlawan ,Tagana dan lain-lain, yang diduga sarat akan KKN. Kita tidak akan berhenti sampai disini, akan kita gali terus terkait anggaran dana bansos, baik dari APBD dan Pusat. Ditambah lagi data susulan BLT kelurahan Way Mengaku  ke Kemensos akibat dampak Covid-19 tidak ada kejelasan hingga saat ini, betul-betul di usulkan atau tidak,” beber Bung Iwan lagi.Tim

195 Views

adminradar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kemendes Siapkan 90 Ha Lahan untuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19

Rab Jul 8 , 2020
Foto:  Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Jakarta, RadarBuana.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang menyiapkan lahan 90 ribu hektar. Untuk intensifikasi atau pembudidayaan tanaman yang akan menopang ketahanan pangan nasional pasca pandemi Covid-19, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengutarakan, ketersediaan pangan nasional sangat terbatas karena beberapa bulan […]

Sponsor