RadarBuana.com | Tegal – SAFE Seas Project mendorong lahirnya Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan di Tegal yang dideklarasikan oleh Organisasi Pusat Informasi dan Layanan Awak Kapal Perikanan (PILAKP) Tegal, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021, di Ndalem Benawa, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (1/5/2021).
Upaya PIL AKP dan SAFE Seas Project ini merupakan bagian dari perjuangan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia yang rentan terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan orang.
Direktur SAFE Seas Project Nono Sumarsono mengatakan pembentukan serikat buruh adalah penegasan bahwa AKP merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang memiliki pera n strategis untuk memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan AKP Indonesia.
“Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia melalui SAFE Seas Project sangat mendukung, bahkan mendorong lahirnya serikat buruh ini agar ke depannya kita bisa duduk bersama secara egaliter dalam perjuangan untuk melindungi dan menyejahterakan AKP Indonesia,” sebut Nono.
Nono menerangkan bahwa jumlah AKP Indonesia, termasuk nelayan buruh, diperkirakan mencapai dua juta orang. Hal ini menegaskan adanya kebutuhan akan kehadiran serikat buruh yang independen seperti yang dibentuk oleh PILAKP Tegal.
“PILAKP adalah mitra strategis kami dalam SAFE Seas Project, dan kami akan memfasiitasi agar kawan-kawan dapat bergabung menjadi bagian dari Tim Nasional Perlindungan AKP dan Forum Daerah Jawa Tengah dalam rangka berjuang bersama untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan AKP Indonesia,” tegas Nono.
Serikat Buruh Awak Kapal Indonesia dibentuk untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan AKP di Indonesia. Kelahiran serikat buruh ini juga untuk menguatkan pencegahan atas tindak pidana praktik eksploitasi kerja paksa dan perdagangan orang atau disebut juga forced labor and trafficking in person (FL/TIP) terhadap AKP asal Indonesia yang masih terus terjadi.
“Ini momentumnya sangat tepat, yaitu Hari Buruh Internasional. Kami mendirikan serikat buruh ini karena kami sangat membutuhkan perlindungan dan kami ini bagian dari nelayan Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera dari samudera Indonesia,” ungkap Ketua PILAKP Tegal Wanardi di sela-sela acara deklarasi.
Berdasarkan data dari Fishers Center yang dikelola oleh SAFE Seas Project per Maret 2020, terdapat laporan praktik kerja paksa dan perdanganan orang sejumlah 44 kasus, diantaranya kasus gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, permohonan untuk dipulangkan ke Indonesia, tidak dicover asuransi, dan lain sebagainya.
“Ada 44 kasus sampai periode Maret 2020 dan kami melihat masih ada kelemahan pada sistem perlindungan bagi AKP Indonesia, yaitu terkait regulasi dan kewenangan kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang tumpang tindih,”terang Wanardi.
Untuk ke depannya, Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Indonesia akan berkonsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat lain agar dapat mengambil bagian dalam penentuan kebijakan untuk melindungi dan menyejahterakan awak kapal perikanan secara khusus, dan nelayan Indonesia secara umum.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari SAFE Seas Project agar kami dapat menjadi bagian dari penentu kebijakan untuk diri kami sendiri,” kata Wanardi.
Harto
