Radarbuana | Jakarta – Pemilihan Abang dan None Jakarta 2026 telah menghasilkan pasangan terpilih. Herve Pierre Sidarta dari Jakarta Selatan dinobatkan sebagai Abang Jakarta 2026, sementara Citra dari Jakarta Timur menjadi None Jakarta 2026 dalam malam final di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
Ajang tersebut diikuti 36 finalis yang mewakili lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Para finalis kemudian melalui berbagai tahapan seleksi hingga menyisakan delapan besar dan tiga besar.
Namun, di balik kemeriahan penobatan tersebut, muncul pertanyaan dari pemerhati budaya Betawi mengenai seberapa kuat pemahaman dan representasi budaya Betawi ditempatkan sebagai bagian dari indikator penilaian Abang dan None Jakarta.
Sorotan ini bukan ditujukan kepada pribadi pemenang. Pertanyaan utamanya justru menyangkut desain seleksi dan transparansi kriteria yang digunakan penyelenggara ketika memilih figur yang kemudian disebut sebagai representasi Jakarta.
Bukan Sekadar Selempang dan Gelar
Pemerhati budaya Betawi sekaligus mantan anggota Dewan Kesenian Jakarta, Suaeb Mahbub, menilai posisi budaya lokal perlu mendapat perhatian serius dalam ajang Abang None.
Menurutnya, persoalannya bukan mengenai latar belakang pribadi peserta, melainkan bagaimana penyelenggara memastikan figur yang terpilih memiliki pemahaman yang memadai terhadap kebudayaan Betawi dan mampu membawanya dalam kapasitas sebagai representasi Jakarta.
“Ini bukan tentang tidak toleran, namun dari sejarah sejak awal ajang Abang None adalah kuat dengan kearifan lokal masyarakat Betawi,” ujar Suaeb.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena Pemprov DKI sendiri menempatkan Abang dan None bukan sekadar sebagai pemegang gelar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam malam final menegaskan bahwa menjadi Abang dan None bukan hanya persoalan selempang atau gelar.
Menurut Rano, terdapat nama Jakarta, citra kota, serta nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dirawat.
Bahkan, Pemprov DKI menyebut Abang dan None sebagai representasi generasi muda sekaligus jembatan yang menghubungkan Jakarta dengan masyarakat nasional maupun dunia internasional.
Lalu, Seberapa Besar Bobot Budaya Betawi?
Disinilah pertanyaan publik menjadi lebih spesifik.
Jika Abang dan None ditugaskan membawa nama Jakarta dan memperkenalkan budaya kota ke tingkat nasional hingga internasional, bagaimana bobot pemahaman terhadap budaya Betawi dalam keseluruhan proses penilaian?
Apakah pemahaman sejarah Betawi, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, nilai sosial, serta perkembangan kebudayaan masyarakat Betawi memiliki bobot tertentu dalam penilaian?
Ataukah aspek tersebut hanya menjadi bagian dari pembekalan umum bersama wawasan Jakarta, pariwisata, ekonomi kreatif, komunikasi dan kemampuan lainnya?
Pemprov DKI menyatakan para finalis memang telah memperoleh pembekalan mengenai Jakarta, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, serta berbagai hal yang berkaitan dengan peran Abang dan None.
Namun, pembekalan dan indikator penilaian merupakan dua hal yang berbeda.
Karena itu, transparansi mengenai kriteria dan bobot penilaian menjadi penting apabila pemerintah ingin memastikan ajang tersebut benar-benar menjadi representasi budaya sekaligus generasi muda Jakarta.
Jangan Sampai Budaya Hanya Jadi Materi Pembekalan
Persoalan ini semakin penting menjelang Jakarta memasuki usia 500 tahun pada 2027.
Pemprov DKI sendiri menegaskan bahwa Jakarta harus berkembang menjadi kota global tanpa meninggalkan akar budaya dan jati dirinya. Rano Karno bahkan meminta Abang dan None menceritakan Jakarta melalui budaya, kuliner, komunitas, kreativitas dan karakter masyarakatnya.
Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan dalam proses pemilihan duta Jakarta.
Jangan sampai budaya Betawi hanya muncul dalam materi pembekalan, busana, pertunjukan atau seremoni, tetapi tidak mendapatkan posisi yang jelas dalam menentukan kualitas seorang figur yang nantinya membawa nama Jakarta.
Pertanyaan yang perlu dijawab penyelenggara sederhana namun fundamental: apa indikator seorang Abang dan None disebut mampu merepresentasikan budaya Jakarta?
Pemprov DKI Perlu Buka Kriteria Penilaian
Kritik terhadap penyelenggaraan tidak otomatis berarti mempertanyakan legitimasi para pemenang. Sebaliknya, keterbukaan justru dapat memperkuat legitimasi hasil pemilihan.
Karena itu, Pemprov DKI dan penyelenggara dapat menjelaskan secara terbuka mengenai tahapan seleksi, indikator penilaian, komposisi bobot masing-masing aspek, termasuk posisi pengetahuan kebudayaan Betawi di dalamnya.
Apalagi, situs resmi pendaftaran Abang None Jakarta 2026 mencantumkan sejumlah persyaratan umum, antara lain wawasan luas, kemampuan berbahasa asing dan komunikasi yang baik.
Sementara pada proses pembekalan, unsur kebudayaan juga disebut menjadi salah satu materi yang diberikan kepada para finalis.
Tinggal bagaimana publik dapat mengetahui apakah pengetahuan tersebut benar-benar menjadi bagian substantif dari penilaian atau lebih banyak ditempatkan sebagai bekal setelah peserta dinyatakan lolos ke tahapan tertentu.
Bagi masyarakat Betawi dan pemerhati kebudayaan, persoalan ini bukan sekadar siapa yang mengenakan selempang Abang dan None.
Yang jauh lebih penting adalah seberapa kuat figur tersebut memahami Jakarta, termasuk akar budaya Betawi yang menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas kota.
Pada akhirnya, transparansi bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Transparansi justru diperlukan agar Abang dan None Jakarta benar-benar dapat menjalankan mandat sebagai wajah generasi muda Jakarta—modern, terbuka terhadap dunia, tetapi tetap memiliki pemahaman terhadap akar budaya yang melekat pada kota ini.
