Radarbuana | Jakarta – Polri memperkuat upaya pembenahan pelayanan publik melalui peresmian logo dan Posko Polisi Bersama Masyarakat pada Senin (12/10/2026). Langkah ini diarahkan untuk mempererat hubungan kepolisian dengan warga sekaligus memastikan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan dapat dievaluasi.
Peresmian tersebut membawa pesan bahwa tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, dan penguatan kepercayaan publik.
Semangat itu sejalan dengan visi Suyudi yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 1 Oktober 2026. Saat itu, ia menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat antara Polri dan masyarakat serta menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi.
Keberadaan Posko Polisi Bersama Masyarakat dirancang untuk mendukung koordinasi pelaksanaan program prioritas Kapolri, memantau perkembangan kegiatan, serta menghimpun dan memverifikasi data sebagai bahan evaluasi.
Melalui mekanisme tersebut, pelaksanaan arahan pimpinan dapat dipantau untuk memastikan setiap satuan kerja menindaklanjuti kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan aspek yang masih membutuhkan perbaikan. Hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi agar program kepolisian semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Fungsi ini menjadi penting agar program prioritas tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memiliki mekanisme pemantauan yang membantu mendorong pelaksanaan secara konsisten.
Akuntabilitas Personel dan Penggunaan Anggaran Jadi Perhatian
Selain koordinasi program, pemantauan juga mencakup pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas personel, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya diteruskan kepada fungsi pengawasan maupun fungsi profesi dan pengamanan sesuai kewenangannya.
Penguatan aspek pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola kepolisian yang lebih akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat harus disertai pertanggungjawaban yang jelas, sementara setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani melalui prosedur yang sesuai.
Dengan pendekatan ini, posko diharapkan dapat membantu memperkuat koordinasi internal sekaligus mendukung proses evaluasi terhadap pelaksanaan program kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penguatan hubungan antara kepolisian dan masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Logo Polisi Bersama Masyarakat dan peresmian posko ini harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Johnny, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, posko tersebut diharapkan mendukung koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas Kapolri. Aspirasi serta informasi yang berasal dari masyarakat juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Menurut Johnny, keamanan tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja kepolisian. Dukungan dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
“Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Karena itu, semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan, sinergi, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Logo Jadi Simbol Kemitraan Polisi dan Warga
Logo Polisi Bersama Masyarakat dirancang untuk merepresentasikan hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Simbol jabat tangan melambangkan kepercayaan serta kerja sama, sedangkan siluet polisi bersama masyarakat menggambarkan keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Makna tersebut menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan membutuhkan komunikasi yang baik, partisipasi warga, dan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan sosial..
Namun, keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh penerapannya di lapangan. Keterbukaan menerima kritik, kecepatan menindaklanjuti pengaduan, kualitas pelayanan, dan konsistensi pengawasan menjadi sejumlah aspek yang dapat menunjukkan sejauh mana komitmen tersebut dijalankan.
Melalui peresmian logo dan posko ini, Polri diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas Kapolri sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang responsif dan akuntabel.
Dengan demikian, semangat Polisi Bersama Masyarakat tidak sekadar menjadi identitas kelembagaan, melainkan tercermin dalam pelayanan yang semakin dekat dengan warga, penanganan pengaduan yang sesuai prosedur, serta upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban.
(ig0)
