Jakarta, RadarBuana.com – Korban pengungsi kerusuhan, diwakili oleh Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) dan Forum Kesatuan Aksi Mahasiswa Maluku (FKAMM), menggugat 11 petinggi negara, yaitu Presiden RI, Menko Kesra, Mensos, Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, Menteri Pembangunan daerah tertinggal, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan perwakilan Pemda Maluku, Pemda Maluku Utara serta Pemda Sulawesi Tenggara.
Guna menyampaikan aspirasi, YPKKM dan FKAMM menggelar aksi demonstrasi tepat didepan gerbang Kementerian Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Gambir, Jakarta Pusat. Kamis (25/2/2021).
Dalam aksi, YPKKM dan FKAMM menyampaikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor. (318/PDT./G.CLASSACTION/2011/PN,Jkt.pst). Sebelumnya, menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) pemerintah atas gugatan class action (Gugatan Perwakilan Kelompok) terkait korban kerusuhan Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara pada tahun 1999.
Artinya, pemerintah harus jalankan putusan pengadilan tingkat pertama, memberikan ganti rugi pada korban kerusuhan sebagai penggugat. Gugatan korban kerusuhan Maluku dilayangkan sejak tahun 2011.
Dalam orasinya, pengurus YPKKM dan FKAMM, mendesak beberapa tuntutan yang harus segera direalisasikan, diantaranya:
1. Menteri Polhukam pertimbangkan keterlibatan LBH Kepton, dengan merujuk pada putusan peninjauan kembali (PK) karna dianggap meresahkan dan merugikan masyarakat.
2. Polhukam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor (116/PDT/2015/PT.DKI), sudah diakui secara legal standing untuk ganti kerugian yang dialami korban kerusuhan 1999, melalui YPKKM.
3. Meminta tanggung jawab tergugat atas tragedi di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.
4. YPKKM dan FKAMM minta putusan segera mungkin dilaksanakan, agar kesamaan dimata hukum.
5. Menagih janji pemerintah sebagai pemulihan, baik fisik maupun psikis terhadap 213.217 Kepala Keluarga (KK).
Bermodalkan pengeras suara diatas mobil komando. Aksi tersebut berjalan lancar, tampak pihak kepolisian berjaga-jaga di depan pintu gerbang sambil mendengarkan aspirasi yang di sampaikan.
Kemudain salah satu petugas Kementerian Polhukam mendatangi peserta aksi, diajak untuk masuk dan menerima perwakilan aksi untuk audience. Diantaranya, korlap aksi, Armed Ngabalin (Mahasiswa FKAMM), Lamani (YPKKM), Angga Dalamani (Ketua YPKKM), Samsul Seknun, Laiju (Masyarakat YPKKM) dan Han Ganspar yang mewakili para peserta aksi untuk audience dengan pejabat Kementerian Polhukam yang diwakili oleh Deputi 5 Department Hukum, Kombes Erwin Sinaga.
Setelah mendengarkan tuntutan dari perwakilan Peserta aksi di Press Room Kementrian Polhukan Erwin menjelaskan, bahwa pihaknya tidak mengetahui aksi ini, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak mengetahui dasar permasalahan, kemudian Erwin meminta waktu untuk mempelajari surat yang ditujukan dari YPKKM dan FKAMM kemudian akan menjawab surat tersebut waktu dekat, Paparnya.
Ketika dimintai keterangan usai audience, Armend menyampaikan kepada media, bahwa dirinya mewakili masyarakat Maluku yang menjadi korban, memberikan waktu kepada Kementerian Polhukam untuk menjawab tuntutan yang disampailan YPKKM dan FKAMM.
“Kami sepakat akan memberikan waktu kepada pemerintah, agar menjawab tuntutan kami. Jika tidak diindahkan, maka kami akan kembali turun aksi dengan peserta yang lebih banyak lagi.” tegas Armed didepan Kantor Kementerian Polhukam. Fahmy
Related posts:

Polri Ungkap TPPO Ke Turki Modus Menjanjikan Bekerja Sebagai ART Bergaji 300 Dolar, 2 Pelaku Ditang...

Diduga Menyebarkan Informasi Hoaks Dan Upaya Penghasutan Rocky Gerung dan Refly Harun Dilaporkan AB...

Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Tekankan Soal Strategi Antisipasi Kemacetan Hingga Vaksinasi Boos...

Kapolri Apresiasi Peluncuran Dua Buku Antikorupsi di Hakordia

Bersinergi Dengan Instansi Terkait, Polda DIY Berkomitmen Berantas Peredaran Miras di Yogyakarta

Hendardi: Komnas HAM Miskin Terobosan, Tidak Memberikan Efek Perubahan

Fadli Zon: Musik Adalah Soft Power Bangsa, AMI Wadah Strategis untuk Ekosistem Musik Indonesia

Dua Jabatan Strategis Disorot, Panglima TNI dan Jaksa Agung Berpeluang Diganti Prabowo

Pemerintah Merilis Insentif Pajak Penghasilan Pph 21







