Ditulis oleh : Arief Poyuono,
Komisaris Pelindo
Radarbuana | Besarnya kesenjangan investasi infrastruktur di Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai di mana dan bagaimana pemerintah dapat memperoleh pendanaan tambahan untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dalam skala yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan . Mobilisasi pendanaan dari Dannatara melalui BUMN sangat penting untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur tersebut, khususnya di Indonesia.
Danantara yakni dana investasi berskala besar milik negara yang dapat memainkan peran krusial dalam memberikan insentif serta membuka akses terhadap pendanaan, baik domestik maupun internasional, guna memungkinkan investasi infrastruktur yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
Langkah-langkah berikut akan memperkuat peran Dananatra dan insentif kebijakan publik dalam memobilisasi investasi BUMN untuk mendukung strategi infrastruktur nasional. Dengan pembentukan Mekanisme Koordinasi Strategi Nasional (NSCM), yang tidak hanya akan memberikan panduan terkait koordinasi tata kelola antar-entitas nasional, tetapi juga meningkatkan kepastian jangka Panjang melampaui sekadar proyek maupun investasi saja
Tantangan Bagi Danantara
Infrastruktur seperti sistem transportasi, struktur dan jaringan pembangkit energi, fasilitas air dan sanitasi, serta layanan telekomunikasi merupakan komponen krusial dalam pembangunan sosial-ekonomi sekaligus menjadi landasan bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Kurangnya investasi berarti hilangnya peluang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masa depan generasi mendatang . Dalam jangka panjang, investasi infrastruktur diperkirakan memiliki tingkat pengembalian sosial-ekonomi sebesar 20 persen artinya, setiap satu dolar yang diinvestasikan dapat meningkatkan PDB sebesar 20 sen dollar AS atau bahkan lebih tinggi lagi di negara-negara dengan kebutuhan infrastruktur yang lebih besar ,Besaran nilai belanja negara dari APBN bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan; kualitas investasi juga sangat menentukan dalam mewujudkan manfaat jangka panjang yang diharapkan. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan.
Melalui analisis berbagai skenario, laporan terbaru Bank Dunia menemukan bahwa pembangunan infrastruktur baru dapat menelan biaya antara 2 hingga 8 persen dari PDB per tahun bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah hingga tahun 2030, tergantung pada kualitas dan kuantitas layanan yang ditargetkan serta efisiensi belanja yang dicapai dalam mewujudkan tujuan tersebut (Rozenberg dan Fay 2019).
Berbagai sumber pendanaan publik dan swasta akan diperlukan untuk mewujudkan infrastruktur tersebut.
Secara khusus, investasi modal minimal diperlukan untuk layanan dasar seperti listrik, transportasi, air dan sanitasi, irigasi, serta perlindungan banjir,. Pengeluaran yang lebih besar diperlukan agar negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait infrastruktur . Untuk mencapainya, tujuan-tujuan ini memerlukan dukungan berupa kebijakan yang tepat sasaran dan strategi nasional.
Negara-negara dengan tingkat pembangunan dan kematangan finansial yang berbeda menghadapi tantangan pembiayaan infrastruktur yang juga berbeda. Negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki opsi pembiayaan melalui utang maupun ekuitas. Proyek infrastruktur seperti produksi dan distribusi energi terbarukan, jaringan air, serta perbaikan bangunan dapat menghasilkan arus pendapatan dari konsumen yang penting untuk mendorong minat investor swasta dalam membeli ekuitas sebagai investasi jangka panjang. Sebaliknya, banyak negara ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah justru menghadapi masalah kekurangan modal swasta.
Akibat tingkat pendapatan yang rendah, imbal hasil per kapita dari biaya layanan pengguna dianggap terlalu kecil untuk memberikan pengembalian investasi yang memadai, ditambah lagi dengan tingginya persepsi risiko. Tantangan besar bagi banyak negara berkembang seperti Indonesia adalah dangkalnya pasar utang dan minimnya peringkat kredit hal yang menyulitkan akses pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi infrastruktur atau obligasi proyek.
Danantara dapat berperan penting dalam menarik masuk pendanaan swasta internasional dan nasional untuk melengkapi sumber pendanaan tingkat nasional maupun daerah. dengan tujuan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional. Tujuan utamanya adalah menjadi mitra kelembagaan yang kredibel untuk memobilisasi aliran masuk modal investasi asing yang baru. Dana-dana yang baru dibentuk, dengan mandat investasi pembangunan atau strategis, mencakup dana yang dirancang untuk memacu investasi asing langsung ke sektor-sektor strategis dalam perekonomian domestik.
