Sistim Pemerintahan Presidential Atau Parlementer

Oleh: Andy Nitidisastro

Jakarta | Masalahnya adalah kita ini sistem pemerintahannya presidensial bukan Parlementer bukan walaupun tertulis sistem presidensial, sehingga saya sebut sistem pemerintahan tanpa IDENTITAS.

Kenapa ? karena dalam sistem presidensial yang harus dipilih dulu adalah calon presiden dan dia harus melakukan kontrak sosial atau janji kepada masyarakatnya.

Nah janji / KONTRAK SOCIAL inilah yang harus diawasi oleh DPR dalam periode lima tahunan. Setelah presiden terpilih baru anggota DPR satu dua bulan kemudian dipilih baru anggota DPD atau senator baru anggota DPRD tingkat satu dan tingkat dua.

Anggota DPR tidak menjanjikan apa apa kepada masyarakat pemilih setelah mereka terpilih maka presiden terpilih menginstruksikan kepada DPR untuk membuat undang undang yang terkait dengan kontrak sosial atau janjinya presiden(DPR bersama senator membuat undang undang).

Setelah itulah presiden bersama kabinetnya menyusun anggaran pembangunan yang harus di evaluasi besarannya oleh DPR bukan setuju atau tidak setuju tapi kebesaran atau tidak kebesaran anggaran itu.

Disinilah kekuatan sistem Presidensil di mana pertanggungan jawab akhir ada di presiden dan DPR hanya mengawasi apakah presiden melaksanakan janjinya of tidak dan DPR mengontrol atas dasar undang undangnya yang sudah dibangun. Bicara hak prerogratif presiden sebagai kepala negara ada empat hal yang tidak bisa dipersalahkan atau can do no Wrong yaitu Amnesti Abolisi rehabilitasi grasi serta satu maklumat atau DEKRIT.

Adapun kabinet yang boleh diangkat langsung oleh presiden iyalah yang menyangkut luar negeri pertahanan keuangan Dalam negeri dan sekretaris kabinet sedangkan kabinet lainnya karena untuk memenuhi kepentingan masyarakat bangsa harus di setujui oleh DPR.

Inilah seharusnya sistem presidensial yang benar universal karena di kita sistem pemerintahannya yang saya sebut tanpa IDENTITAS ditambah lagi dengan mindset Elit yang buruk di sebagian besar anggota DPR maupun executif.

Maka presiden kita mencoba merangkul semua partai agar semua anggota DPR manut saja dengan cara bagi 2 kursi Kabinet agar tujuan pembangunan ala presiden bisa berjalan WALAU TENTUNYA MASIH JAUH DARI CITA 2 mensejahterakan rakyat.

109 Views

adminradar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Polda Jatim Gelar Sepeda Gembira Sambut HUT Bhayangkara Ke-76

Ming Jun 19 , 2022
RadarBuana.com | Surabaya -Peringati HUT Bhayangkara ke 76 tahun 2022, Polri menggelar acara Sepeda Gembira yang diikuti oleh seluruh jajaran Polda di Indonesia. Di Polda Jawa Timur kegiatan Sepeda Gembira dilepas oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, pada Minggu pagi (19/6/2022) di Mapolda Jatim. Dalam kegiatan sepeda gembira […]

Sponsor