Radarbuana | Jakarta – Rangkap jabatan Bahlil Lahadalia di tengah perombakan Kabinet Merah Putih menjadi sorotan. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026, Bahlil masih menduduki posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kondisi tersebut memantik kritik dari Center for Budget Analysis (CBA). Lembaga ini mendesak Prabowo segera mengevaluasi posisi Bahlil dan menunjuk Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebagai Menteri ESDM definitif.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai dua jabatan strategis yang dipegang satu orang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembagian fokus, efektivitas kepemimpinan, serta kejelasan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan.
Menurut Uchok, jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi bukan posisi ringan. Tugas tersebut membutuhkan konsentrasi tinggi untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, mempercepat pembangunan industri hilir, serta mendorong transformasi sektor energi nasional.
Di sisi lain, Kementerian ESDM memiliki pekerjaan besar yang membutuhkan kepemimpinan langsung, mulai dari tata kelola pertambangan, perizinan, pengelolaan sumber daya mineral hingga kebijakan energi.
“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (8/10/2026).
Rangkap Jabatan Jadi Sorotan, Prabowo Diminta Tegas
CBA menilai Presiden Prabowo perlu memberikan kejelasan mengenai pembagian kewenangan di antara dua posisi tersebut. Persoalannya bukan sekadar siapa yang menduduki kursi menteri, melainkan bagaimana memastikan kementerian strategis tetap bekerja efektif dan mampu memenuhi target pemerintah.
Dalam struktur pemerintahan, posisi Menko berperan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, sedangkan menteri teknis bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan di kementeriannya. Karena itu, pemisahan kepemimpinan dinilai dapat memperjelas garis komando sekaligus memperkuat akuntabilitas.
Uchok secara tegas meminta Prabowo tidak membiarkan situasi tersebut berlarut-larut.
“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.
Desakan itu juga menyoroti persoalan perizinan pertambangan yang dinilai membutuhkan proses birokrasi lebih cepat dan kepastian pelayanan. Menurut Uchok, sektor tersebut tidak boleh terus dibebani prosedur yang lamban apabila pemerintah serius mendorong investasi dan hilirisasi.
“Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.
Meski demikian, percepatan perizinan tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan, pengawasan lingkungan, serta prinsip transparansi. Kecepatan birokrasi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Yuliot Tanjung Dinilai Siap Pimpin ESDM
CBA mengajukan nama Yuliot Tanjung sebagai kandidat pengganti Bahlil di Kementerian ESDM. Pertimbangannya, Yuliot telah memiliki pengalaman bekerja bersama Bahlil di lingkungan pemerintahan, baik pada sektor investasi maupun energi.
Saat Bahlil memimpin Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot menjabat sebagai Wakil Kepala BKPM. Ketika Bahlil beralih memimpin Kementerian ESDM, Yuliot kembali mendampinginya sebagai Wakil Menteri ESDM.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting apabila Yuliot dipercaya memimpin Kementerian ESDM secara definitif. Ia dipandang telah mengenal lingkungan kerja, persoalan kelembagaan, serta sejumlah agenda yang tengah berjalan di kementerian tersebut.
Dengan menunjuk pejabat yang telah berada di dalam struktur ESDM, proses transisi kepemimpinan diharapkan tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Namun, pengalaman sebagai wakil menteri bukan satu-satunya ukuran kelayakan. Penetapan menteri definitif tetap membutuhkan pertimbangan menyeluruh mengenai kompetensi, integritas, kemampuan mengambil keputusan, serta kesanggupan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada publik.
Jangan Sampai Hilirisasi dan Energi Kehilangan Fokus
Persoalan rangkap jabatan ini menjadi semakin penting karena hilirisasi dan transisi energi merupakan dua agenda besar yang saling berkaitan, tetapi membutuhkan pengelolaan dan pengawasan yang serius.
Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sementara itu, transisi energi menuntut perubahan bertahap menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan tanpa mengabaikan ketahanan pasokan dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Keduanya membutuhkan koordinasi lintas sektor, kepastian regulasi, pengawasan investasi, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah. Pada saat yang sama, urusan teknis ESDM tetap membutuhkan perhatian terhadap perizinan pertambangan, produksi energi, tata kelola mineral, dan kepentingan masyarakat.
Jika pembagian tugas dan kewenangan tidak jelas, pemerintah berisiko menghadapi persoalan koordinasi dan lambatnya pengambilan keputusan. Namun, apakah rangkap jabatan tersebut benar-benar telah mengganggu kinerja pemerintahan masih memerlukan penilaian berdasarkan data dan capaian yang terukur.
Karena itu, evaluasi terhadap struktur kepemimpinan ESDM seharusnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang memegang jabatan. Pemerintah juga perlu menjelaskan target kerja, capaian program, hambatan birokrasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan.
Keputusan Ada di Tangan Prabowo
Kini, keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah perlu menentukan apakah Bahlil tetap menjalankan kedua jabatan tersebut atau kepemimpinan Kementerian ESDM diserahkan kepada menteri definitif.
Bagi CBA, penunjukan Yuliot Tanjung merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan agar Bahlil dapat berkonsentrasi menjalankan tugas koordinasi sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Kalau Yuliot dilantik, maka pemisahan tugas menjadi jelas. Bahlil fokus sebagai Menko, sementara ESDM dipimpin menteri definitif,” ujar Uchok.
Desakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan Prabowo dalam membangun tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan setiap jabatan strategis dijalankan secara optimal, bukan sekadar melihat susunan kabinet.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai Bahlil atau Yuliot. Yang dipertaruhkan adalah efektivitas pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, kepastian kebijakan pertambangan, serta kemampuan pemerintah memastikan agenda hilirisasi memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Prabowo dituntut mengambil keputusan yang jelas, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi pejabat, dan kepentingan publik. Sebab, dalam sektor strategis yang menyangkut kekayaan alam Indonesia, kejelasan kepemimpinan harus berjalan beriringan dengan kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
