Radarbuana | Jakarta — Kinerja Dinas Pendidikan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan pendidikan yang mencuat di tengah masyarakat dinilai menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pengawasan dan pembinaan peserta didik di Jakarta.
Selain persoalan tawuran pelajar yang masih menjadi keresahan masyarakat, sorotan juga diarahkan pada persoalan kondisi sarana pendidikan, termasuk adanya sekolah yang mengalami kerusakan hingga roboh di Jakarta Selatan, serta keterlibatan sejumlah siswa dalam aksi demonstrasi pada 27 Agustus lalu.
M. Pandli, warga Klender, Jakarta Timur, menilai berbagai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan teknis di lapangan. Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh jajaran pendidikan menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap peserta didik.
“Di bawah kepemimpinan Nahdiana, persoalan yang muncul bukan hanya tawuran. Ada persoalan sekolah yang rusak atau roboh, kemudian ada juga siswa yang ikut aksi pada 27 Agustus kemarin. Semua ini harus dilihat secara serius dari sisi pembinaan dan pengawasan pendidikan,” ujar Pandli kepada media.
Ia menegaskan, ketika menyangkut siswa, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada koordinasi dengan aparat kepolisian. Menurutnya, siswa merupakan bagian dari keluarga besar dunia pendidikan sehingga pembinaan dan perlindungannya juga menjadi tanggung jawab institusi pendidikan bersama orang tua.
“Jangan ketika siswa terlibat persoalan kemudian tanggung jawabnya seolah-olah diserahkan kepada polisi. Mereka itu anak-anak kita, bagian dari keluarga. Dinas Pendidikan harus hadir dalam pembinaan dan pengawasan mereka,” tegasnya.
Pertanyakan Sanksi dan Langkah Pembinaan
Pandli juga mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan terhadap siswa yang diduga mengikuti aksi demonstrasi tersebut, termasuk mekanisme pembinaan maupun sanksi apabila memang terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada siswa yang terbukti melanggar aturan, tentu harus ada proses pembinaan sesuai ketentuan. Tetapi sampai sekarang masyarakat belum melihat secara jelas apa langkah dan sanksi yang diberikan. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, sebenarnya ada apa dengan kinerja Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta?” katanya.
Namun demikian, Pandli meminta agar setiap tindakan terhadap siswa tetap dilakukan berdasarkan aturan, fakta, dan proses yang jelas, bukan sekadar hukuman tanpa pembinaan.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap persoalan pendidikan ditangani secara terukur dan transparan.
Gubernur Diminta Evaluasi
Atas berbagai persoalan tersebut, Pandli meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Gubernur harus turun tangan dan mengevaluasi. Jangan hanya menunggu laporan dari bawah. Lihat apakah program pengawasan berjalan, bagaimana kondisi sekolah, bagaimana pembinaan siswa, dan bagaimana koordinasi dengan orang tua serta aparat,” ujarnya.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta lebih aktif turun ke lapangan.
“Sekda jangan banyak diam di ruangan. Turun ke lapangan. Lihat kondisi sekolah dan dengarkan langsung keluhan masyarakat. Jangan semuanya hanya berdasarkan laporan bawahan,” tambah Pandli.
Menurutnya, masyarakat Jakarta berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang aman, berkualitas, dan memiliki sistem pengawasan yang kuat.
“Ini bukan persoalan mencari-cari kesalahan pejabat. Ini soal tanggung jawab. Kalau masalah terus muncul dan masyarakat mempertanyakan hasilnya, tentu wajar kalau kinerja pimpinan dievaluasi,” pungkasnya.
Pandangan dan desakan tersebut disampaikan M. Pandli sebagai warga. Adapun penilaian objektif mengenai kinerja Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait berbagai persoalan tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
