Radarbuana | Jakarta — Aksi tawuran antarpelajar yang terus terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa kekerasan yang melibatkan kalangan pelajar tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan pembinaan dan pengawasan generasi muda belum sepenuhnya berjalan efektif.
Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan, kasus tawuran pelajar masih berulang dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya jajaran Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah.
Selama ini, setiap kali tawuran terjadi, aparat kepolisian menjadi pihak yang berada di garis depan untuk membubarkan massa, mengamankan pelaku hingga melakukan proses hukum. Namun, masyarakat mempertanyakan langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan sebelum aksi kekerasan tersebut terjadi.
Salah seorang warga sekaligus pemerhati pendidikan, Muhammad Arif, menilai persoalan tawuran tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada aparat kepolisian.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan jajaran Suku Dinas Pendidikan memiliki peran besar dalam membangun sistem pembinaan, pengawasan serta pencegahan terhadap perilaku kekerasan di kalangan pelajar.
“Kalau tawuran terus terjadi dan berulang di berbagai wilayah, tentu masyarakat berhak bertanya, bagaimana fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kasudin di wilayah masing-masing?” ujar Muhammad Arif.
Ia menegaskan, maraknya tawuran seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya siswa yang terlibat yang harus diberikan pembinaan dan sanksi, tetapi sistem pengawasan hingga pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan juga perlu dievaluasi.
Kasudin Diminta Tidak Hanya Menunggu Kejadian
Arif menilai para Kepala Suku Dinas Pendidikan di wilayah Jakarta harus memiliki langkah konkret untuk mencegah tawuran, bukan hanya memberikan respons setelah terjadi peristiwa.
Menurutnya, pencegahan harus dilakukan melalui koordinasi aktif dengan sekolah, guru, orang tua, aparat keamanan serta lingkungan masyarakat.
“Jangan sampai Kasudin baru bergerak setelah ada tawuran dan kasusnya ramai diberitakan. Pertanyaannya, apa langkah pencegahan yang dilakukan sebelum kejadian? Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Ia menilai setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan masing-masing. Karena itu, Kasudin Pendidikan di setiap kota administrasi harus mampu membaca potensi konflik di lingkungan pelajar dan mengambil langkah pencegahan sejak dini.
Pembinaan karakter, pengawasan terhadap aktivitas pelajar, komunikasi dengan orang tua serta penguatan kegiatan positif dinilai harus menjadi bagian dari strategi untuk menekan angka tawuran.
Jangan Semua Dibebankan kepada Polisi
Lebih lanjut, Muhammad Arif menegaskan bahwa kepolisian memang memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan melakukan penegakan hukum. Namun, persoalan tawuran pelajar memiliki akar yang lebih luas dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum.
“Tawuran itu bukan muncul dalam satu hari. Ada persoalan lingkungan, pergaulan, pendidikan karakter, pengawasan sekolah dan keluarga. Karena itu, Pemprov DKI dan jajaran pendidikan tidak boleh hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Ia mengatakan, polisi selama ini kerap menjadi pihak yang turun langsung ketika tawuran pecah. Namun, pola tersebut dinilai tidak boleh menjadi satu-satunya mekanisme penanganan.
Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kasudin di wilayah terkait, harus mengambil peran lebih besar dalam mencegah pelajar terlibat dalam aksi kekerasan.
Pemprov DKI Diminta Evaluasi Program dan Pejabat
Arif meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan pelajar yang selama ini dijalankan.
Evaluasi tersebut, menurutnya, tidak hanya menyangkut sekolah dan siswa, tetapi juga efektivitas program, sistem pengawasan serta kinerja jajaran pejabat pendidikan di tingkat wilayah.
“Kalau kejadian terus berulang, berarti harus ada yang dievaluasi. Apakah programnya tidak berjalan, pengawasannya lemah atau koordinasinya tidak efektif? Semua harus dibuka dan diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga meminta agar setiap pejabat yang menempati posisi strategis di bidang pendidikan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
Menurut Arif, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana langkah nyata yang dilakukan pemerintah untuk melindungi generasi muda dari budaya kekerasan.
Uang Rakyat Harus Dibuktikan dengan Kinerja
Muhammad Arif mengingatkan bahwa aparatur pemerintah bekerja dengan anggaran yang bersumber dari keuangan negara dan daerah, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Karena itu, kata dia, kritik dan pertanyaan publik terhadap kinerja pemerintah merupakan bagian dari kontrol masyarakat yang harus dijawab dengan transparansi dan hasil kerja nyata.
“Masyarakat tidak hanya ingin mendengar imbauan setelah tawuran terjadi. Masyarakat ingin melihat langkah konkret agar tawuran tidak terus berulang,” katanya.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta segera memperkuat sistem pencegahan tawuran secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Jangan hanya anak-anak yang disalahkan. Kalau pembinaan dan pengawasan belum berjalan maksimal, maka sistemnya harus diperbaiki. Kasudin, Dinas Pendidikan, sekolah, orang tua dan seluruh pihak harus bekerja bersama,” pungkasnya.
Maraknya tawuran pelajar yang terus berulang kini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Publik pun menunggu langkah konkret pemerintah, termasuk dari jajaran Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah, untuk memastikan persoalan tersebut tidak lagi menjadi siklus kekerasan yang terus berulang di tengah kehidupan generasi muda Ibu Kota.
[]
