Batas Waktu Izin Impor Desember  Pusbarindo Lakukan Penerbitan RIPH dan SPI Satu Pintu

Jakarta, RadarBuana.com – Izin impor tak kunjung terbit, sementara batas waktu mengimpor di tahun 2020 hanya sampai Desember. Oleh karena itu, Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) menyatakan sudah saatnya penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dibuat satu pintu dan dikelola oleh Badan atau Kementerian Koordinator.

Dimaksudkan agar memudahkan proses izin impor yang kerap menghambat masuknya bawang putih.

Ketua Pusbarindo, Valentino, mengungkapkan salah satu penyebab izin impor tak kunjung terbit. Dikarenakan lemahnya akuntabilitas atas implementasi (pelaksanaan) dari aturan yang dibuat oleh masing-masing Kementerian atas ketentuan penerbitan RIPH dan SPI.

“Kami usulkan satu pintu jadi penerbitan RIPH plus SPI sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan meminimalisasi hal-hal diluar dugaan kita,” ujar Valentino kepada faktapers.id melalui keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Padahal, sambumg Valentino, aturan yang dibuat tentang ketentuan Persetujuan Impor produk hortikultura sudah benar. Seperti yang tertuang pada bunyi Peraturan Menteri Pertanian (permentan) nomor 39/2019 pasal 19 (1) dan (2): Direktur Jenderal Hortikultura akan meneribitkan RIPH dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil Verifikasi dan Validasi terhadap dokumen persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Tim RIPH, sesuai dengan Persyaratan Teknis. Sedangkan bunyi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 44/2019 pasal 9 (1) : Direktur Impor menerbitkan Persetujuan Impor dengan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Lebih lanjut, Valentino meminta agar semua dilakukan dengan sistem daring. Sehingga pelaku usaha yang mengajukan RIPH dan SPI serta yang telah mendapatkannya harus dapat diketahui oleh publik. Menurutnya, dengan sistem transparansi itu, maka tata kelola importasi bawang putih dapat teratur sehingga kebutuhan dalam negeri dipenuhi sesuai waktunya. Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar pengajuan RIPH diberikan batasan.

“Kami ajukan agar bisa dikasih batasan karena saat ini yang terjadi ada satu perusahaan sampai bisa mengajukan 40-50 ribu ton, kami tidak tahu apakah mereka punya gudang besar atau bagaimana,” pungkasnya. Her

33 Views

adminradar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Inovasi Paperless & E-Billing Dalam Pelayanan DPRI di Kanim Kelas I Non TPI Jakbar Diresmikan Sesditjenim

Jum Nov 13 , 2020
Jakarta, RadarBuana.com – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Jakarta Barat membuat inovasi baru, yakni  paperless and e-billing dalam pelayanan DPRI. Terobosan ini adalah yang pertama dan menjadi percontohan bagi Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi (Sesditjenim) Kemenkumham RI, Zaeroji, di ruang MR H Joesoef Adiwinata […]

Sponsor