DKI JakartaLalulintas

Dirlantas PMJ Sebut Warga Bandel Sebabkan Kemacetan saat PPKM Darurat di DKI

×

Dirlantas PMJ Sebut Warga Bandel Sebabkan Kemacetan saat PPKM Darurat di DKI

Share this article
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.

RadarBuana.com | Jakarta – Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyesalkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di Jabodetabek terhadap pemberlakuan PPKM Darurat di Jabodetabek yang masih rendah.

Pernyataan ini disampaikan Sambodo berdasarkan situasi kemacetan dan kepadatan lalu lalu lintas di sejumlah titik, khususnya di wilayah penyanggah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

“Hari Senin sekarang adalah hari ketiga sekaligus hari pertama PPKM Darurat pada masa weekday di mana orang kerja. Ribuan orang dari luar Jakarta ternyata masih berusaha masuk ke Jakarta. Padahal mungkin dia bukan pada sektor esensial dan sektor kritikal,” kata Sambodo kepada wartawan, Senin, (5/7/2021).

Dikatakannya, petugas di lapangan terus bekerja keras menyeleksi pengendara di titik penyekatan. Dan itu diakuinya berdampak jadi kepadatan dan kemacetan lalu lintas.

“Pemeriksaan dan penyekatan yang kita lakukan berdampak pada kemacetan yang cukup panjang di titik-titik penyekatan. Tapi kemacetan itu kan termasuk yang tidak bisa kita hindari karena kami menegakkan aturan. Kami harus memeriksa satu persatu kendaran apakah dia termasuk sektor kritikal dan esensial,” Sambodo menjelaskan.

Dia juga menegaskan petugas di lapangan akan memberi izin tenaga kesehatan dan pegawai perbankan untuk melintas. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang beredar.

“Tenaga kesehatan kita prioritaskan. Mungkin ada tenaga kesehatan yang terhambat sebelum masuk ke titik penyekatan, padahal kalau sudah masuk di titik itu begitu dia bilang nakes pasti kita buka,” kata Sambodo.

Lebih lanjut Sambodo juga kembali mengimbau masyarakat agar mentaati aturan-aturan selama masa PPKM. Pihaknya juga sudah berencana untuk turun langsung meninjau beberapa perusahaan guna memastikan pimpinan perusahaan menjalankan arahan dari pemerintah

“Sektor-sektor mana saja yang masih boleh melaksanakan aktivitas dan mobilitas. Sekaligus kita memeriksa kantor-kantor mana yang masih belum tutup padahal tidak termausk yang sektor kritikal atau sektor esensial,” jelas Sambodo.

“Termasuk juga aturannya apakah dia WFH 100 persen atau WFO 50 persen atau boleh 100 persen WFO,” sambungnya menandaskan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *