RadarBuana.com | Depok – Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Depok berbentuk Kartu ATM yang terintegrasi dengan satu data kemiskinan serta jaminan perlindungan sosial seperti pemenuhan akses layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi di Kota Depok.
Namun, belum lama ini ramai dibahas melalui rapat paripurna DPRD Depok dengan pembahasan Hak interpelasi yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, namun akhirnya dihentikan.
Awil (41) selaku warga berdomisili Jalan Nusantara, Beji Depok mengungkapkan, program KDS masih banyak warga disini belum dapat sudah disetop aja.
“Heran banget saya bang. Lalu penyaluran bantuan KDS yang kemarin-kemarin kemana dan buat warga siapa aja,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (09/08) dikediamannya.
Ia menambahkan, “begini bang, saya sudah ke RT RW dan kelurahan, hasilnya nihil juga gak pernah yang namanya dapat bantuan dari Pemkot Depok. Apalagi saya ke Dinsos Depok juga gak pernah ada satupun orang, jadi bagaimana saya bisa ajukan berkas buat program-program dari Pemerintah”, ujarnya.
Perlu diketahui, sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota Depok mengklaim penerima bantuan dari program Kartu Depok Sejahtera (KDS) merupakan warga miskin yang tidak mendapatkan akses bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Jadi, tidak ada double bantuan, DTKS tersebut diverifikasi ulang untuk memastikan layak atau tidak layak menerima bantuan, jika tidak layak KDS bisa dicabut,” ucap Imam dilansir dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Sabtu 14 Mei 2022.
Imam mengatakan penerima KDS pun dipastikan dalah warga Depok yang diakomodir melalui sukarelawan yang tersebar di tiap-tiap kelurahan. Calon Penerima KDS yang belum terdaftar akan diusulkan masuk dalam DTKS, sehingga mendapatkan akses bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk KDS.
(Riz)
