Radarbuana | Cirebon – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cirebon menyuarakan kekhawatiran serius terkait masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber serta observasi langsung, ditemukan bahwa sebanyak 3.252 anak usia sekolah di Kota Cirebon tidak terlibat dalam pendidikan formal.
Masalah ini dianggap bukan hanya soal kurangnya fasilitas, tetapi juga mencerminkan kelambanan sistemik dalam perlindungan hak anak atas pendidikan.
“Ini alarm sosial. Kota ini tidak kekurangan dana, tapi kehilangan rasa urgensi. Pemerintah daerah harus turun langsung, bukan sekadar membuat program di atas kertas,” tegas Hasratman Harefa, S.Psi, Bendahara DPD PSI Kota Cirebon, Senin (4/8/2025).
PSI menilai permasalahan ATS berakar pada ketimpangan ekonomi, minimnya fasilitas publik yang terjangkau, serta kurangnya pendampingan langsung di tingkat keluarga dan kelurahan. PSI menyebut kondisi ini sebagai “darurat diam” yang selama ini luput dari perhatian publik dan pemerintah.
“Selama kita anggap ini masalah teknis pendidikan, kita tak akan pernah menyelesaikannya. Ini soal kemiskinan, keterpinggiran, dan sistem yang tidak inklusif,” ujar Hasrat.
Empat Rekomendasi Strategis dari PSI
Untuk menjawab persoalan ini, PSI mendorong Pemerintah Kota Cirebon agar segera menindaklanjuti melalui:
1. Pemetaan mikro jumlah dan distribusi ATS di seluruh kelurahan secara berkala.
2. Pengembangan sekolah informal berbasis komunitas yang fleksibel dan adaptif.
3. Sinergi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan kelompok masyarakat sipil.
4. Intervensi ekonomi langsung untuk keluarga miskin ekstrem yang paling terdampak.
Hasratman menegaskan bahwa PSI tidak akan menunggu birokrasi bergerak. “Kalau negara lambat, kami akan bergerak lebih dulu. Setiap anak berhak punya masa depan, dan pendidikan adalah kuncinya.”
PSI juga mengajak masyarakat luas, terutama tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, untuk bersama-sama memutus mata rantai ATS agar tidak menjadi warisan kemiskinan lintas generasi.
“Ini bukan soal politik. Ini soal anak-anak yang hari ini kehilangan masa depan hanya karena lahir di lingkungan yang salah. Kita semua bertanggung jawab,” pungkasnya.
(Reporter: Rio)
