Radarbuana | Bandung – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil langkah berbeda dalam memperkuat keamanan masyarakat. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN),
Polri tidak hanya berupaya membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menyatakan perang terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Program tersebut resmi diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Peluncuran ditandai dengan penyelenggaraan bursa kerja yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Langkah Kapolri ini memperlihatkan bahwa pendekatan kepolisian terhadap persoalan keamanan mulai diperluas. Pengangguran tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai salah satu persoalan sosial yang perlu ditangani melalui pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
Suyudi menegaskan, Polri tidak boleh hanya berdiam diri ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan. Kepolisian harus mampu mengambil peran sebagai penghubung antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan POLIRAN,” ujar Suyudi.
POLIRAN bukan sekadar kegiatan bursa kerja yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja. Program ini dirancang lebih luas melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan.
Bentuk kegiatannya mencakup penyediaan informasi lowongan pekerjaan, peningkatan keterampilan, pelatihan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Program tersebut sebelumnya telah dikembangkan Suyudi saat menjabat Kapolda Banten. Melihat manfaat dan peluang pengembangannya, POLIRAN kemudian diperluas menjadi gerakan nasional melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri.
Kapolri menegaskan bahwa kepolisian tidak mengambil alih kewenangan kementerian maupun sektor swasta. Peran Polri adalah menjadi fasilitator agar masyarakat lebih mudah mengakses kesempatan kerja yang tersedia.
Calo Tenaga Kerja Diancam Penindakan Tegas
Di balik upaya membuka kesempatan kerja, Kapolri juga menyoroti praktik percaloan yang kerap membebani pencari kerja.
Tidak sedikit masyarakat yang menghadapi persoalan ketika mencari pekerjaan karena adanya oknum yang menjanjikan kelulusan seleksi dengan meminta sejumlah uang. Praktik semacam ini harus dihentikan karena merampas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan secara adil.
Suyudi secara terbuka meminta masyarakat berani melaporkan apabila menemukan pungutan liar, intimidasi, maupun praktik percaloan dalam proses rekrutmen.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegasnya.
Kapolri bahkan menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Instruksi tersebut menjadi perhatian penting karena pemberantasan calo tidak boleh hanya menyasar perantara di luar perusahaan. Apabila ditemukan keterlibatan oknum internal perusahaan, praktik tersebut juga harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Keamanan Masyarakat Harus Menyentuh Persoalan Sosial
Kapolri ingin menjadikan POLIRAN sebagai bagian dari pendekatan pemeliharaan kamtibmas yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebab, keamanan bukan hanya persoalan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Upaya pencegahan juga membutuhkan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan terbukanya akses pekerjaan, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan meningkatkan kesejahteraan sekaligus membangun kehidupan yang lebih baik.
Peluncuran program ini turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.
Sejumlah pejabat kementerian, jajaran pimpinan Polri, Forkopimda Jawa Barat, perwakilan perusahaan, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Publik Menunggu Bukti Nyata
Peluncuran POLIRAN menjadi langkah yang menarik karena Polri mencoba masuk lebih jauh ke persoalan keseharian masyarakat, khususnya sulitnya memperoleh pekerjaan dan maraknya praktik percaloan.
Namun, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah program diluncurkan. Masyarakat membutuhkan lowongan kerja yang nyata, proses seleksi yang transparan, serta jaminan bahwa tidak ada pungutan tersembunyi.
Begitu pula instruksi Kapolri kepada Bareskrim dan seluruh Kapolda. Publik menantikan keseriusan aparat dalam menindak setiap praktik percaloan yang terbukti merugikan pencari kerja.
POLIRAN akan benar-benar bermakna apabila mampu mengubah akses pekerjaan menjadi lebih terbuka, melindungi pencari kerja dari praktik ilegal, dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebab, bagi jutaan pencari kerja, yang dibutuhkan bukan sekadar janji lowongan, melainkan kesempatan bekerja secara adil tanpa harus membayar calo.
Related posts:
Peran Positif DPR dalam Sosialisasikan Pemilu 2024
Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Hadiri Peluncurkan Digitalisasi Perguruan Tinggi NU
Momen Hari Juang Polri, Kapolda Metro Jaya Tekankan Berikan Pengabdian Terbaik Bagi Bangsa
Kapolri: TNI- Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Seluruh Kebijakan Nasional Tahun 2022
Kapolri Lepas 40.366 Bhabinkamtimas Sebagai Tracer Penyebaran Covid-19
Propam Polri Amankan 18 Oknum Polisi yang Diduga Peras Penonton Konser DWP
Kapolri Apresiasi Jajarannya Dalam Operasi Pemberantas Premanisme 2025
Kakorlantas Polri Gelar Latihan Pra Operasi Lilin 2024 Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025
Kapolri Listyo Sigit Ajak Tokoh dan Pemuda Agama Bersatu Membangun Bangsa
