Radarbuana | Jakarta– Persoalan kelebihan pencetakan uang Rupiah kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah, termasuk terkait perencanaan kebutuhan dan pengelolaan hasil produksi berlebih (excess product). Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 54/LHP/XV/08/2025.
Laporan pemeriksaan itu mencakup sejumlah aspek pengelolaan Rupiah oleh Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait. Di antaranya perencanaan kebutuhan uang, pengelolaan hasil produksi berlebih, penghitungan harga cetak, pemenuhan kebutuhan bahan, pelaksanaan kontrak pengadaan, hingga pengamanan proses pencetakan.
Temuan tersebut kemudian disoroti Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menyebut persoalan kelebihan cetak bukan hanya terjadi pada periode 2024–2025, tetapi juga ditemukan pada 2022 dan 2023.
“Ini bukan tahun 2024–2025 saja. Pada tahun 2022–2023 juga terjadi kelebihan percetakan uang Rupiah oleh Perum Peruri,” ujar Uchok, Jumat (25/9/2026).
BI Beli Uang Hasil Cetak Berlebih
Menurut perhitungan CBA, kelebihan hasil pencetakan pada 2022 dan 2023 kemudian dibeli oleh Bank Indonesia dari Perum Peruri.
Nilai pembelian tersebut, berdasarkan angka yang disampaikan CBA, mencapai sekitar Rp2,7 triliun dalam dua tahun.
Uchok merinci, pembelian pada 2022 disebut mencapai sekitar Rp2,2 triliun. Sedangkan pada 2023 nilainya sekitar Rp529 miliar.
“Sehingga BI harus membeli duit kelebihan cetak tersebut dari Perum Peruri selama dua tahun berturut-turut mencapai sebesar Rp2,7 triliun,” katanya.
CBA mempertanyakan aspek efisiensi dari kondisi tersebut, khususnya terkait bagaimana kebutuhan pencetakan Rupiah ditentukan sejak awal.
Uchok juga menyoroti adanya kelebihan hasil produksi meskipun produksi Peruri disebut tidak melampaui tingkat in-sheet yang ditetapkan BI.
Potensi Pemborosan Capai Rp24,45 Miliar
Selain angka pembelian kelebihan cetak pada 2022–2023, CBA juga mengaitkan persoalan tersebut dengan temuan BPK untuk periode 2024–2025.
Berdasarkan perhitungan yang dipaparkan CBA, potensi pemborosan akibat kelebihan pencetakan pada periode tersebut mencapai Rp24.457.951.752,15 atau sekitar Rp24,45 miliar.
Persoalan ini menjadi perhatian karena produksi uang Rupiah membutuhkan biaya bahan baku dan biaya kerja langsung.
Artinya, ketika terjadi hasil produksi berlebih, terdapat konsekuensi biaya yang melekat pada proses pencetakan tersebut.
Uchok meminta persoalan ini menjadi bahan evaluasi, terutama dalam menentukan kebutuhan pencetakan uang Rupiah agar produksi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan.
Produksi Uang Rupiah Bernilai Ratusan Triliun
Besarnya skala pencetakan Rupiah dapat dilihat dari data yang disampaikan CBA.
Pada 2022, nilai pencetakan Rupiah disebut mencapai sekitar Rp251,92 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pencetakan uang kertas sekitar Rp251,45 triliun dengan volume 5.655.660.000 bilyet.
Sementara pencetakan uang logam pada tahun yang sama disebut mencapai sekitar Rp467,01 miliar dengan jumlah 1.040.925.000 keping.
Pada 2023, nilai pencetakan Rupiah yang disampaikan CBA mencapai sekitar Rp206,86 triliun. Pencetakan uang kertas disebut sebanyak 6.478.060.000 bilyet, sedangkan uang logam mencapai 1.110.455.000 keping dengan nilai sekitar Rp503,05 miliar.
Besarnya nilai dan volume produksi tersebut membuat perencanaan kebutuhan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan pencetakan Rupiah.
BPK Soroti Sejumlah Aspek Pengelolaan
Persoalan excess product bukan satu-satunya hal yang tercantum dalam pemeriksaan BPK.
Dalam laporan pemeriksaan tersebut juga terdapat sorotan mengenai perencanaan kebutuhan uang Rupiah, pemenuhan kebutuhan kertas uang, kepatuhan terhadap kontrak pengadaan, penghitungan harga pencetakan, serta pengamanan dalam proses pencetakan.
Dengan demikian, persoalan kelebihan cetak merupakan bagian dari isu yang lebih luas mengenai tata kelola produksi dan pengelolaan Rupiah.
CBA mendorong agar terdapat penjelasan mengenai mekanisme penentuan kebutuhan pencetakan, penyebab terjadinya kelebihan produksi, serta dasar perhitungan pembelian hasil cetak berlebih.
Penjelasan dari pihak terkait diperlukan untuk memberikan gambaran kepada publik mengenai proses perencanaan dan pengendalian produksi uang Rupiah.
Adapun pernyataan Uchok Sky Khadafi merupakan pandangan CBA berdasarkan data yang disampaikannya. Sementara kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tetap mengikuti mekanisme pemeriksaan serta pengawasan yang berlaku.
(igo,)
Related posts:
Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki, Terdampak Covid 19
Bawa Perubahan 100 Hari Kapolri, Peluncuran Berbagai Aplikasi
Siapa Tjokorda Ngurah Agung? Jaksa Senior Tiga Dekade yang Kini Mencuat di Bursa Jaksa Agung
Kabar Gembira! 69.757 Guru Lulus PPG Kemenag Angkatan I 2025 dengan Angka Kelulusan Fantastis
Mana Janji Kasudin Merevitalisasi , Kondisi Sangat Memprihatinkan Lokbin Kota Intan Taman Sari Jaka...
Live Laga FIFA U-17 World Cup 2023 Bakal Disiarkan SCTV dan Indosiar
HUAWEI WATCH D2, Smartwatch Huawei Pertama dilengkapi Pemantauan Tekanan Darah Ambulatori (ABPM) 24...
Survei CNN: Kinerja Presiden Prabowo Raih Kepuasan 77,9 Persen, Polri Jadi Institusi Hukum dengan T...
Memastikan Implementasi P-Care Vaksinasi Covid-19, Dirut BPJS Kesehatan Turun Langsung
