Radarbuana | Jakarta – Tokoh masyarakat Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz SH MH, menilai pelabelan Jakarta Barat sebagai “Gotham City” yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak hanya berlebihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan citra wilayah tersebut.
Menurut Umar, penyematan julukan yang identik dengan kota penuh kriminalitas itu dapat membentuk persepsi publik yang tidak seimbang serta mengabaikan berbagai upaya yang selama ini dilakukan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
“Narasi seperti ini harus disikapi secara bijak. Jangan sampai opini yang berkembang di media sosial justru menciptakan stigma yang merugikan masyarakat Jakarta Barat sendiri,” kata Umar Abdul Aziz, Rabu (3/6/2026).
Umar menjelaskan bahwa citra suatu wilayah memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan investasi. Ketika sebuah daerah terus-menerus diberi label negatif, masyarakat luar dapat memiliki persepsi yang keliru terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia mencontohkan, banyak kawasan di Jakarta Barat yang tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan permukiman yang ramai. Berbagai pusat perbelanjaan, ruang publik, kawasan usaha, hingga sentra kuliner masih dipadati masyarakat setiap harinya.
“Kalau memang Jakarta Barat seperti yang digambarkan sebagian orang di media sosial, tentu aktivitas masyarakat tidak akan berjalan normal. Faktanya, kehidupan sosial dan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Umar menilai bahwa media sosial kerap memperbesar suatu peristiwa sehingga menimbulkan kesan bahwa sebuah masalah terjadi secara masif. Padahal, menurutnya, kejadian-kejadian yang viral belum tentu menggambarkan kondisi keseluruhan wilayah.
Ia mengingatkan bahwa Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Dengan jumlah warga yang besar dan aktivitas yang berlangsung hampir selama 24 jam, potensi gangguan keamanan memang selalu ada sebagaimana terjadi di kota-kota besar lainnya.
Namun demikian, Umar menegaskan bahwa berbagai langkah penanganan terus dilakukan secara berkelanjutan oleh aparat keamanan bersama pemerintah daerah. Operasi rutin kamtibmas, patroli malam, pengawasan wilayah rawan, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga kondusivitas wilayah.
Menurutnya, keberhasilan menciptakan keamanan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya tindak kriminal, melainkan juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah, mengendalikan, dan menindak setiap gangguan yang muncul.
“Yang harus dilihat adalah bagaimana respons pemerintah dan aparat ketika ada persoalan. Selama ini berbagai langkah penanganan terus dilakukan dan hasilnya mulai terlihat dari menurunnya sejumlah gangguan kamtibmas,” jelasnya.
Umar juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun kritik harus dibangun di atas data dan fakta yang objektif, bukan sekadar mengikuti opini yang sedang ramai diperbincangkan..
Menurutnya, penyampaian kritik yang tidak proporsional justru dapat mengaburkan berbagai capaian yang telah diraih dalam menjaga keamanan wilayah.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungan masing-masing. Keamanan, kata Umar, bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan warga melalui kepedulian sosial, komunikasi yang baik, dan pelaporan dini terhadap potensi gangguan keamanan.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat dan aparat bisa bekerja sama dengan baik, berbagai persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi lebih besar,” katanya.
Lebih lanjut, Umar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat, jajaran TNI, serta berbagai unsur masyarakat yang selama ini terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya dan lebih mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
“Boleh mengkritik dan memberi masukan, tetapi jangan sampai menciptakan stigma yang merugikan daerah dan masyarakatnya. Jakarta Barat bukan wilayah yang identik dengan kriminalitas seperti yang digambarkan sebagian pihak. Yang ada adalah wilayah yang terus berupaya memperbaiki diri, meningkatkan keamanan, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh warganya,” pungkas Umar Abdul Aziz.
