Radarbuana | Jakarta — Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap lemahnya penegakan hukum di berbagai daerah, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat justru muncul sebagai pengecualian mencolok. Dalam sejumlah kasus penting yang melibatkan pengusaha berpengaruh hingga oknum aparat, institusi ini menunjukkan langkah hukum tanpa kompromi.
Wakil Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Umar Abdul Aziz, menyebut apa yang dilakukan Kejari Jakbar saat ini sebagai “pemutusan mata rantai kekebalan hukum”.
“Sudah terlalu lama kita hidup dalam sistem yang membuat pelaku kejahatan tertentu merasa kebal. Tapi Kejari Jakbar membuktikan bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi yang bermain kotor,” ujar Umar saat diwawancarai di sela forum advokat muda, Jumat malam (19/7/2025).
Umar menyoroti keberanian Kejari Jakbar dalam menangani perkara yang selama ini sulit disentuh oleh penegak hukum lainnya, termasuk kasus-kasus yang memiliki dimensi politik atau ekonomi tinggi. Ia menyebut, penindakan yang dilakukan tidak melihat latar belakang, status sosial, ataupun afiliasi politik.
Berbeda dengan pola konservatif yang hanya menyentuh pelaku kejahatan kelas bawah, Kejari Jakbar disebut menempuh jalur berisiko: menyeret aktor-aktor besar ke meja hijau. Tak hanya itu, pengusutan dilakukan dengan transparan dan terukur, sehingga publik bisa mengikuti prosesnya secara terbuka.
“Ini bukan soal show of force, ini soal keberanian dan integritas. Apa yang dilakukan Kejari Jakbar sebetulnya melampaui tugas normatif mereka. Mereka menghadapi tekanan luar biasa, tapi tetap berdiri di pihak hukum,” kata Umar.
Berdasarkan penelusuran sejumlah aktivis hukum, ada kecenderungan di berbagai daerah di mana aparat penegak hukum enggan menyentuh kasus yang berpotensi menimbulkan gejolak politik atau ekonomi. Namun, dalam beberapa perkara, Kejari Jakbar justru menjadikan kerumitan itu sebagai tantangan moral.
Sikap tegas Kejari Jakarta Barat pun menuai reaksi positif di media sosial. Banyak warganet menyampaikan dukungan melalui tagar seperti #KejariBerani dan #HukumTanpaPilihKasih, yang sempat menjadi tren lokal di Jakarta Barat.
Umar mengajak masyarakat, khususnya warga Jakarta Barat, untuk tidak tinggal diam. Ia menyarankan agar masyarakat terus mengawasi dan melindungi aparat hukum yang bekerja jujur dari ancaman balik atau kriminalisasi.
“Aparat yang berani pasti akan dibenci oleh mafia, oleh orang-orang yang terbiasa mempermainkan hukum. Justru di sinilah kita harus berdiri membela yang benar,” tandasnya.
Tantangan Ke Depan: Konsistensi dan Perlindungan
Meski kinerja Kejari Jakbar saat ini diapresiasi, Umar mengingatkan bahwa ujian sebenarnya adalah mempertahankan konsistensi. Ia mendorong agar Kejaksaan Agung memberi dukungan penuh, termasuk dari sisi keamanan personel dan independensi kelembagaan.
Sebagai penutup, Umar menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan Kejari Jakarta Barat bukan hanya soal satu atau dua kasus, melainkan tentang mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum.
“Kalau semua kejaksaan bisa seperti ini, kita tidak perlu lagi teriak-teriak soal reformasi hukum. Rakyat akan percaya, keadilan itu masih mungkin,” pungkasnya.
(Reporter:Ig)
