Radarbuana | Jakarta — Gangguan pasokan air bersih PAM JAYA di sejumlah titik Jakarta Barat dikeluhkan warga karena berlangsung hingga sekitar dua pekan. Salah satu kawasan yang dikaitkan dengan penanganan gangguan tersebut berada di Jalan Peternakan II, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, lokasi pekerjaan pemasangan pompa booster pump yang sebelumnya diinformasikan PAM JAYA.
Namun, persoalan di lapangan disebut belum sepenuhnya selesai. Sejumlah warga mengaku masih mengalami gangguan pasokan air, sehingga kebutuhan dasar rumah tangga terpaksa dipenuhi dengan mencari sumber air alternatif.
Kondisi ini mendorong warga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak sekadar menerima laporan teknis, tetapi ikut memastikan kualitas pelayanan publik yang diberikan PAM JAYA.
Salah seorang warga, Usman, secara khusus meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta turun tangan melakukan monitoring dan meminta penjelasan langsung dari PAM JAYA.
“Sudah seyogyanya Sekda DKI memanggil PAM JAYA untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahannya, sehingga saluran PAM warga di Jakarta Barat tidak bisa berfungsi dengan baik,” ujar Usman.
Gangguan Dua Pekan, Warga Butuh Kepastian
Menurut Usman, persoalan tersebut tidak dapat hanya dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang digunakan masyarakat untuk memasak, mandi, mencuci, membersihkan rumah, hingga memenuhi kebutuhan sanitasi.
Karena itu, ketika gangguan berlangsung berhari-hari bahkan disebut mencapai sekitar dua pekan, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, progres perbaikan, serta target waktu normalisasi.
Warga, kata Usman, membutuhkan kepastian kapan air kembali mengalir secara normal, bukan hanya informasi bahwa pekerjaan teknis sedang dilakukan.
“Pemprov DKI harus turut membantu Pemkot Jakarta Barat. Karena kami melihat Pemkot Jakarta Barat sudah membantu warga dengan mendatangkan air bersih,” katanya.
Langkah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat yang mendatangkan pasokan air bersih bagi masyarakat selama gangguan berlangsung mendapat apresiasi. Namun, bantuan tersebut semestinya menjadi langkah darurat, bukan pengganti permanen atas layanan jaringan perpipaan.
Sekda DKI Diminta Uji Akuntabilitas PAM JAYA
Desakan kepada Sekda DKI bukan semata-mata agar pemerintah turun ke lapangan, melainkan memastikan rantai akuntabilitas pelayanan air bersih berjalan.
Jika gangguan terjadi selama dua pekan, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya kapan pompa diperbaiki, tetapi juga mengapa gangguan berlangsung sedemikian lama, bagaimana mitigasi untuk pelanggan terdampak, dan apakah informasi kepada masyarakat sudah disampaikan secara memadai.
PAM JAYA sendiri menyediakan kanal resmi pengaduan pelanggan dan informasi gangguan layanan. Namun, pada saat pengecekan, laman informasi gangguan PAM JAYA tidak menampilkan data gangguan yang tersedia.
Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan akan komunikasi publik yang lebih jelas ketika terjadi gangguan berkepanjangan. Masyarakat perlu mengetahui apakah masalah sudah teratasi, masih dalam proses, atau membutuhkan pekerjaan lanjutan.
Jangan Sampai Warga Hanya Menunggu
Usman meminta Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Barat, dan PAM JAYA duduk bersama untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada distribusi air bantuan.
“Pemprov DKI harus turut membantu Pemkot Jakarta Barat,” tegasnya.
Menurut dia, Sekda DKI memiliki posisi strategis untuk memastikan koordinasi lintas perangkat daerah dan badan usaha berjalan efektif. Pemprov DKI juga perlu memastikan bahwa setiap gangguan layanan dasar memiliki mekanisme respons, komunikasi, dan pemulihan yang jelas.
“Kami berharap Sekda DKI dapat menyelesaikan ini dengan baik dan memastikan pelayanan air bersih kepada warga kembali normal,” pungkasnya.
Sebelumnya, pekerjaan pemasangan pompa booster pump di Jalan Peternakan II, Cengkareng, disebut menjadi bagian dari penanganan persoalan pasokan air di kawasan tersebut.
Namun, keluhan warga menunjukkan bahwa pekerjaan teknis belum otomatis berarti seluruh pelanggan terdampak telah mendapatkan kembali pelayanan secara normal.
Di sinilah persoalan pelayanan publik diuji. Ketika air berhenti mengalir selama berhari-hari, yang dipertaruhkan bukan sekadar tekanan jaringan, melainkan kepastian masyarakat memperoleh kebutuhan dasar.
Warga kini menunggu langkah konkret Pemprov DKI dan PAM JAYA: menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan, memastikan wilayah terdampak, mempercepat normalisasi, serta memberikan kepastian kepada pelanggan sampai pelayanan benar-benar kembali normal.
Sebab, bagi masyarakat, pelayanan publik tidak cukup hanya dinyatakan sedang diperbaiki. Pelayanan baru dapat disebut pulih ketika air benar-benar kembali mengalir ke rumah warga.
Saya bisa memperkuat tuntutan akuntabilitas
Related posts:
BRI Pasar Minggu Ingatkan Orang Tua: Aktivasi Rekening PIP Adalah Penentu Cairnya Bantuan Pendidika...
Ketua PN Cikarang Hendri Agustian Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Angkat Isu Reformulasi Kewenangan P...
Perdamaian Tercapai ! Kasus Agung Rian dengan Jurnalis Resmi Ditutup
Jasaraharja Putera Dukung Literasi dan Edukasi 700 Calon Mahasiswa di UI
Sekjen FSP BUMN Bersatu: Waspada Narasi Sesat Buzzer Rp88,4 Miliar Pembela Koruptor Pertamina
Wisata di Kepulauan Seribu Makin Seru Dengan Ikon Baru
Hingga Awal Mei 2025, KAI Daop 3 Cirebon Berhasil Sertifikasi 13,5 Juta Meter Persegi Aset Tanah KA...
Satu Tahun Garuda Astacita Nusantara: Transformasi Relawan Menjadi Garda Pengawal Program Strategi...
Usai Dilantik ke Jakarta Selatan, Publik Minta Firmanudin Tuntaskan Tanggung Jawab di Jakarta Barat
