Radarbuana | Jakarta — Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kembali mempercayakan kepemimpinannya kepada Agus Jabo Priyono. Ia ditunjuk sebagai Ketua Umum dalam peringatan hari lahir partai ke-4 yang digelar pada Minggu (1/6/2025).
Keputusan ini sekaligus mempertegas posisi Agus Jabo sebagai figur sentral dalam tubuh partai, yang meskipun belum berhasil menembus parlemen, tetap menunjukkan pengaruh nyata dalam lanskap politik nasional.
Nama Agus Jabo bukan nama baru di kalangan aktivis dan pengamat politik Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia telah dikenal luas sebagai pegiat gerakan reformasi sejak akhir 1990-an. Konsistensinya di dunia aktivisme sosial dan politik menjadi modal penting dalam membangun Partai Prima sejak kelahirannya.
Nonparlemen, Tapi Berpengaruh
Yang menarik, Partai Prima sejauh ini belum pernah mengikuti kontestasi pemilu secara penuh, termasuk Pemilu 2024. Namun demikian, partai ini berhasil menempatkan kadernya dalam posisi penting di pemerintahan.
Agus Jabo yang menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial menjadi simbol dari kehadiran dan peran politik Prima di luar jalur legislatif. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya sekaligus perbincangan di kalangan pengamat: bagaimana partai nonparlemen seperti Prima bisa mendapatkan tempat dalam kabinet?
Sejumlah pihak menilai kehadiran Prima di pemerintahan merupakan hasil dari strategi politik alternatif, kedekatan ideologis dengan agenda pembangunan sosial, serta rekam jejak panjang Agus Jabo dalam gerakan rakyat.
Dengan dikukuhkannya kembali Agus Jabo sebagai ketua umum, arah politik Partai Prima ke depan akan semakin menarik untuk dicermati. Apakah partai ini akan kembali mencoba menembus parlemen di Pemilu 2029? Atau justru memilih mengonsolidasikan kekuatannya di luar jalur elektoral formal?
Yang pasti, dalam konfigurasi politik pasca-Pemilu 2024, Prima telah menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kursi di DPR. Melainkan juga oleh kapasitas untuk menawarkan kader, ide, dan jaringan yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan.
(*/igo)
