Radarbuana | Cirebon – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, memimpin upacara pagi yang sarat makna di area Balai Kota pada Rabu (30/04/2025). Upacara ini menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh jajaran pimpinan tinggi Pemerintah Kota Cirebon.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten, tenaga ahli, serta seluruh Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Dalam amanatnya, Wali Kota Effendi Edo menegaskan, bahwa kegiatan ini jauh melampaui sekadar formalitas birokrasi. Menurutnya, penandatanganan dokumen tersebut merupakan simbolisasi komitmen moral dan profesional yang mendalam dari para pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna.
“Apa yang kita ikrarkan dan tanda tangani hari ini adalah representasi kesanggupan untuk mencurahkan segenap kemampuan dalam melayani masyarakat. Ini bukan sekadar goresan tinta, melainkan janji yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam,” ujar Wali Kota dengan penuh penekanan.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan esensi dari kedua dokumen tersebut. Pakta Integritas, kata beliau, adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur moral dan etika jabatan yang harus dijunjung tinggi. Sementara itu, Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran rencana kerja yang terukur, sehingga memungkinkan untuk dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban secara akuntabel.
“Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pakta Integritas berbicara tentang fondasi karakter, sedangkan Perjanjian Kinerja mengukur tingkat kompetensi. Seorang Kepala Dinas idealnya memiliki keduanya,” jelasnya.
Wali Kota juga menekankan perubahan paradigma bahwa setiap dinas tidak lagi sekadar dipandang sebagai unit administratif yang pasif. Beliau berharap setiap Kepala Dinas mampu bertransformasi menjadi motor penggerak pembangunan yang selaras dengan visi Kota Cirebon, yakni “Setara Berkelanjutan.”
“Tahun 2025 ini menghadirkan beragam tantangan yang menuntut respons cepat dan tepat. Mulai dari akselerasi layanan publik, efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan transparansi, hingga adaptasi terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital,” ungkap Wali Kota.
Dalam arahannya, Wali Kota menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan kinerja. Pertama, integritas adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Tanpa integritas yang kuat, seluruh target kinerja akan kehilangan makna dan kekuatan.
“Seorang Kepala Dinas harus mampu menjadi teladan, tidak hanya dalam kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak selalu populer di kalangan tertentu,” tegasnya.
Kedua, dampak kinerja harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Wali Kota mendorong agar setiap program dan inovasi yang diluncurkan benar-benar memberikan manfaat signifikan dan terukur bagi kehidupan warga Kota Cirebon. “Kita tidak boleh terjebak dalam program yang terlihat indah di atas kertas, namun tidak memberikan perubahan positif di lapangan,” tandasnya.
Ketiga, kolaborasi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan. Wali Kota menekankan pentingnya sinergitas antar instansi, pemanfaatan teknologi informasi sebagai enabler, serta budaya saling pengawasan yang konstruktif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada publik.
“Saya meyakini bahwa tidak ada organisasi yang dapat mencapai keunggulan tanpa kepemimpinan yang solid dan visioner di dalamnya. Hari ini, saya berdiri di hadapan para pemimpin unit kerja yang saya yakini memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjawab setiap tantangan yang ada,” ujar Wali Kota dengan nada optimis.
Mengakhiri amanatnya, Wali Kota mengingatkan bahwa penandatanganan ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari sebuah perjalanan panjang. Beliau menginstruksikan seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti komitmen ini dengan evaluasi internal yang mendalam dan implementasi tindakan-tindakan konkret di lapangan.
“Jika masih ada di antara kita yang beranggapan bahwa kinerja hanyalah sekadar urusan administratif rutin, maka kita berada di jalur yang keliru. Kita bukan hanya sekadar manajer birokrasi, melainkan juga arsitek perubahan yang sesungguhnya. Masyarakat hanya akan mengingat satu hal: apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mereka, ataukah kita hanya sekadar menjalankan rutinitas jabatan,” pungkas Wali Kota dengan pesan yang kuat.
(Rio)
