Pesisir Barat, RadarBuana.com –Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selenggarakan Vidcon High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat dengan baik Indonesia dan Provinsi Lampung.
Turut hadir pada meeting tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Kepala Bappeda beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Selanjutnya sambutan Pjs.Bupati Pesisir Barat yang diwakali oleh Sekda Pesisir Barat Ir.N Lingga Kusuma,M.P. yang dalam hal ini didampingi oleh Kepala Bappeda Drs.Zukri Amin.,MP dalam keputusan presiden No.23 tahun 2017 tentang tim pengendalian inflasi nasional, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat daerah. Pengendalian inflasi perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Tujuan dibentuknya TPID adalah agar rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dapat dihasilkan melalui pelibatan segenap stakeholder kunci di daerah. TPID harus mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga komoditas, menyusun kebijakan pengendalian inflasi, melakukan upaya memperkuat sistem logistik, melakukan koordinasi dengan provinsi dan melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di level daerah.
TPID sendiri dibentuk tidak untuk menggantikan fungsi kewenangan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). koordinasi dan harmonisasi antar OPD menjadi penting dalam penyusunan program pengendalian inflasi, melalui sinkronisasi antara peta jalan pengendalian inflasi dan kegiatan-kegiatan OPD. Sehingga perencanaan dan anggaran kegiatan pengendalian inflasi dapat tereksekusi secara maksimal melalui kegiatan dinas-dinas yang terlibat, serta dapat memberikan dampak nyata dalam pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.
Secara umum, strategi pengendalian inflasi dapat dirumuskan dengan strategi 4k yaitu :
1. menciptakan keterjangkauan harga
2. menjamin ketersediaan pasokan
3. memastikan kelancaran distribusi
4. melakukan komunikasi efektif
Selanjutanya dengan dilaksanakannya High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Pesisir Barat diharapkan semua stakeholder terkait dapat berkoordinasi dengan baik dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat, di tengah pandemi covid-19 di negara kita ini. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan perlu menjadi perhatian kita bersama. Penguatan akurasi data produksi dan stok pangan menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas perumusan langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Barat. Edi
Related posts:
Pelajar Balap Liar, Puluhan Kendaraan Roda Dua Diamankan Polsek Kau Resor Maros
Bupati Adnan Lepas 500 Peserta Lari Lintas Alam Salah Satu Rangkaian Event Beautiful Malino 2023
UPTD Puskesmas Camba Kab.Maros Lakukan Rapid Tes Massal di Pasar Camba
Jelang Pilkada 2024, Kapolda Sulsel Beri Pembekalan Kepada Kapolsek dan Kapolsubsektor
Sambut Hari Lalulintas Bhayangkara ke- 65, Sat Lantas Polres Maros Lakukan Baksos di Beberap Titik
Peringati Hari Kemerdekaan ke-78 RI tahun 2023 Pemkab Takalar Adakan Kegiatan Camping dan Survei P...
Jelang Operasi Patuh 2020, Kasat Lantas Polres Maros Sosialisasi Didepan Komunitas Ojol Maros
Gaktiplin Seksi Propam Polres Takalar Usai Pelaksanaan Apel Jam Pimpinan
Wakapolda Buka Turnamen Tenis Meja Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-74
