Sidang Agenda Eksepsi Kasus Sainah Jadi Terdakwa Pasang Pagar Diatas Tanah Miliknya 

RadarBuana. com | Tangerang – Persidangan Kasus Sainah dalam agenda eksepsi terdakwa di gelar hari ini, Selasa (6/4/2021) di Pengadilan Negeri Tangerang.

Team kuasa hukum Sainah, Saripudin. SH, Nazarono. SH dan Budi Suhendra. SH usai persidangan mengatakan Eksepsi kita pada intinya adalah keberatan terhadap dakwaan JPU. Diantaranya mengenai status pelapor ‘A’ yang mewakili PT BSD, 

“Namun demikian sampai saat ini kami belum dapat menemukan atas dasar apa pelapor melaporkan hal tersebut, mengingat surat kuasa direktur utama tidak pernah kami lihat sejak dari Polres,” ujarnya Selasa (6/4/2021) di depan gedung Pengadilan Negeri Tangerang , Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No.7 Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.

(ki-ka) Plang PT BSD dan Sainah

“Kita mengajukan eksepsi atas dakwaaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dengan Pasal 167 ayat (1).” imbuhnya.

Dimana dalam hal ini, sambungnya, yang bertindak seharusnya sebagai pelapor adalah Direktur utama PT BSD namun kenapa sampai saat ini pelapor dari pihak scurity PT BSD bukan Direktur Utama PT BSD tersebut.

“Setelah kami pelajari dalam beberapa minggu yang lalu mengenai dakwaan JPU disini tertulis bahwa Saudara Ir. Siswanto Adisaputro lah selaku pemilik dari Surat Pelimpahan Hak (SPH) tersebut,” tegasnya.

Namun dalam perkara ini, lanjut Saripudin, saudara Ir. Siswanto tidak keberatan, tidak ada pelaporan dari saudara Ir. Siswanto Adisaputro, maka kami dalam sidang hari ini menanyakan siapa saudara Ir. Siswanto ini, dan bagaimana kedudukanya dan hubungannya antara saudara Ir. Siswanto Adisaputro dengan PT BSD,” tambahnya.

“Klien kami, Sainah (57) sejak 2009 sudah menempati objek tanah tersebut, sampai dengan kurang lebih selama 12 tahun tidak pernah ada persoalan, namun setelah Klien kami melakukan pemagaran terhadap tanah yang luasnya kurang lebih 1.856m² tersebut, kenapa kemudian pihak PT BSD dihari ke-3 usai pemasangan pagar yang berada diatas tanah Klien kami, kemudian Pihak PT BSD memasang tiang pemberitahuan diatas tanah milik Klien kami, yang isinya menerangkan “Tanah Ini Milik PT. Bumi Serpong Damai,” paparnya.

“Kami berharap, dalam hal ini sekiranya mudah-mudahan Hakim dapat bertindak secara objektif melihat permasalahan ini, dan kami juga berharap kalau memang PT BSD merasa memiliki tanah ini juga, harus ditentukan dulu secara keperdataannya. Siapa pemilik dari tanah ini, yaitu dengan mengajukan gugatan Perdata terlebih dahulu, untuk membuktikan atas kepemilikan tanah tersebut. Namun klien kami dalam hal Pidana sudah memiliki bukti-bukti kepemilikan surat atau Girik tanah tersebut,” kata  Saripudin.

Dalam kasus ini Sainah selaku ahli waris dari pemilik tanah Bapak Sahid Bin Ali (orang tua kandung Sainah) yang bertempat di Jalan Astek, Kampung Jombang RT.003 RW.004 No.10 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di laporkan oleh pihak yang mengaku sebagai orang dari PT BSD ke polisi pada Kamis 12 Desember 2019 lalu, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, Sainah (57) didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyebutkan, “Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Terkait dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP yang disangkakan ibu rumah tangga ini, Sainah (57) beserta keluarga sempat terheran-heran atas kejadian yang menimpanya.

Kejadian ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 yang lalu, dan sudah sampai tingkat P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap). Laporan atas tergugat Sainah (57) dengan nomor : PDM-18/M.6.16/EKU.2/03/2021.

Menurut keterangan Sainah (57) saat dikonfirmasi media ini, dia mengatakan. “Saya menempati tanah ini sejak 2009 lalu.” Katanya Senin (5/4/2021) di warung soto tempat ia berjualan.

Lebih lanjut Sainah menjelaskan. Ia mendirikan bangunan kerena memiliki bukti kepemilikan tanah atau Girik tanah. “Selama menempati tanah tersebut Sainah taat membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Lantas atas dasar apa PT BSD memiliki Surat Pelimpahan Hak (SPH),” ungkapnya.

Sementara itu, terkait kasus ini untuk keseimbangan berita, belum bisa mengkonfirmasi pihak PT BSD. */Fahmy

33 Views

adminradar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pelantikan Ketua DPW Unsur Pelaksana Instansi Vertikal OPD dan Kecamatan Se-Kab.Lambar

Rab Apr 7 , 2021
RadarBuana.com | Lambar – Pelantikan ketua DWP unsur pelaksana instansi vertikal, Organisasi Perangkat Paerah (OPD) dan Kecamatan se-Kabupaten Lambar masa bhakti tahun 2019-2024, ertempat Gedung Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga, Rabu (07/04/21). Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Irma Ika Putri, Wakil Penasehat DWP Gurti […]

Sponsor