Radarbuana | Jakarta —Kritik keras dilayangkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Lembaga itu dinilai gagal menjalankan mandat konstitusionalnya di tengah berbagai pelanggaran HAM yang terus berlangsung di tanah air.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, S.H., M.H, di Jakarta, Senin (10/11).
Menurut Kahar, pembentukan Kementerian HAM semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Namun hingga kini, keberadaannya belum menunjukkan kontribusi kelembagaan yang berarti.
“Di tengah berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap HAM yang terus berlangsung, Kementerian HAM justru gagal memperlihatkan keberanian, kapasitas, dan kepemimpinan politik yang seharusnya melekat pada mandatnya,” tegas Kahar.
PBHI menilai, Kementerian HAM justru memperlihatkan gejala sebagai institusi yang lebih sibuk membangun eksistensi daripada menjalankan fungsi. Menteri HAM disebut lebih menonjol memproduksi gimmick komunikasi dan pencitraan personal ketimbang memastikan negara hadir melindungi hak-hak warga.
Padahal, kata Kahar, persoalan HAM tidak pernah kekurangan masalah untuk ditangani. Mulai dari pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), penyalahgunaan kewenangan perpajakan, dugaan korupsi anggaran negara, hingga semakin masifnya militerisasi ruang sipil yang berujung pada kekerasan terhadap masyarakat.
PBHI menegaskan, Karhutla bukan semata persoalan lingkungan. Karhutla adalah ancaman nyata terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas rasa aman masyarakat.
Demikian pula penyalahgunaan kewenangan perpajakan dan dugaan korupsi anggaran. Keduanya tidak cukup dipandang sebagai persoalan administrasi atau fiskal. Ketika penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi merampas sumber daya publik dan menghambat pelayanan dasar, dimensi HAM di dalamnya tidak boleh diabaikan.
Ancaman paling serius, menurut PBHI, terlihat dalam praktik militerisasi ruang sipil. PBHI menyoroti peristiwa penembakan warga sipil di Pidie, Aceh, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya terluka.
“Peristiwa ini tidak boleh direduksi menjadi persoalan keamanan atau insiden operasional aparat. Ini adalah persoalan HAM yang menyangkut hak hidup, hak atas rasa aman, perlindungan warga sipil, dan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan oleh aparat negara,” ujar Kahar.
Dalam situasi seperti itu, Kementerian HAM seharusnya berdiri di depan untuk memastikan perlindungan korban, mendorong investigasi independen, dan menuntut pertanggungjawaban. Namun yang terlihat justru keheningan kelembagaan.
“Jabatan menteri bukan panggung hiburan, apalagi ruang untuk memproduksi sensasi dan membangun citra diri. HAM bukan bahan konten, bukan komoditas pencitraan, dan bukan sekadar jargon politik,” kata Kahar.
PBHI juga mengingatkan, keterbatasan kewenangan bukan alasan untuk pasif. Sekalipun tidak memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, kementerian tetap memiliki ruang untuk melakukan pemantauan, koordinasi, evaluasi kebijakan, advokasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan kementerian/lembaga terkait.
“Jika kementerian hanya berani berbicara ketika tidak ada risiko politik, tetapi bungkam ketika berhadapan dengan kekuasaan dan aparat negara, maka kementerian tersebut kehilangan raison d’être-nya,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, PBHI mendesak evaluasi terhadap Kementerian HAM tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. Evaluasi harus menyentuh efektivitas mandat, kinerja, keberanian kelembagaan, dan manfaat nyata bagi perlindungan hak warga negara.
“Jika keberadaan Kementerian HAM tidak mampu menghasilkan perubahan berarti dalam perlindungan hak warga negara, maka keberadaan Kementerian ini patut dipertanyakan secara fundamental, bahkan kelayakan untuk dipertahankan sebagai Kementerian harus dievaluasi secara serius,” pungkas Kahar.
Related posts:
Penghargaan Anugerah Jurnalistik MHT 2020 Secara Virtual Akan Dihadiri Gubernur
Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi dalam Kasus Karhutla
Presiden Prabowo Posisikan Rakyat sebagai Pengawas Utama: Laporan 'Gadget' Menjadi Kontrol Eksterna...
Guncangan di Puncak Intelijen: Babak Baru Akuntabilitas dan Reformasi Total TNI
Jaga Stabilitas Kamtibmas Kapolri Kunjungi KSAU
LKDI Nyatakan Perang Melawan Judi Online (Judol), Sarankan Periksa Mantan MenKomdigi
Kapolri Diacara Bantuan Pendidikan Putra-Putri Polri: Wujudkan SDM Unggul
Presiden Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN
SETARA Nilai TNI Sabotase Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
