Radarbuana | Jakarta — Keluhan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali bermunculan. Selain persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi perhatian warga, masyarakat juga menyoroti efektivitas pengawasan terhadap bangunan yang telah dikenai penyegelan tetapi diduga masih tetap dikerjakan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan di lapangan. Jika sebuah bangunan sudah dinyatakan melanggar ketentuan dan telah dilakukan penyegelan, masyarakat tentu berharap aktivitas pembangunan benar-benar dihentikan.
Namun, apabila pekerjaan kembali berlangsung setelah penyegelan, Pemprov DKI perlu mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pengawasan dan tindak lanjutnya.
Sekda Diminta Evaluasi Lintas Dinas
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan efektif.
Evaluasi tidak hanya perlu diarahkan kepada Satpol PP atau perangkat wilayah, tetapi juga terhadap dinas-dinas yang memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta lingkungan hidup.
Sejumlah perangkat daerah yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Satpol PP DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Sekda perlu memastikan tidak terjadi kondisi ketika satu instansi telah menjalankan tugasnya, tetapi tindak lanjut di lapangan tidak berjalan maksimal karena lemahnya koordinasi.
Dinas Bina Marga Juga Perlu Dievaluasi
Masyarakat juga berharap kinerja Dinas Bina Marga mendapat evaluasi, khususnya terkait kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, trotoar, drainase, serta fasilitas pendukung lainnya.
Pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi harus dilakukan secara konsisten agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat pekerjaan yang bermasalah, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan bagaimana tindak lanjutnya.
Dinas Pendidikan dan Persoalan Pelajar
Sorotan juga perlu diarahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, terutama terkait berbagai persoalan yang menyangkut kualitas pembinaan peserta didik.
Kasus tawuran pelajar, kedisiplinan, keamanan lingkungan sekolah, hingga pembinaan karakter menjadi persoalan yang tidak boleh hanya ditangani setelah kejadian terjadi.
Pemprov DKI perlu memastikan sekolah tidak hanya mengejar aspek akademik, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan lingkungan pendidikan yang aman.
Sekda dapat meminta Dinas Pendidikan menyampaikan evaluasi terukur mengenai langkah pencegahan dan penanganan berbagai persoalan tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup Jangan Hanya Fokus pada Sampah
Selain masalah bangunan dan pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) juga perlu mendapatkan perhatian.
Persoalan sampah yang masih ditemukan di berbagai wilayah Jakarta menjadi salah satu indikator yang perlu dievaluasi. Masyarakat membutuhkan penyelesaian yang konkret, bukan sekadar perubahan istilah, program, atau slogan.
Pengelolaan lingkungan juga harus mencakup pengawasan terhadap dampak pembangunan, kebersihan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta respons terhadap laporan masyarakat sesuai kewenangan.
Kinerja ASN Harus Diukur dari Hasil
Berbagai persoalan tersebut menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk mengevaluasi kembali ukuran keberhasilan kinerja ASN.
Kinerja aparatur tidak cukup hanya diukur dari kehadiran, rapat, laporan administrasi, atau penyerapan anggaran.
Ukuran yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah hasilnya di lapangan.
Apakah jalan dan fasilitas publik terawat? Apakah persoalan sampah ditangani? Apakah sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman? Apakah laporan warga ditindaklanjuti? Dan yang tidak kalah penting, apakah bangunan yang sudah disegel benar-benar berhenti dikerjakan?
Sekda Diminta Pastikan Tidak Ada Lempar Tanggung Jawab
Masyarakat berharap Sekda DKI dapat memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki persoalan di lapangan.
Jangan sampai ketika muncul masalah, masing-masing instansi hanya menunjuk kewenangan instansi lain.
