Kapolri Suyudi Dorong Polri Lebih Profesional, Berkeadilan, dan Responsif terhadap Masyarakat

Radarbuana | Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan nasional guna mendukung pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan berbagai tindak kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal institusi, serta penguatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

Kapolri menekankan, pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan perkembangan situasi keamanan, sosial, dan ekonomi.

“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Kapolri, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Karena itu, Polri terus memperkuat langkah penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat.

Berantas Narkoba hingga Judi Daring
Dalam bidang penegakan hukum, Polri memperkuat pemberantasan peredaran narkoba, perjudian daring atau online, premanisme, pemerasan, serta berbagai tindak pidana lainnya.

Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk menekan angka kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat, menjaga perekonomian nasional, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang aman.

Pemberantasan kejahatan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan stabilitas nasional. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan profesional, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi dengan lebih aman.

Selain itu, pembenahan internal institusi juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Polri juga menaruh perhatian terhadap perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang.
Dalam bidang ketenagakerjaan, melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak-hak pekerja, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Kehadiran Desk Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu pekerja memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan dalam hubungan kerja.

Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak semata-mata berorientasi pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup perlindungan hak masyarakat dan penyelesaian persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial.

Pelayanan Publik dan Stabilitas Nasional
Kapolri menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Polri. Pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik.

Di tengah dinamika keamanan dan perkembangan tantangan sosial-ekonomi, Polri dituntut mampu menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara seimbang.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya mendukung agenda pembangunan pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kehidupan masyarakat yang aman serta tertib.

Melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan kelompok rentan, pembenahan internal, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat, Polri diharapkan dapat terus menjalankan perannya sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berkeadilan.

Dengan demikian, stabilitas keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat serta sinergi seluruh elemen bangsa untuk mendukung keberlangsungan pembangunan nasional.