Radarbuana | Jakarta – Sejarah baru baru saja tertulis di bawah bayang-bayang patung sang Proklamator. Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, menjadi saksi bisu bersatunya tiga kekuatan buruh terbesar di tanah air—KSPSI AGN, KSPI, dan KSBSI—dalam sebuah momentum politik-hukum yang sarat akan makna stabilitas nasional pada Kamis (12/2/2026). Deklarasi ini bukan sekadar unjuk kekuatan massa, melainkan sebuah pernyataan sikap intelektual buruh dalam membentengi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Polri di Bawah Presiden: Harga Mati bagi Stabilitas Nasional
Isu sentral yang menggema sepanjang acara adalah penolakan keras terhadap segala bentuk wacana yang mencoba menarik Polri ke bawah kendali kementerian. Dalam orasinya, para pimpinan buruh menegaskan bahwa independensi Polri yang berada langsung di bawah otoritas Presiden adalah mandat konstitusi yang tidak boleh dikutak-atik. Bagi kaum pekerja, Polri adalah pelindung utama hak-hak sipil dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur yang berisiko menyeret institusi keamanan ke dalam pusaran politik praktis sektoral. Para pimpinan konfederasi, Andi Gani Nena Wea, Said Iqbal, dan Elly Rosita Silaban, sepakat bahwa posisi Polri saat ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Mereka berargumen bahwa koordinasi langsung antara Presiden dan Kapolri adalah jaminan bahwa keamanan nasional tetap berada di atas kepentingan politik kelompok tertentu. Dukungan ini menjadi sinyal bahwa kaum buruh berdiri sebagai tameng bagi Polri agar tetap profesional dan otonom dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban umum.
Dukungan Strategis untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
Di tengah guyuran hujan yang membasahi Menteng, ribuan massa buruh tetap kokoh menyuarakan dukungan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini didasari pada keyakinan bahwa visi pemerintah saat ini memiliki keberpihakan pada penguatan kedaulatan nasional. Buruh memandang stabilitas politik yang dibangun Presiden Prabowo adalah modal utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Namun, dukungan tersebut tidaklah cek kosong. Para buruh menekankan bahwa stabilitas keamanan yang dijaga oleh Polri harus berbanding lurus dengan kepastian hukum di sektor ketenagakerjaan. Mereka mendesak agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan untuk menggantikan aturan yang selama ini dianggap masih menyisakan celah ketidakadilan. Bagi kaum pekerja, harmoni antara penguasa, aparat penegak hukum, dan rakyat adalah kunci utama menuju Indonesia Emas 2045.
Soliditas Tanpa Batas: Menuju Parlemen pada 17 Februari
Prosesi penandatanganan “Ikrar Buruh Indonesia” menjadi puncak emosional dalam acara tersebut. Ketiga konfederasi yang membawahi puluhan federasi ini menunjukkan bahwa meski memiliki warna organisasi yang berbeda, mereka memiliki satu tarikan napas dalam urusan menjaga marwah institusi negara. Kesolidan ini merupakan pesan bagi para pengambil kebijakan bahwa suara buruh adalah suara rakyat yang memiliki basis massa terorganisir di seluruh penjuru negeri.
Aksi ini dilaporkan sebagai langkah pembuka dari rangkaian gerakan yang lebih besar. Pada Selasa, 17 Februari 2026, massa diprediksi akan kembali tumpah ruah dalam aksi long march menuju Gedung DPR/MPR RI. Agendanya jelas: memastikan naskah ikrar tersebut sampai ke tangan legislatif agar aspirasi mengenai independensi Polri dan perlindungan buruh masuk ke dalam lembaran negara. Hingga massa membubarkan diri dengan tertib pada siang hari, atmosfer di Tugu Proklamasi tetap kondusif, mencerminkan kedewasaan berdemokrasi kaum buruh Indonesia yang berkomitmen menjaga keamanan nasional bersama Polri.
(Igo)
Related posts:
Amankan Perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda DIY Kerahkan 3.353 Personel
Polda Metro Jaya Layani 77 Kegiatan Masyarakat, Kapolda Tekankan Pendekatan Humanis
Presiden Ingatkan Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Harus Dipastikan Keamanan dan Keefek...
Ingin Menyajikan Laporan Kemeliteran Deolipa Lounching Majalah Angkatan Bersenjata
Kapolri Tekankan Hadapi Lonjakan Covid-19 Harus Dilakukan Dengan Upaya Maksimal
Kapolri Tinjau Kalikangkung: Ada 3 Hal Prioritas Kesiapan Mudik
Cegah Tawuran dan SOTR Polsek Pancoran Masifkan Binluh Pelajar di Sekolahan
Ketua MBB, Hj. Hamidah Yacoub Meyakini Muslimat Bulan Bintang Mampu Galang Suara Perempuan Capai 30...
Batas Waktu Izin Impor Desember Pusbarindo Lakukan Penerbitan RIPH dan SPI Satu Pintu
