Radarbuana | Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah atas perannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
Penghargaan itu menjadi simbol pengakuan terhadap kontribusi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat pengawasan selama seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Atas nama institusi Polri, penghargaan diterima oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tidak terlepas dari sinergi berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan yang bekerja secara terpadu memberikan pelayanan terbaik kepada jutaan masyarakat Indonesia yang menunaikan rukun Islam kelima.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor telah menghasilkan penyelenggaraan haji yang semakin tertata, profesional, serta mampu memberikan rasa aman kepada para jemaah sejak proses persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran penyelenggara, termasuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi besar dalam memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji sendiri menjadi forum penting untuk mengkaji seluruh proses pelaksanaan haji tahun 2026 sekaligus merumuskan berbagai langkah penyempurnaan agar kualitas pelayanan pada musim haji mendatang semakin meningkat.
Selama penyelenggaraan haji 2026, Polri memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan. Institusi tersebut juga aktif melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mengawal keberangkatan dan kepulangan jemaah, Polri turut memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai potensi tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, termasuk praktik penyelenggaraan haji ilegal maupun penyalahgunaan izin perjalanan.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal.
Keberadaan satgas tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji, memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi keberangkatan, melakukan langkah-langkah pencegahan, hingga menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan calon jemaah.
Langkah itu dinilai menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan, aman, dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan kepada institusinya.
Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polri yang selama ini bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi institusi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengamanan, perlindungan, koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang profesional.
Johnny menambahkan, Polri akan terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menilai evaluasi yang dilakukan pada tahun ini akan menjadi pijakan penting dalam menyusun berbagai langkah perbaikan sehingga penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang dapat berlangsung semakin baik, efektif, dan berorientasi pada pelayanan kepada jemaah.
Penghargaan yang diterima Polri pada Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi yang solid antarinstansi pemerintah mampu menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Kedepan, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari aspek pengamanan, perlindungan jemaah, pencegahan pelanggaran hukum, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga demi memastikan masyarakat Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan terbaik.[]
