oleh: Arvid Sakto,S.H,M.Kn
RadarBuana | Bekasi -Masalah hukum yang terjadi di kawasan Tambun, tepatnya di perumahan Setia Mekar Kabupaten Bekasi, menarik perhatian publik dan kalangan hukum. Kasus ini melibatkan eksekusi terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, ada satu permasalahan yang cukup pelik: pihak yang terkena dampak eksekusi bukanlah pihak yang berperkara dalam proses tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut namun tetap terkena dampak eksekusi.
Eksekusi terhadap objek tanah dan bangunan di perumahan Setia Mekar ini, meskipun telah melalui proses pengadilan yang sah dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, ternyata menimbulkan masalah bagi warga yang tidak terlibat dalam proses perkara tersebut. Hal ini menjadi sorotan mengingat secara hukum acara, sebuah putusan pengadilan hanya berlaku bagi pihak yang berperkara. Artinya, putusan tersebut seharusnya tidak menimbulkan dampak hukum terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara.
Namun, meskipun objek tanah dan bangunan yang dieksekusi sudah memiliki status hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan, pihak ketiga yang merasa dirugikan dan tidak terlibat dalam perkara tersebut dapat mengajukan upaya hukum untuk melawan eksekusi yang dilaksanakan.
Dalam sistem hukum Indonesia, pihak ketiga yang merasa dirugikan karena eksekusi terhadap objek yang mereka miliki dapat melakukan upaya hukum yang disebut “derden verzet.” Derden verzet adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara, tetapi merasa haknya dirugikan oleh eksekusi yang dilakukan terhadap objek tersebut.
Upaya hukum ini diajukan ke pengadilan yang memutuskan perkara di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan mengajukan derden verzet, pihak ketiga, dalam hal ini warga yang terkena dampak eksekusi, dapat meminta agar eksekusi dibatalkan atau ditunda dengan alasan bahwa mereka bukan pihak yang berperkara.
Selain melalui jalur perdata, warga yang terkena dampak eksekusi juga dapat mengambil langkah hukum lain, yakni melaporkan tindak pidana yang mungkin terjadi dalam transaksi jual beli tanah atau pemalsuan sertifikat tanah. Jika terbukti ada unsur penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan objek yang dieksekusi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.
Laporan pidana ini sangat penting karena dengan adanya dugaan tindak pidana, dapat dilakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Hal ini berpotensi menciptakan “sita pidana” yang dapat mengalihkan status objek sengketa yang sebelumnya sudah dilakukan sita eksekusi perdata. Dengan adanya sita pidana ini, maka pengadilan harus memperhatikan adanya gesekan antara sita perdata dan sita pidana.
Pertentangan Sita Eksekusi Perdata dan Sita Pidana
Dalam hal ini, terdapat dua jenis sita yang saling berbenturan: sita eksekusi perdata dan sita pidana. Sita eksekusi perdata adalah tindakan yang dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara sita pidana dihasilkan dari laporan tindak pidana dan bertujuan untuk menjaga objek yang terlibat dalam perkara pidana agar tidak berpindah tangan.
Dalam kondisi seperti ini, asas hukum yang berlaku adalah hukum publik di atas hukum privat. Artinya, jika ada perkara yang berbenturan antara sita perdata dan sita pidana, maka sita pidana yang lebih diutamakan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus pidana akan mendahului proses eksekusi perdata yang telah diputuskan oleh pengadilan. Hal ini karena hukum pidana berkaitan dengan kepentingan umum dan perlindungan masyarakat secara lebih luas.
Bagi warga yang menjadi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tetapi terdampak oleh eksekusi, mereka dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Meskipun putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mereka tetap berhak untuk menempuh dua jalur hukum yang berbeda. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan derden verzet, yaitu gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan atau menunda eksekusi atas dasar mereka bukan pihak yang berperkara.
Langkah kedua adalah melaporkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah yang telah dilakukan oleh pihak penjual. Dengan adanya laporan ini, pihak berwenang dapat melakukan penyidikan dan, jika terbukti ada tindak pidana, dapat dilakukan sita pidana yang mengalahkan sita eksekusi perdata. Kedua upaya hukum ini memberikan kesempatan bagi warga untuk melawan eksekusi yang dilakukan tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam perkara hukum tersebut.
Kasus eksekusi tanah dan bangunan di perumahan Setia Mekar Kabupaten Bekasi memberikan gambaran tentang kompleksitas hukum dalam eksekusi objek sengketa. Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum demi melindungi kepentingan mereka. Dengan adanya mekanisme derden verzet dan laporan pidana terkait transaksi tanah, warga yang terkena dampak eksekusi dapat mengajukan perlawanan secara hukum untuk menangguhkan atau membatalkan eksekusi yang terjadi. Dalam hal ini, prioritas hukum pidana akan mengalahkan hukum perdata, memberikan perlindungan lebih bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan.
[]