Danantara dengan mandat Pembangunan infrastruktur
Pembentukan Danantara di Indonesia melalui pendayagunaan BUMN mirip seperti Temasek Singapura , mencerminkan perubahan mendasar dalam lanskap ekonomi nasional . dimana dibanyak diberbagai negara Dana Kekayaan Negara dibentuk untuk mendaur ulang kelebihan cadangan dari pendapatan minyak dan gas guna memitigasi dampak eksternal negatif terkait, seperti volatilitas pendapatan fiskal, *Dutch disease* (penyakit Belanda), atau guncangan pasokan moda.
Negara-negara yang memiliki surplus atau cadangan melebihi kebutuhan stabilisasi sering kali membentuk dana tambahan dengan mandat penyimpanan kekayaan .Sebagai contoh, Kuwait Investment Authority dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) merupakan SWF dengan mandat untuk membagikan kekayaan lintas generasi. Sama halnya dengan negara pengekspor komoditas, negara-negara dengan surplus perdagangan yang berkelanjutan terutama di Asia mempercepat akumulasi cadangan devisa dan berinvestasi pada beragam kelas aset di pasar global. Perusahaan investasi cadangan seperti Korea Investment Corporation dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) milik Singapura bertujuan memperoleh imbal hasil lebih tinggi atas kelebihan cadangan tersebut.
Meskipun masing-masing SWF ini mungkin memiliki tujuan khusus yang berbeda (misalnya menabung untuk generasi mendatang, memenuhi kewajiban pensiun kontingen yang tidak ditanggung oleh skema pensiun, atau menjaga daya beli cadangan dalam jangka panjang), mereka memiliki tujuan bersama untuk memastikan bahwa tabungan negara dikelola secara optimal dalam jangka panjang.
Namun, pada saat yang sama, negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia memiliki tingkat permintaan modal yang relatif lebih tinggi untuk investasi infrastruktur, Agenda pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diarahkan agar lebih masif, strategis, merata, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat seperti :
• Ketahanan Pangan dan Air: Pembangunan bendungan, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendukung swasembada pangan.
• Energi Bersih dan Kemandirian Energi: Transisi dan pengembangan energi terbarukan (seperti target energi surya), hilirisasi komoditas, serta infrastruktur pendukung bioetanol.
• Konektivitas Wilayah: Pembangunan dan perbaikan jalan daerah, jembatan, serta jalur logistik untuk menekan biaya distribusi dan menggenjot pembangunan dan peningkatan jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk memangkas waktu tempuh dan biaya logistik di berbagai provinsi.
• Kota Layak Huni dan Tangguh: Penataan kawasan perkotaan dan proyek strategis seperti tanggul raksasa pantai (Giant Sea Wall).
• Pembangunan infrastruktur hybrid (seperti underpass dan flyover di berbagai simpul kemacetan wilayah) untuk memperlancar mobilitas public
• Percepatan pembangunan 100 hingga ribuan titik Kampung Nelayan yang dilengkapi dermaga, pabrik es, dan cold storage untuk nelayan.
• Pembangunan jembatan desa serta gudang dan rantai dingin melalui Koperasi Desa Merah Putih
• Program renovasi ribuan Puskesmas, laboratorium kesehatan masyarakat, revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) unggulan, serta perbaikan fasilitas sekolah secara bertahap
Artinya pembangunan Infrastruktur menjadi penegas arah pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai visi besar Presiden Prabowo, yakni mewujudkan kedaulatan bangsa secara menyeluruh—termasuk melalui ketahanan infrastruktur di bidang pangan, air, dan energi.
