Radarbuana | Jakarta – Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, terus menuai sorotan. Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) bahkan mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolda Metro Jaya dan Wakapolda Metro Jaya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua FORSIBER, Hamdi Putra, menyusul munculnya pengakuan sejumlah peserta yang diduga menggunakan atribut almamater perguruan tinggi tanpa berstatus sebagai mahasiswa kampus yang bersangkutan.
Menurut Hamdi, persoalan tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis dalam penyelenggaraan kegiatan, melainkan menyangkut kredibilitas, transparansi, dan tanggung jawab institusi kepolisian kepada masyarakat.
“Kapolri harus segera mencopot Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan. Ini bukan soal teknis lagi, ini soal wibawa institusi,” tegas Hamdi dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan yang berlangsung pada 29 Oktober 2026 tersebut sebelumnya dipublikasikan sebagai deklarasi yang melibatkan sekitar 100 mahasiswa. Publikasi itu membangun persepsi bahwa kegiatan tersebut merupakan representasi suara kalangan mahasiswa.
Namun, munculnya pengakuan peserta yang menyebut dirinya bukan mahasiswa dari kampus yang atributnya dikenakan justru memunculkan pertanyaan serius mengenai proses perekrutan dan penyelenggaraan acara.
Salah satu peserta, Bayu Setiadi alias Dino, mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira), meskipun terlihat mengenakan almamater kampus tersebut. Ia juga mengaku hadir atas undangan komunitas dan menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan.
Bagi Hamdi, pengakuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik penyelenggaraan deklarasi.
“Pengakuan ini harus ditelusuri sampai ke orang yang merekrut, memberikan pakaian, dan membayarnya. Sumber uangnya harus dibuka, siapa yang membayar, dari mana dananya, dan untuk tujuan apa,” ujarnya.
Identitas Kampus Jadi Sorotan
FORSIBER juga menyoroti pernyataan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang membantah menerima undangan maupun mengirimkan delegasi dalam kegiatan tersebut.
UBSI disebut menyatakan individu yang terlihat dalam video tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan atribut yang dikenakan tidak sesuai dengan almamater resmi kampus.
Sementara itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menyampaikan bahwa mahasiswa yang hadir mengikuti kegiatan atas pilihan pribadi dan tidak mewakili institusi maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Hamdi menegaskan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengikuti kegiatan peringatan Sumpah Pemuda. Namun, penggunaan identitas perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan status sebenarnya merupakan persoalan berbeda yang harus dijelaskan secara terbuka.
“Persoalannya bukan pekerjaan peserta. Setiap warga berhak ikut Sumpah Pemuda. Yang harus dijelaskan adalah kenapa seseorang memakai identitas kampus yang bukan identitasnya dalam acara yang mengatasnamakan mahasiswa,” katanya.
Ia juga menilai terdapat kontradiksi antara pesan deklarasi yang menyerukan perlawanan terhadap berita bohong dengan munculnya polemik mengenai identitas peserta kegiatan.
Menurutnya, institusi kepolisian harus mampu memberikan penjelasan yang transparan agar kepercayaan masyarakat tidak semakin tergerus.
Minta Mabes Polri Turun Tangan
Lebih jauh, Hamdi meminta Kapolri memerintahkan pemeriksaan menyeluruh melalui unsur pengawasan Mabes Polri. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar peserta, tetapi juga pihak yang merancang, merekrut, mengoordinasikan, dan membiayai kegiatan.
Ia menilai pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada individu yang pengakuannya telah beredar luas di media sosial. Pihak penyelenggara juga harus menjelaskan bagaimana proses verifikasi peserta dilakukan hingga kegiatan tersebut dipublikasikan sebagai deklarasi mahasiswa.
“Kapolda dan Wakapolda tidak bisa lempar ke komunitas atau pelaksana lapangan. Nama Polda Metro Jaya tercantum sebagai penyelenggara di publikasi resmi,” tegasnya.
FORSIBER juga meminta hasil pemeriksaan disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui duduk perkara sebenarnya, termasuk asal-usul pendanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan atribut perguruan tinggi.
Hamdi menegaskan, tuntutan pencopotan pejabat kepolisian harus disertai pengungkapan fakta secara menyeluruh. Menurutnya, pergantian pejabat tanpa penyelesaian persoalan hanya akan meninggalkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Pencopotan Kapolda dan Wakapolda harus berjalan bersama pengungkapan fakta. Pergantian tanpa penjelasan hanya memindahkan orang dan meninggalkan persoalan. Nama mahasiswa dan kehormatan kampus tidak boleh jadi pelengkap panggung,” pungkasnya.
(tim)
Related posts:
Sukseskan Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya Gelar Rakor Lintas Sektoral
Jurnalis Pemerhati Hukum Soroti Gugatan PT CMNP Terhadap MNC Terkait Kasus Jual - Beli NCD Unibank
Mahasiswa Desak Polri Perjelas Mekanisme Kenaikan Pangkat Kapolda Metro Jaya
Beri Rasa Aman dan Damai, Sinergi Pengamanan Natal di Jakarta Diapresiasi
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Taman Puring Minta Tetap Bisa Berjualan, Kadin Turun Tangan
Tuntutan Keras Linda Susanti: Ancaman Laporan ke DPR dan Polisi Jika Aset Warisan Rp600 Miliar Tak ...
Dituduh Kuasai Lahan, Warga Tegal Alur Laporkan Balik Diduga Mafia Tanah
Kahmi Eropa Mendukung dan Menyerukan Agar Seluruh Negara Eropa Mengakui Palestina sebagai Negara
Keamanan dan ketertiban Menjadi Prioritas Utama Brimob Polda Metro Jaya Amankan Ribuan Pelari Iku...
