Radarbuana | Sorong – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tetap melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Sorong pada Sabtu, 7 Juni 2025, meskipun diwarnai dinamika kehadiran massa di Bandara Deo. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran program strategis nasional, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertambangan di Papua Barat Daya.
Menteri Bahlil tiba di Bandara Deo sekitar pukul 06.22 WIT. Meskipun ada kelompok massa yang menyampaikan aspirasi terkait isu tambang nikel di Raja Ampat, prioritas utama Menteri adalah mengikuti jadwal ketat yang telah disusun untuk koordinasi dan pertemuan internal.
Terkait insiden di bandara, sumber terdekat menyebutkan bahwa keputusan Menteri Bahlil untuk menggunakan jalur keluar yang berbeda adalah demi efisiensi waktu dan keamanan, mengingat padatnya agenda serta jumlah rombongan. Ada upaya dari perwakilan Menteri untuk berdialog dengan massa, namun situasi di lokasi bandara yang ramai membuat pengaturan pertemuan secara langsung sulit dilakukan sesuai protokol keamanan.
Mengenai tudingan terkait informasi jumlah perusahaan tambang di Raja Ampat, Menteri Bahlil sebelumnya telah menyampaikan bahwa dari beberapa izin yang terbit (sekitar lima), hanya PT GAG Nikel yang saat ini aktif beroperasi.
Perusahaan ini merupakan bagian dari BUMN, yaitu ANTAM, yang kegiatan operasionalnya berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Pernyataan ini didasarkan pada data resmi dan status operasional terkini perusahaan-perusahaan tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM senantiasa berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Raja Ampat yang memiliki nilai ekologis dan pariwisata tinggi. Setiap izin pertambangan yang diberikan telah melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, dan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
Pihak Kementerian ESDM menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan selalu menjadi perhatian serius pemerintah dan akan ditindaklanjuti melalui jalur resmi dan mekanisme yang berlaku. Dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan adalah bagian integral dari kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.
[]
