Radarbuana | Jakarta — Pusaka Hati Foundation bersama Kolegium Epidemiologi Kesehatan menggelar Webinar Nasional bertema “Gizi Aman, Anak Tumbuh Optimal: Transformasi MBG untuk Pencegahan Stunting yang Berkelanjutan” pada Minggu, 30 November 2025. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi ilmiah yang mempertemukan pakar gizi, epidemiologi, kesehatan anak, sanitasi pangan, serta perwakilan legislatif untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu program prioritas nasional.
Webinar yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah ini menyoroti pentingnya menjamin keamanan pangan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan anak, serta efektivitas intervensi MBG dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Catatan Kritis dan Rekomendasi Para Ahli
1. Perlunya Reformasi Total Implementasi MBG
Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, dr. Pandu Riono, Ph.D, menyampaikan bahwa MBG merupakan program dengan tujuan mulia, namun implementasinya belum berjalan optimal. Ia menyoroti lemahnya blueprint nasional, belum meratanya sertifikasi dapur SPPG, serta meningkatnya laporan kejadian keracunan makanan di sejumlah daerah.
“Ini bukan sekadar soal gratis atau tidak. Yang gratis harus tetap aman,” tegas Pandu.
Menurutnya, reformasi total perlu mencakup standardisasi dapur, pelatihan tenaga pengolah, hingga audit keamanan pangan yang dilakukan secara berkala.
2. Pemenuhan Gizi Anak Tidak Bisa Disamaratakan
Pendiri Pusaka Hati Foundation, Pramitha Sari, S.Gz., M.HKes, menekankan bahwa kebutuhan gizi anak tidak bisa dipukul rata. Faktor usia, jenis kelamin, status gizi, dan aktivitas fisik menentukan kebutuhan nutrisi harian. Ia mendorong agar program MBG berjalan berdampingan dengan edukasi gizi kepada keluarga.
“Jika edukasi tidak berjalan, keluarga tidak memahami kebutuhan individual anak. MBG menjadi kurang optimal,” jelasnya.
3. Stunting Memerlukan Intervensi Menyeluruh
Pakarkesehatan anak RSCM, Dr. dr. Titis Prawitasari, Sp.A(K), mengingatkan bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemberian makanan rutin. Intervensi harus mencakup aspek primer, sekunder, dan tersier, termasuk kesehatan ibu hamil, sanitasi lingkungan, serta pemeriksaan tumbuh kembang secara berkala.
4. Pengetatan Regulasi dan Pengawasan Keamanan
Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), M. Bahrun, S.IK, M.Si, menegaskan bahwa pengawasan dalam MBG harus dilakukan dari hulu ke hilir. Bahan baku, kualitas air, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian harus memenuhi standar.
BGN juga membuka kanal aduan melalui SAGI 147 serta portal pemantauan daring untuk memastikan transparansi dan pelibatan publik.
5. Kurangi Ketergantungan Ultra-Processed Food
Pakar gizi budaya, Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum, menyoroti kecenderungan penggunaan makanan ultra-proses dalam penyediaan MBG karena dianggap praktis. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan pangan lokal sehat sebagai sumber nutrisi yang lebih aman dan kaya zat gizi.
6. Keamanan Pangan Adalah Fondasi Utama
Perwakilan HAKLI, Muhadi, SKM, MKM, menegaskan perlunya penerapan 6 prinsip sanitasi makanan dan pemenuhan syarat SLHS pada dapur MBG. Menurutnya, tanpa jaminan keamanan pangan, MBG berpotensi menimbulkan masalah baru seperti keracunan dan kontaminasi bakteri.
7. Monitoring-Evaluasi Harus Terukur dan Transparan
Ahliepidemiologi, Dr. Ika Dewi Subandiyah, M.Epid, menggarisbawahi bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang valid, terukur, dan melibatkan masyarakat.
“Masyarakat harus dapat mengakses laporan pelaksanaan dan temuan lapangan. Transparansi adalah kunci,” ujar Ika.
Dukungan dan Sikap DPR RI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, yang turut hadir, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan program MBG. Ia memberikan empat rekomendasi utama:
1. Penetapan definisi dan standar pemenuhan gizi yang lebih jelas.
2. Perbaikan manajemen dapur, distribusi, serta pengawasan rantai pasok.
3. Pemerataan pelaksanaan MBG, terutama di daerah tertinggal dan sulit dijangkau.
4. Penghentian kasus keracunan makanan melalui pengawasan ketat dan peningkatan kapasitas pengolah pangan.
Charles menyampaikan bahwa DPR RI siap mendorong regulasi yang memperkuat aspek keamanan dan kualitas pangan dalam MBG.
Dari seluruh rangkaian diskusi, Pusaka Hati Foundation dan Kolegium Epidemiologi Kesehatan menyimpulkan bahwa Program MBG harus terus berjalan, namun dengan transformasi menyeluruh pada aspek:s tandardisasi gizi dan keamanan pangan,s ertifikasi dapur SPPG secara merata,p enguatan sistem monitoring dan evaluasi,p eningkatan literasi gizi keluarga,p emanfaatan pangan lokal sehat, sertatransparansi tata kelola.
Program MBG harus dipastikan tidak hanya memberi makanan yang mengenyangkan, tetapi juga aman, bergizi, berkualitas, dan berdampak nyata dalam menurunkan angka stunting jangka panjang.
Tentang Penyelenggara
Pusaka Hati Foundation adalah lembaga nirlaba yang berfokus pada edukasi kesehatan keluarga, perempuan dan anak, serta advokasi dan riset terkait isu kesehatan masyarakat.
Kolegium Epidemiologi Kesehatan merupakan wadah profesional epidemiologi yang berperan dalam penguatan kebijakan kesehatan berbasis data dan bukti ilmiah.
()
