Radarbuana | Pangkal Pinang — Kebebasan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hellyana dari Lapas Perempuan Pangkalpinang membuka babak baru yang tak kalah menarik: mengapa setelah menjalani hukuman pidana, Hellyana kembali menjalankan tugas sebagai wakil gubernur?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena status Hellyana bukan sekadar pejabat yang pernah diperiksa aparat penegak hukum. Ia telah menjalani pidana penjara selama empat bulan dalam perkara penipuan tagihan hotel.
Hellyana dinyatakan bebas pada 15 September 2026. Sehari kemudian, ia menyatakan akan kembali menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa, termasuk berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Sekretaris Daerah.
“Alhamdulillah sekarang kembali bertugas seperti biasa,” kata Hellyana, Rabu (16/9/2026).
Bahkan, Hellyana menyebut akan menghadiri upacara Babel Berintegritas bersama gubernur.
Pernyataan tersebut secara otomatis memunculkan pertanyaan publik mengenai status jabatan Hellyana setelah menjalani pidana.
Sebab, persoalannya bukan lagi apakah Hellyana sudah bebas dari lapas. Ia memang telah menyelesaikan masa pidananya. Persoalan berikutnya adalah bagaimana status administrasi dan politik jabatannya sebagai wakil gubernur.
DPRD Pernah Dorong Pemberhentian
Menariknya, sebelum Hellyana bebas, DPRD Kepulauan Bangka Belitung sempat menjadwalkan rapat paripurna untuk menyampaikan pendapat terkait usulan pemberhentian Hellyana.
Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar ketika itu menyebut penyampaian pendapat mengenai usulan pemberhentian merupakan hak konstitusional DPRD dan berkaitan dengan perkara hukum yang menjerat Hellyana.
Namun agenda tersebut tidak berjalan.
Pada 10 Agustus 2026, rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Hellyana ditunda karena tidak memenuhi kuorum. Dari 45 anggota DPRD Babel, hanya 17 anggota yang hadir.
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik.
Ada usulan pemberhentian. Ada proses hukum. Ada putusan pidana. Ada masa menjalani hukuman. Tetapi setelah keluar dari lapas, Hellyana kembali ke kantor pemerintahan sebagai wakil gubernur.
Lalu, bagaimana kelanjutan proses pemberhentian tersebut?
Apakah usulan DPRD gugur?
Apakah prosesnya masih berjalan?
Ataukah secara hukum jabatan Hellyana memang belum berakhir sehingga setelah bebas ia dapat kembali melaksanakan tugas?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab secara terbuka oleh lembaga yang berwenang agar publik tidak mendapatkan kesan bahwa status pidana dan status jabatan pemerintahan berjalan tanpa titik temu.
Pidana dan Jabatan Adalah Dua Hal Berbeda
Secara hukum, status seseorang sebagai terpidana tidak otomatis dapat diterjemahkan menjadi “langsung kehilangan jabatan” tanpa melihat jenis tindak pidana, ancaman pidana, putusan pengadilan, serta mekanisme pemberhentian yang berlaku.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kondisi tertentu. Pasal 83 menyebut pemberhentian sementara berlaku antara lain ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun, korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.
Karena itu, tidak tepat menyederhanakan persoalan menjadi: “pernah masuk penjara berarti otomatis tidak boleh menjadi wakil gubernur.”
Sebaliknya, juga tidak cukup mengatakan: “sudah bebas berarti otomatis bebas menjalankan jabatan.”
Ada mekanisme administrasi dan hukum yang harus diperiksa.
Terutama dalam kasus Hellyana, publik berhak mengetahui apa keputusan resmi mengenai status jabatannya setelah putusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap dan setelah ia selesai menjalani hukuman.
Masih Ada Perkara Lain
Persoalan Hellyana juga belum sepenuhnya berhenti pada perkara penipuan tagihan hotel.
Ia juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Hellyana sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat dan/atau akta autentik serta penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar.
Pada 30 Juli 2026, perkara tersebut telah dilimpahkan Bareskrim ke Kejaksaan Negeri Pangkalpinang setelah dinyatakan lengkap atau P21. Saat itu Hellyana masih menjalani hukuman empat bulan dalam perkara penipuan tagihan hotel.
Status tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu tentu belum sama dengan terpidana. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun dari sisi tata kelola pemerintahan, fakta bahwa terdapat perkara hukum lain yang berjalan membuat pertanyaan tentang status jabatan Hellyana semakin penting dijelaskan.
Kok Bisa Kembali Bertugas?
Hellyana mengatakan setelah bebas akan kembali membicarakan pembagian tugas dengan gubernur dan sekretaris daerah.
“Nanti bertemu gubernur dan sekda akan dibicarakan, apa yang menjadi tugas wakil gubernur supaya dijalankan,” ujarnya.
Pernyataan itu menunjukkan Hellyana menganggap dirinya kembali menjalankan fungsi pemerintahan.
Tetapi dari sisi kepentingan publik, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa ia kembali bekerja.
Yang dibutuhkan adalah penjelasan resmi mengenai dasar hukumnya.
Apakah sudah ada keputusan Presiden mengenai status pemberhentian atau tidak?
Bagaimana posisi proses usulan pemberhentian yang sebelumnya muncul di DPRD Babel?
Apakah rapat yang tertunda karena tidak kuorum akan dilanjutkan?
Dan yang paling penting, apa dasar administrasi yang membuat Hellyana kembali menjalankan kewenangan sebagai wakil gubernur setelah menyelesaikan hukuman pidana?
Pertanyaan itu bukan berarti menghakimi Hellyana. Justru sebaliknya, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui secara terang bagaimana hukum bekerja terhadap pejabat publik.
Sebab jabatan wakil gubernur bukan jabatan pribadi.
Di dalamnya terdapat kewenangan pemerintahan, penggunaan fasilitas negara, hubungan kerja dengan gubernur dan sekretariat daerah, serta tanggung jawab terhadap masyarakat.
Karena itu, ketika seorang wakil gubernur keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kemudian menyatakan “kembali bertugas seperti biasa”, publik wajar meminta penjelasan:
Kok bisa jabat lagi?
Bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk memastikan bahwa setiap langkah pemerintahan memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Apalagi sebelumnya sudah ada proses politik di DPRD Babel terkait usulan pemberhentian yang belum menghasilkan keputusan karena rapat paripurna tidak memenuhi kuorum.
Kini bola berada pada pemerintah dan lembaga terkait untuk menjelaskan secara terbuka: status Hellyana sebenarnya apa, dasar hukumnya apa, dan sampai kapan ia tetap menjalankan jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
(Red)
Related posts:
Resmi Dibubarkan. FPI Dinilai Telah Melakukan Aktivitas Melanggar Ketertiban Umum
Survei Nasional PSI: 8 dari 10 Warga Puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG Paling Diketahu...
Polda Jabar Siaga:Jaga Kondusivitas Masa Tenang Pilkada 2024, Imbau Masyarakat Hindari Provokasi da...
Wali Kota Cirebon Apresiasi Peran Bawaslu dalam Mengawal, Menjaga Pilkada Lancar, Aman dan Kondusif
Pertemuan Tertutup di Hambalang: Ketua MPR Sampaikan Aspirasi Dewan, Direspon Presiden Prabowo seba...
Survei IDM: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Semester I 2026 Capai 81,5 Persen, Pe...
Kinerja Jhon Binsar Ketaren Dinilai Semakin Menonjol, Figur Golkar yang Dipandang Berpeluang Pimpin...
Pramono Anung: Jika Terpilih akan Membenahi Semua Persoalan Masyarakat Jakarta
Ditengah Penghematan Nasional, Agenda Perpisahan Pejabat Jaksel di Bali Bikin Publik Geram
