Radarbuana | Manggarai Timur — Potret memprihatinkan dunia pendidikan kembali mencuat dari wilayah Indonesia Timur. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mboeng di Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendadak menjadi sorotan publik setelah kondisi bangunannya viral di media sosial.
Video yang diunggah socio-traveller Alwi Johan melalui akun TikTok @Alwi memperlihatkan sebuah ironi yang sulit diabaikan. Di tengah kampanye transformasi pendidikan berbasis teknologi dan digitalisasi sekolah, masih ada anak-anak Indonesia yang harus belajar di ruangan reyot, berlantai tanah dan berdinding bambu berlubang.
Lebih ironis lagi, sekolah tersebut mendapat bantuan TV layar sentuh atau Smart TV dari pemerintah pusat. Namun perangkat teknologi itu disebut belum dapat dimanfaatkan karena sekolah belum memiliki aliran listrik.
Persoalan SDN Mboeng pun memunculkan pertanyaan serius: bagaimana mungkin digitalisasi pendidikan didorong masuk ke sekolah, sementara kebutuhan paling mendasar berupa bangunan layak dan listrik belum sepenuhnya tersedia?
Empat Ruangan Reyot, 77 Siswa Bertahan Belajar
Kondisi SDN Mboeng yang terekam dalam video memperlihatkan empat ruangan darurat dengan kondisi jauh dari kata layak. Lantai masih berupa tanah. Dinding menggunakan anyaman bambu yang telah berlubang di sejumlah bagian. Kondisi bangunan juga terlihat tua dan rapuh.
Di dalam ruangan tersebut, para siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas seadanya. Bangku dan kursi yang digunakan tampak tidak seragam. Sejumlah meja bahkan terlihat seperti perlengkapan darurat yang dipertahankan agar proses belajar tetap berlangsung.
Salah seorang guru SDN Mboeng, Selviana Lantuk, mengungkapkan bahwa sekolah tersebut dibangun sejak 2008. Namun hingga kini, empat ruangan darurat tersebut belum mendapatkan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
“Yang darurat itu masih empat ruangan,” ungkap Selviana.
SDN Mboeng memiliki 77 siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Proses pendidikan mereka ditopang oleh 10 orang guru.
Dua ruangan darurat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa kelas 5 dan kelas 6. Sementara ruangan lainnya digunakan sebagai kantor serta ruang guru.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang darurat bukan sekadar bangunan kosong yang tidak digunakan. Ruangan reyot tersebut masih menjadi bagian penting dari aktivitas pendidikan sehari-hari.
Sudah Berdiri Sejak 2008, Mengapa Masih Ada Ruang Darurat?
Jika mengacu pada keterangan pihak sekolah, bangunan tersebut telah ada sejak 2008. Artinya, persoalan kondisi ruang belajar bukan masalah yang muncul dalam hitungan bulan.
Sudah bertahun-tahun anak-anak di SDN Mboeng menjalani pendidikan dengan keterbatasan infrastruktur.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Manggarai Timur, Marsellus Manggas, mengatakan SDN Mboeng sebenarnya telah memiliki ruang kelas permanen.
Menurut dia, bangunan yang menjadi sorotan di media sosial merupakan ruang kelas darurat.
“Yang viral itu ruangan darurat. Ada lima ruang kelas yang permanen,” kata Marsellus, Rabu (9/9/2026).
Penjelasan tersebut memang memberikan gambaran bahwa tidak seluruh aktivitas pendidikan SDN Mboeng dilakukan di bangunan bambu. Namun persoalan mendasarnya tetap belum terjawab.
Jika ruang tersebut masih digunakan untuk belajar siswa kelas 5 dan 6, apakah tepat hanya menyebutnya sebagai bangunan darurat tanpa menjadikan perbaikannya sebagai kebutuhan mendesak?
Sebab bagi puluhan siswa yang setiap hari menggunakan ruangan tersebut, status “darurat” tidak mengubah kenyataan bahwa mereka tetap harus belajar di dalam bangunan dengan lantai tanah dan dinding berlubang.
Smart TV Datang, Listrik Tak Ada
Sorotan semakin tajam ketika diketahui SDN Mboeng mendapat bantuan perangkat papan interaktif digital atau Smart TV dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari dorongan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan. Namun di SDN Mboeng, teknologi yang dikirim justru menghadapi persoalan paling mendasar: tidak ada listrik untuk mengoperasikannya.
Marsellus menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan bantuan langsung dari Kemendikdasmen.
“Papan interaktif digital itu langsung dari kementerian. Itu semua SD dan SMP dapat,” jelas Marsellus.
Disdikpora Manggarai Timur disebut tidak terlibat dalam proses pengadaan perangkat tersebut.
Fakta ini memunculkan gambaran tentang kemungkinan adanya persoalan sinkronisasi dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah pusat mengirim perangkat digital sebagai bagian dari modernisasi pembelajaran, tetapi kondisi riil di lapangan menunjukkan tidak semua sekolah telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk menerima dan mengoperasikan teknologi tersebut.
