Ada RS Yang Covidkan Semua Pasiennya, LSM FORSI dan IPW Minta Kabareskrim Usut Praktik Mafia Rumah Sakit

 Jakarta, RadarBuana.com – Merebaknya isu Rumah Sakit mengcovidkan semua pasiennya, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat untuk Transparansi (LSM FORSI) pun menyikapinya.

Mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri agar segera mengusut dan menyelidiki dugaan kuat adanya sindikat mafia rumah sakit di masa pandemi Covid-19.

Sindikat mafia rumah sakit dimaksud adalah cara rumah sakit yang meng-Covid-kan setiap pasien yang masuk rumah sakit demi mendapatkan keuntungan.

“Kami meminta Kabareskrim, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo segera membentuk tim untuk mengusut dugaan tersebut. Apalagi sekarang sudah ramai di media sosial berbagai tudingan berdasarkan fakta rumah sakit selalu meng-Covid-kan pasien yang masuk,” tandas Ketua LSM FORSI, Berman Nainggolan kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Berman mengutarakan cara rumah sakit yang mengeneralisir setiap pasien yang masuk dipastikan terpapar Covid-19 adalah cara yang dzalim. Apalagi saat pasien tersebut meninggal di rumah sakit, sudah banyak beredar kabar rumah sakit tersebut meminta pihak keluarga menandatangi surat Covid-19 agar jenazah bisa segera diurus dan keluar dari rumah sakit.

“Kita semua sudah tahu bahwa jika ada satu pasien masuk rumah sakit karena Covid-19, maka rumah sakit tersebut akan mendapatkan anggaran Rp290 juta untuk dari pemerintah untuk penanganannya,” ungkap Berman.

“Nah, sekarang bayangkan jika sehari ada 30 pasien masuk dan semua digeneralisir terpapar Covid-19, berapa banyak keuntungan yang didapat rumah sakit? Ini dia poin yang dirampok rumah sakit dari negara di masa pandemi,” sambungnya lagi.

Pendapat sama dengan Berman, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane juga, meminta Bareskrim Polri segera membentuk tim untuk membongkar kejahatan sindikat mafia rumah sakit.

“Segera bongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk meraih keuntungan dengan cara meng-Covid-kan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena Covid-19,” sebut Neta.

Lebih lanjut, Neta juga menyinggung ucapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Semarang terkait dengan isu rumah sakit rujukan meng-Covid-kan pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Saat itu, Moeldoko menegaskan harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani. Karena itulah Neta sangat menyayangkan Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda bergerak hingga kini.

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah.

Untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang. Karena itu Neta melihat para mafia rumah sakit langsung bergerak untuk “merampok” anggaran yang tak kecil itu.

“Bukan cerita bohong tentang banyak kabar beredar masyarakat diminta menandatangani surat pernyataan bahwa anggota keluarganya terkena Covid-19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit. Karena realitanya, memang seperti itu,” pungkas Neta. Ig

44 Views

adminradar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

LSM GEMPITA Pasang Spanduk HUT TNI Ke-75, Dilima Wilayah DKI Jakarta

Sel Okt 6 , 2020
Jakarta, RadarBuana.com – Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat GEMPITA turut andil dalam rangka menyongsong Hari Jadi TNI ke 75. Ditengah Pandemi Covid 19,LSM GEMPITA memasang spanduk yang berukuran 1,5M x 4M. Spanduk yang dipasangkan tepatnya didepan Markas Komando Distrik Militer di 5 wilayah selain itu adapula di kawasan Bisnis LTC jalan […]

Sponsor