Radarbuana | Jakarta – Kawasan ekonomi vital Glodok, Jakarta Barat, mendadak berubah menjadi zona mencekam pada Jumat sore, 13 Maret 2026. Di tengah hiruk-pikuk warga, sebuah konvoi besar remaja leluasa menebar teror dengan ledakan petasan tepat di depan Halte Glodok. Namun, bukan ledakan itu yang paling menyakitkan bagi warga, melainkan sikap apatis dan pembiaran telanjang dari aparat kepolisian yang berada di lokasi.
Preseden Buruk: Keonaran yang Dilegalkan Kelalaian
Meski terjadi di jam sibuk dan di titik paling strategis Jakarta Barat, aparat penegak hukum seolah kehilangan taringnya. Puluhan remaja melenggang bebas merusak ketertiban umum, menutup akses jalan, dan menciptakan polusi suara serta asap tanpa ada upaya pembubaran paksa.
Seorang saksi mata mengungkapkan kekecewaan mendalam atas absennya negara dalam momen krusial tersebut.
”Sudah jelas ada keonaran, mereka bawa atribut meresahkan, tapi tidak diambil tindakan sedikit pun. Ini bukan lagi kelalaian, ini seolah-olah pembiaran yang disengaja,” tegasnya.
Tragedi Pelaporan: Bukannya Dilindungi, Warga Justru Dilecehkan
Puncak dari bobroknya kinerja oknum aparat terjadi saat seorang warga mencoba melaporkan kejadian tersebut. Bukannya respons taktis yang didapat, pelapor justru diduga menjadi korban pelecehan verbal dan ejekan oleh oknum petugas.
Fenomena ini kian mempertebal stigma buruk di masyarakat:
- No Viral, No Justice: Hukum hanya bergerak jika sudah menjadi konsumsi publik di media sosial.
- Transaksionalitas Laporan: Muncul dugaan kuat bahwa aparat hanya akan bergerak jika ada “nilai ekonomi” atau keuntungan finansial di balik sebuah kasus. Jika hanya menyangkut keamanan warga kecil tanpa “pelicin,” laporan hanya berakhir di meja sinisme.
Pola Pembiaran yang Sistematis?
Kejadian di Glodok bukanlah insiden tunggal. Dalam kurun waktu satu minggu, aksi serupa terjadi di kawasan Kembangan, tepatnya dekat pom bensin Meruya Kembang Kerep sekitar pukul 17.00 WIB. Dua kejadian di wilayah hukum yang sama tanpa tindakan tegas menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Menanti Jawaban dari Balik Meja Steril
Di tengah situasi global yang tidak menentu, stabilitas di titik vital seperti Glodok seharusnya menjadi harga mati. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian setempat terkait alasan pembiaran konvoi tersebut maupun dugaan perilaku tidak manusiawi oknum petugas terhadap pelapor.
Masyarakat kini tidak lagi meminta, tapi menuntut evaluasi total. Jika gangguan keamanan skala kecil saja dibiarkan, publik patut bertanya: Kepada siapa lagi mereka harus berlindung jika polisi lebih memilih menjadi penonton saat rakyat ketakutan?
Related posts:
OC Kaligis Laporkan Oknum Polsek Kembangan ke Propam Polda Metro Jaya Terkait Laporan dari Mendy Di...
Usulan Porli Dibawah TNI Dianggap Mencederai Amanat Reformasi
Kapolri Harap Desk Ketenagakerjaan Polri Jembatani Sengketa Perusahaan dan Buruh
Kapolda DIY Hadiri Pembukaan Pameran Arsip "Enam Bulan dan Sekian Pertemuan"
Terkait Sengketa Waris Moerdiono: Ketua PA Jaksel Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Subuh Berjamaah di Masjid Raya At-Taqwa, Pj Wali Kota: Jaga Suasana Kondusif Selama Masa Kampanye
12 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Kapolda Papua Mathius Fakhiri Jadi Jenderal Bintang Tiga
Hobby Mengganja, Selebgram SS Berurusan Dengan Polisi
Petisi AMPHI Desak Jaksa Agung dan KPK Periksa Dirut BNI Atas Dugaan Kasus Kredit Tambang Batubara
