Radarbuana | Jakarta – Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri bersama Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari upaya menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Baharkam Polri dan FKDB yang digelar di Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Baharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Karyoto, Bupati Sukabumi Asep Japar, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Pembina Koperasi Bareng Bareng Sugih Indramayu H. Mulyadi, serta Sekretaris Jenderal FKDB Hikmat Taufik serta K.H. Juhadi Muhammad (Ketua PWNU Provinsi Jawa Barat)
Forum tersebut menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan sekaligus merumuskan strategi baru agar program pendampingan pertanian semakin efektif, khususnya dalam meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai (Pajale).
Program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Ketahanan pangan dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Polri Tidak Hanya Menjaga Keamanan, Tetapi Mendampingi Petani
Dalam sambutannya, Kabaharkam Polri Komjen Pol Karyoto menegaskan bahwa peran Polri dalam program ketahanan pangan tidak berhenti pada aspek pengamanan, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan petani di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan stok pangan nasional yang disampaikan pemerintah harus menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan produksi pangan di seluruh daerah.
“Polisi hadir untuk mendampingi, memberikan semangat, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan,” ujar Karyoto.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pertanian Indonesia semakin kompleks karena lahan produktif terus berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman. Kondisi tersebut diperparah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan pangan ikut bertambah.
Karyoto menilai pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan integrasi lintas sektor mulai dari dinas pertanian, pekerjaan umum, perumahan hingga pemerintah daerah agar keberlanjutan lahan pertanian tetap terjaga.
Selain itu, ia menyoroti persoalan rendahnya keuntungan petani.
Menurutnya, biaya produksi yang tinggi sering kali tidak sebanding dengan hasil panen sehingga minat masyarakat untuk bertani semakin menurun.
“Kalau modal tanam besar tetapi keuntungan kecil, tentu orang akan memilih pekerjaan lain. Karena itu kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Bhabinkamtibmas Siap Dampingi Penyelesaian Konflik
Karyoto juga menegaskan bahwa jajaran Bhabinkamtibmas di desa-desa akan terus diperkuat untuk mendampingi masyarakat, termasuk membantu menyelesaikan potensi konflik yang muncul dalam pelaksanaan program pertanian.
Ia mengatakan berbagai persoalan, seperti sengketa lahan, distribusi pupuk, hingga konflik antarwarga harus diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.
Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, organisasi masyarakat, koperasi hingga pelaku usaha.
Karyoto juga mengapresiasi konsep yang dijalankan FKDB bersama koperasi mitra karena tidak hanya fokus pada penanaman, tetapi juga menyediakan bibit, pupuk, pendampingan, hingga menjamin pemasaran hasil panen melalui sistem off-taker.
“Yang terpenting masyarakat memiliki daya beli. Kalau petani sejahtera, hasil panen terserap dengan harga yang baik, maka tujuan ketahanan pangan akan tercapai,” tegasnya.
Indramayu Hadapi Tantangan Air dan Pupuk
Sementara itu, Pembina Koperasi Bareng Bareng Sugih Indramayu, H. Mulyadi, memaparkan perkembangan program budidaya jagung dan kedelai yang dijalankan bersama FKDB.
Ia menyebut sebelumnya pihaknya berhasil mengembangkan tanaman jagung di lahan sekitar 150 hektare dengan produktivitas mencapai rata-rata 5,6 ton per hektare. Saat ini koperasi tengah mengembangkan budidaya kedelai di lahan seluas 210 hektare dengan target produksi enam ton per hektare.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan air irigasi.
Menurut Mulyadi, sumber air sebenarnya tersedia, tetapi harus dipompa dari sungai yang berjarak sekitar tiga kilometer sehingga membutuhkan biaya operasional yang sangat besar.
Selain persoalan air, petani juga menghadapi kesulitan memperoleh pupuk subsidi, tingginya harga pupuk nonsubsidi, serta serangan gulma dan hama.
Meski demikian, ia optimistis apabila pendampingan dari Baharkam Polri dan FKDB terus dilakukan, target perluasan lahan hingga 1.000 hektare dapat direalisasikan.
“Kami tidak hanya butuh seremoni. Kami butuh pendampingan langsung di lapangan, melihat persoalan petani, membantu mencarikan solusi agar produksi meningkat,” ujar Mulyadi.
Ia juga menegaskan bahwa program tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan warga karena seluruh proses budidaya melibatkan masyarakat sekitar.
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengapresiasi keterlibatan Baharkam Polri dan FKDB dalam mendampingi petani di wilayahnya.
Ia menjelaskan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Indonesia dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 94 ribu hektare.
Meski memiliki potensi besar, persoalan utama yang dihadapi petani tetap berkaitan dengan keterbatasan irigasi, sedimentasi embung, hingga belum optimalnya koordinasi lintas kementerian dalam penyediaan infrastruktur pertanian.
Lucky mengaku kerap menyaksikan langsung kesedihan para petani yang gagal tanam akibat kekurangan air.
“Saya beberapa kali melihat petani laki-laki menangis karena tanaman mati akibat tidak ada air. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.
Ia menilai kehadiran Baharkam Polri dan FKDB memberikan optimisme baru kepada masyarakat. Menurut Lucky, yang terpenting bukan hanya luas lahan yang sedang dikelola, tetapi adanya harapan bahwa negara hadir mendampingi petani sejak proses tanam hingga hasil panen dipasarkan.
Selain itu, ia berharap Baharkam Polri dapat terus membantu memediasi potensi konflik agraria yang kerap muncul di kawasan pertanian agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial maupun keamanan.
Melalui evaluasi kerja sama ini, Baharkam Polri dan FKDB berkomitmen memperkuat pendampingan terhadap petani, meningkatkan produktivitas pertanian, menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
