Radarbuana | Jakarta — Angka korban dugaan keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menembus 53 ribu anak sekolah memicu sorotan tajam terhadap efektivitas pengawasan keamanan pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini menjadi salah satu lembaga yang dituntut menunjukkan ketegasan dalam memastikan makanan yang dikonsumsi para siswa aman dan layak.
Kritik tersebut disampaikan Jhon Sitorus melalui sebuah video yang menyoroti respons BPOM terhadap maraknya laporan kasus keracunan yang dikaitkan dengan program MBG yang didapat media ini di media sosial, Rabu 14 Oktober 2026.
Ia mempertanyakan sikap lembaga tersebut yang dinilai tidak setegas sebelumnya dalam merespons persoalan keamanan pangan.
Menurut kritik yang disampaikan, BPOM selama ini dikenal memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran produk pangan dan menindaklanjuti persoalan yang berpotensi membahayakan masyarakat. Namun, ketika kasus yang melibatkan program pemenuhan gizi anak sekolah menjadi perhatian publik, efektivitas pengawasan lembaga tersebut kembali dipertanyakan.
Anggaran Terbatas, Pengujian Sampel Disorot
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai pernyataan BPOM yang disebut belum melakukan pengujian sampel makanan MBG karena keterbatasan anggaran.
Jika benar pengujian sampel terkendala persoalan anggaran, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan sistem pengawasan keamanan pangan dalam program berskala nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Pengujian sampel merupakan salah satu langkah penting untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan kontaminasi, menelusuri sumber masalah, serta menentukan tindakan korektif apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.
Tanpa pemeriksaan dan penelusuran yang memadai, penyebab kejadian keracunan akan lebih sulit dipastikan. Akibatnya, upaya mencegah kasus serupa berulang juga berpotensi menghadapi hambatan.
Karena itu, persoalan anggaran semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan dukungan terhadap pengawasan keamanan pangan sejalan dengan skala pelaksanaan program MBG.
Pengawasan SPPG Harus Diperketat
Sorotan terhadap BPOM juga berkaitan dengan perlunya memperkuat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika muncul laporan keracunan. Pemeriksaan perlu mencakup kualitas bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan kepada para siswa.
Rantai pengolahan dan distribusi tersebut membutuhkan standar keamanan pangan yang konsisten, disertai pemeriksaan berkala serta mekanisme penanganan cepat apabila ditemukan indikasi makanan yang tidak aman.
DPR, sebagaimana dirangkum dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini, turut mendorong penguatan pengawasan terhadap SPPG. Desakan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari jaminan keselamatan penerimanya.
Pemerintah dan lembaga pengawas perlu memastikan bahwa setiap unit pelayanan menjalankan prosedur keamanan pangan secara disiplin. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan korektif harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Mandat Pengawasan dan Tanggung Jawab Negara
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu landasan tata kelola program yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaannya.
Dalam konteks ini, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarlembaga harus dijalankan secara jelas. Pengawasan keamanan pangan, pengendalian mutu, serta penanganan kejadian yang berpotensi membahayakan penerima manfaat memerlukan koordinasi yang efektif.
BPOM perlu menjelaskan secara terbuka ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret untuk memperkuat pengujian dan pengawasan pangan dalam program MBG.
Disisi lain, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas laboratorium, dan mekanisme koordinasi yang memadai. Tanggung jawab melindungi keselamatan anak sekolah tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga tanpa dukungan sistem yang kuat.
Angka korban yang disebut mencapai lebih dari 53 ribu orang tersebut juga membutuhkan penjelasan berdasarkan data resmi, termasuk periode pencatatan, jumlah kejadian, status korban, serta hasil penyelidikan terhadap penyebabnya. Angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh kejadian memiliki penyebab yang sama sebelum hasil pemeriksaan memastikan keterkaitannya.
Keselamatan Anak Tidak Boleh Menjadi Taruhan
Program MBG memiliki tujuan penting untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Kasus-kasus dugaan keracunan yang muncul harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi persoalan komunikasi antarlembaga.
BPOM dituntut memperjelas perannya, meningkatkan transparansi hasil pengawasan, dan memastikan setiap indikasi masalah keamanan pangan ditindaklanjuti secara profesional. Sementara itu, penyelenggara program harus menjamin bahwa seluruh tahapan penyediaan makanan berjalan sesuai standar.
Publik berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan kasus, hasil pemeriksaan laboratorium, serta langkah pencegahan yang telah diterapkan.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya soal seberapa luas makanan dibagikan kepada anak-anak Indonesia. Ukuran keberhasilan yang tidak kalah penting adalah apakah makanan tersebut aman dikonsumsi dan apakah negara mampu memberikan perlindungan maksimal kepada generasi penerus bangsa.
(Red)
