RadarBuana.com | Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak tegas usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Menurut Habiburokhman, kerja Kapolri saat ini sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus tersebut.
“Tentu kita tidak setuju, sulit dibayangkan kalau kejadian seperti ini Kapolrinya tidak seperti beliau. Ibarat nahkoda kapal, Pak Sigit teruji melewati badai,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (23/8).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, peforma Kapolri Sigit luar biasa dalam merespons kasus pembunuhan Brigadir J yang turut menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Ia pun menilai, bahwa Kapolri Sigit punya sikap tegas dalam menindak oknum yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J.
“Pak Kapolri berani menindak tegas oknum anggota yang melakukan pelanggaran walaupun jumlahnya tidak sedikit dan bahkan di antaranya ada yang berpangkat tinggi,” terangnya.
Habiburokhman mengakui kasus pembunuhan Brigadir J sempat meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sebelumnya sangat tinggi.
“Inisiatif Pak Kapolri membentuk tim khusus, melibatkan Komnas HAM, LPSK, dan mempercepat pelimpahan perkara telah membuat masyarakat mulai kembali menaruh kepercayayaan pada institusi,” ucapnya.
Sebelumnya, hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tak setuju opsi pemberhentian sementara Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dampak kasus Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo.
“Jika diganti, kan belum tentu baik juga,” ujar Desmond kepada awak media di Gedung Nusantara II DPR, Senin (22/8).
Desmond malah curiga, usulan pemberhentian sementara Kapolri agar kasus Sambo kembali bisa ditutup-tutupi.
“Kalau selama ini menuju arah perbaikan, mengapa pak Sigit diganti? Atau jangan-jangan yang mengusulkan itu untuk diganti agar ini [kasus pembunuhan Brigadir J] tidak terbuka, malah bisa gitu kan?” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo.
Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK di DPR RI, Senin (22/8).
Benny meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD.
“Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” katanya.
Tom
Related posts:
HPN 2021, Kapolri Minta Pers Mencerahkan Masyarakat Indonesia Dalam Memberikan Informasi
Kapolri Kejar Target Akselerasi Vaksinasi Booster Jelang Ramadan
KPAI Ajak Masyarakat Indonesia Waspada Atas Kejahatan Medsos
Dukungan Kemendagri Tehadap Akselerasi Penurunan Stunting di Daerah melalui Peningkatan Akses Sanit...
Memutus Rantai Korupsi Adalah Prasyarat AstaCita: DPP GAN Tegaskan Dukungan Tak Terkecuali pada Age...
Presiden Joko Widodo Mendorong Agar Vaksinasi Covid-19 Bisa Ditingkatkan
Tender Rp120 Miliar Pertagas Disorot, Dugaan Pembatasan Peserta hingga Isu Monopoli Mengemuka, Pert...
Kapolri Lauching SP2HP Online Berharap Tidak Ada Lagi Sumbatan Komunikasi
Tersedianya Akses Air Bersih Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