Dengan demikian, Danantara khusus untuk Pembangunan infrastruktur Indonesia—yang yang US$5 miliar masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai program infrastruktur nasional tersebut .Hal ini pada gilirannya menuntut penggalangan modal tambahan dari investor swasta maupun internasional melalui Danantara
Mengapa Danantara memiliki Mandat Pembangunan Infrastruktur
Berbeda dengan bank komersial atau dana ekuitas swasta yang beroperasi dalam jangka waktu lebih pendek, Danantara merupakan mempuyai tugas mengelola kekayaan lintas generasi; artinya, tujuan investasi mereka ditetapkan dalam hitungan dekade, bukan kuartal. Karena investasi Danantara pada asset-aset infrastruktur seperti jalan tol, utilitas dengan regulasi tarif, atau kontrak sewa jangka Panjang yang sering kali memiliki aliran pendapatan yang secara kontraktual terkait dengan inflasi. Hal ini menjadikannya sarana lindung nilai yang sangat efektif terhadap penurunan daya beli seiring berjalannya waktu, yang merupakan perhatian utama bagi pengelolaan Danantara dalam jangka panjang.
Danantara juga memiliki cakrawala investasi yang praktis tidak terbatas dan tidak terbebani oleh kewajiban jangka pendek yang mendesak. Kondisi ini memungkinkan Danantara untuk berkomitmen pada siklus hidup proyek infrastruktur yang mencapai 25–50 tahun, sebuah stabilitas yang jarang dapat ditandingi oleh jenis investor lainnya.
Dalam investasi Aset infrastruktur inti yang dikelola oleh Danantara akan menghasilkan arus kas yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga membantu meredam volatilitas portofolio suatu hal yang krusial bagi dana negara berskala besar yang mengelola kekayaan negara.
*Danantara sebagai Katalis bagi pembiayaan campuran (blended finance)*
Oleh karena itu, kemampuan pemerintah untuk menciptakan dan memfasilitasi penerapan blended finance yaitu penggunaan dana publik yang ditargetkan untuk memobilisasi dan menarik masuk (crowd-in) pendanaan swasta ke dalam proyek investasi atau fasilitas pembiayaan tertentu—menjadi hal yang sangat krusial. Blended finance lebih dari sekadar mekanisme untuk melengkapi dana pemerintah dengan dana dari sumber komersial atau institusional. Pendekatan ini juga dapat mengaktifkan serta memanfaatkan keahlian teknis dan kemampuan implementasi dari berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, bank pembangunan, dan institusi swasta yang berorientasi laba.
Danantara dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan arus investasi, namun strategi serta keselarasan strategi tersebut dengan kebijakan pemerintah perlu dirumuskan secara jelas. Kendati demikian, hanya sedikit pemerintah baik di negara maju maupun berkembang yang memiliki strategi dan rencana investasi yang terumuskan dengan baik untuk infrastruktur berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan dan urbanisasi perlu ditempatkan sebagai inti dari rencana nasional jangka panjang terkait reformasi keuangan dan strategi industri.
Langkah ini sudah mulai dilakukan secara awal di beberapa negara. Namun, rencana nasional dan strategi industri yang mampu memberikan insentif pasar bagi transformasi pembiayaan infrastruktur perkotaan sangat dibutuhkan di negara-negara pada berbagai tingkat pembangunan. Pemerintah secara nasional juga berperan besar dalam menciptakan kondisi pasar yang mampu menarik modal sektor swasta ke dalam program infrastruktur berkelanjutan.
Investasi langsung pemerintah dapat menjadi landasan yang menunjukkan komitmen jangka panjang, membangun kapasitas, serta menyediakan bukti kinerja yang diperlukan untuk mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, untuk memfasilitasi masuknya sumber modal swasta yang jauh lebih besar, diperlukan kombinasi tindakan non-keuangan di luar investasi langsung, seperti penerapan kebijakan, standar, dan regulasi yang mendukung, penggunaan sinyal harga, serta peningkatan arus informasi.
Agar Danantara dapat berperan sebagai katalis bagi pembiayaan campuran, diperlukan perumusan strategi Danantara yang jelas dan selaras dengan strategi nasional Pembangunan jangka panjang. Hal ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Danantar sebagai agen negara dalam situasi keterbatasan modal dapat menjadi mitra kelembagaan yang kredibel dalam memobilisasi arus masuk modal investasi asing yang baru.
Perlu langkah-langkah efektif bagi Danantara untuk mengatasi hambatan utama investasi. Hambatan-hambatan utama tersebut dapat berupa risiko politik dan mata uang, cakrawala waktu investasi, kurangnya informasi, serta risiko rendahnya tingkat pengembalian investasi. Untuk merumuskan strategi yang selaras dengan strategi nasional jangka Panjang,
Danantara haru menjadi nilai tambah (*additionality*) sebagai yang memiliki mandat di bidang infrastruktur serta dapat memainkan peran krusial dalam mengatasi masalah ketidaksempurnaan informasi, yang menjadi hambatan bagi banyak investor internasional yang belum mengenal pasar negara berkembang seperti Indonesia dan kondisi local Danantara harus memiliki Strategi mengenai bagaimana berinteraksi dengan berbagai pihak serta memahami profil risiko dan imbal hasil mereka.
Pendekatan pendanaan campuran (blended finance) oleh Danantara memungkinkan berbagai penyandang dana untuk mengumpulkan modal bagi proyek-proyek yang terlalu besar atau terlalu berisiko untuk ditanggung sendiri oleh satu entitas. Ini merupakan cara untuk memadukan berbagai jenis dan sumber modal yang memiliki selera risiko, ekspektasi tingkat pengembalian, dan cakrawala investasi yang berbeda-beda. Pendanaan campuran paling optimal diterapkan pada proyek dan struktur pembiayaan yang tingkat kelayakan komersialnya baik secara nyata maupun persepsi—berada sedikit di bawah standar pasar, serta tidak dapat direalisasikan hanya melalui kebijakan dan lingkungan kelembagaan yang mendukung .
Danantara dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memitigasi sejumlah hambatan bagi masuknya modal internasional dan investor swasta. Danantara juga dapat mengonsolidasikan berbagai proyek berskala kecil yang sebelumnya tidak sesuai dengan strategi investasi yang melibatkan belanja modal (capex) besar. Pendanaan campuran lebih dari sekadar mekanisme untuk melengkapi dana pemerintah dengan dana dari sumber komersial atau institusional. Pendekatan ini juga dapat mengaktifkan dan menarik keahlian teknis serta kemampuan implementasi dari berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, bank pembangunan, dan institusi swasta yang berorientasi laba.
Pembangunan dengan kapasitas investasi internal merujuk pada kegiatan di mana Danantara memperluas keterlibatannya dalam pengelolaan portofolio secara langsung dan harian di berbagai kelas aset. Pembangunan kapasitas memerlukan strategi untuk mengidentifikasi mitra di sepanjang rantai nilai investasi proyek. Investasi bersama (co-investment) yang dilakukan Danantara memungkinkan investor untuk memanfaatkan keahlian spesialis dan memperoleh pengalaman penting dalam transaksi pasar yang belum siap mereka lakukan secara mandiri. Seperti National Infrastructure Investment Fund milik India melakukan investasi bersama dan bermitra dengan ADIA, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), Asian Development Bank*(ADB), New Development Bank, Temasek, dan Ontario Teachers’ Pension Plan.
Meskipun berbagai dana kekayaan negara dengan mandat infrastruktur dinegara lain seperti halnya Danantara memiliki banyak kesamaan karakteristik dinegara lain ,dimana dana-dana tersebut tetap sangat beragam dalam hal ukuran, struktur kewajiban, dan sumber pendanaannya. dana kekayaan negara yang memiliki sumber pendanaan “non-tradisional” seperti pajak khusus, hasil utang dengan jaminan, privatisasi, atau pengelolaan restrukturisasi BUMN melibatkan berbagai pihak baru yang berdampak pada tata kelola dan koordinasi dana kekayaan negara .
Pihak-pihak yang terlibat dalam dialog kebijakan mau tidak mau akan meluas dari sekadar kementerian keuangan dan bank sentral ke departemen pemerintah lainnya, seperti yang menangani pengelolaan BUMN, dan pembangunan ekonomi. Seiring dengan semakin banyaknya pihak pendukung yang terlibat dalam lingkungan pengambilan keputusan domestik terkait Danantara , kebutuhan untuk menyusun kerangka kerja strategis nasional yang jelas yang menghubungkan kebijakan investasi Danantara dengan tujuan strategis jangka panjang negara menjadi semakin penting.
Danantara juga dituntut mengunakan pendekatan tata kelola baru yang selaras dengan upaya menangani isu global seperti perubahan iklim serta kebutuhan infrastruktur domestik; kombinasi unik dari karakteristik ini menciptakan struktur dan tantangan tata kelola yang khas, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula.
Danantara harus memadukan tujuan dana tersebut dengan sasaran strategis jangka panjang perekonomian serta mendorong masuknya investasi. Kerangka kerja semacam itu tidak hanya memberikan panduan terkait koordinasi tata kelola antar-entitas nasional, tetapi juga meningkatkan kepastian jangka panjang