Smart TV tanpa listrik pada akhirnya hanya menjadi perangkat yang belum bisa menjalankan fungsinya.
Sementara itu, kebutuhan yang terlihat langsung di depan mata adalah bangunan sekolah yang layak, ruang kelas yang aman, meja dan kursi yang memadai serta fasilitas dasar penunjang kegiatan belajar mengajar.
Digitalisasi atau Infrastruktur Dasar, Mana yang Lebih Mendesak?
Kasus SDN Mboeng menjadi contoh nyata adanya jurang antara kebijakan besar pendidikan dan kondisi di lapangan.
Digitalisasi memang penting. Papan interaktif, Smart TV dan teknologi pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Namun teknologi tidak seharusnya mengabaikan kebutuhan dasar sekolah.
Sulit membicarakan transformasi digital secara maksimal apabila siswa masih harus belajar di ruang berdinding bambu berlubang.
Sulit pula berbicara tentang pembelajaran berbasis teknologi apabila perangkat elektronik tidak dapat dinyalakan karena ketiadaan listrik.
Dalam konteks pembangunan pendidikan, skala prioritas seharusnya menjadi persoalan utama.
Apakah perangkat digital harus didahulukan ketika bangunan sekolah belum layak?
Apakah pengadaan teknologi sudah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur setiap sekolah penerima?
Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan bantuan pemerintah benar-benar dapat digunakan, bukan sekadar tercatat telah disalurkan?
Pertanyaan tersebut penting karena anggaran pendidikan seharusnya menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas proses belajar siswa.
Revitalisasi Sudah Diusulkan, Masih Tahap Verifikasi
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengakui kondisi ruang darurat SDN Mboeng perlu mendapatkan perhatian.
Marsellus mengatakan revitalisasi bangunan tersebut telah diusulkan kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini, prosesnya disebut masih berada dalam tahap verifikasi di Kemendikdasmen.
“Tahun ini sudah diusulkan revitalisasi. Sementara sedang diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan diaminin,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa nasib perbaikan ruang belajar SDN Mboeng masih belum pasti.
Usulan telah disampaikan, tetapi proses revitalisasi belum berarti pembangunan akan segera dilakukan.
Di sisi lain, waktu terus berjalan dan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung setiap hari.
Sebanyak 77 siswa tidak bisa menunggu proses birokrasi selesai. Mereka tetap datang ke sekolah dan sebagian masih menggunakan ruangan darurat dengan kondisi yang memprihatinkan.
Viral Baru Ditangani, Pengawasan Dipertanyakan
Viralnya kondisi SDN Mboeng juga memunculkan kritik terhadap fungsi pengawasan pendidikan.
Bangunan tersebut disebut telah ada sejak 2008. Jika kondisi ruang darurat telah berlangsung bertahun-tahun, publik tentu dapat mempertanyakan bagaimana mekanisme pemantauan terhadap kondisi sarana pendidikan selama ini dilakukan.
Persoalan sekolah reyot seharusnya tidak selalu harus menunggu viral di media sosial terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian.
Dinas pendidikan memiliki data sekolah. Pemerintah daerah memiliki sistem perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat juga memiliki berbagai program bantuan pendidikan.
Dengan banyaknya jalur birokrasi tersebut, kondisi ruang belajar yang masih berlantaikan tanah seharusnya dapat terdeteksi dan menjadi prioritas sebelum menjadi konten viral.
Kasus SDN Mboeng akhirnya bukan sekadar persoalan satu sekolah di sebuah desa di Manggarai Timur.
Ini adalah gambaran tentang tantangan besar pemerataan pendidikan di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai kecerdasan buatan, digitalisasi dan transformasi teknologi dalam pendidikan. Namun di sisi lain, masih terdapat siswa yang menghadapi persoalan ruang kelas, listrik dan fasilitas dasar.
Jangan Sampai Smart TV Lebih Modern dari Sekolahnya
Bantuan Smart TV untuk SDN Mboeng pada dasarnya dapat menjadi program positif jika didukung kesiapan infrastruktur.
Namun tanpa listrik dan bangunan yang layak, bantuan tersebut justru menciptakan ironi.
Teknologi canggih berada di sekolah yang sebagian ruang belajarnya masih berdinding bambu.
Perangkat digital tersedia, tetapi tidak bisa digunakan.
Sementara anak-anak tetap belajar dengan kondisi fasilitas yang jauh dari standar ideal.
Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa revitalisasi telah diusulkan.
Yang dibutuhkan adalah kepastian.
Kepastian kapan empat ruang darurat itu akan diperbaiki.
Kepastian kapan sekolah mendapatkan infrastruktur listrik yang memadai.
Dan kepastian bahwa setiap bantuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Sebab pendidikan bukan hanya soal perangkat yang dikirim atau program yang diumumkan. Pendidikan adalah tentang bagaimana seorang anak dapat belajar dengan aman, nyaman dan bermartabat.
