Jakarta, Radarbuana.com – Anggota Komisi DPR RI, Fauzi H Amro menyoroti terkait lembaga yang berhak mengurusi penyangga likuiditas perbankan yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dari Dia tidak setuju Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengurusi masalah likuiditas perbankan.
Pasalnya, menurut Fauzi, Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan, mereka tak boleh masuk sebagai regulator. Ia menegaskan hal ini bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
“Penunjukkan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1, Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,” tandasnya, melalui keterangan tertulisnya, Senin, (11/5/2020).
Lebih lanjut Fauzi memaparkan, dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Tahun 2016 pasal 5 dan 6 yang disahkan oleh Presiden Jokowi ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Related posts:

Andika Perkasa Apresiasi Meningkatnya Kepercayaan Publik ke Polri

Kapolri Serahkan Hewan Kurban: Bentuk Keikhlasan Wujudkan Personel yang Presisi

P2G: Guru Menolak MBG karena Risiko Keracunan Dilindungi UU No. 14 Tahun 2005

Kapolri Resmikan Tim Patroli Perintis Presisi, Laksanakan Tugas Pokok Polri

Kemen PPPA: Anak Berkonflik Dengan Hukum Korban dari Pengasuhan yang Salah

Instruksi Kapolri: Polda Se-Indonesia Patroli Skala Besar Pembagian Bansos Malam Ini

Ridwan Kamil Dapat Profesor Kehormatan dari LN Gumilyov Eurasian University Kazakhstan

PP HikmahBudhi Apresiasi Polri yang Amankan Arus Mudik Lebaran

Bisa Raih Cuan Lebih Besar, Kemendag Sepakat Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa







