Radarbuana | Jakarta –Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf hari ini bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia H.E.Mr.Faisal Bin Abdullah H.Amodi, di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Senin (03/11/2025).
Dalam pertemuan kehormatan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI bersama Dubes Arab Saudi membahas
kolaborasi strategis hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi khususnya koordinasi dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M.
“Kami membahas banyak hal dalam memperkuat koordinasi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M. Mulai dari layanan embarkasi, asrama haji, istitha’ah kesehatan, layanan fast track hingga jaringan koordinasi Kedutaan Besar Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umrah RI,” kata Irfan Yusuf.
Menurut Gus Irfan panggilan akrabnya, istitha’ah kesehatan calon jemaah haji Indonesia 1447H/2026M menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya jemaah haji yang wafat di Tanah Suci pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mayoritas dari Indonesia.
“Malah ada jemaah kita yang wafat di pesawat dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Kondisi ini membuat istitha’ah kesehatan calon jemaah haji Indonesia 1447H/2026M menjadi perhatian serius bersama,” ujar Gus Irfan.
Ditambahkan Gus Irfan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, layanan fast track masih di tiga bandara yakni Bandara Soeta, Bandara Adisoemarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya.
Turut hadir mendampingi Menteri Haji dan Umrah RI, Plt Dirjen Pelayanan Haji Luar Negeri, Tenaga Ahli, Kepala Biro Umum dan Pusat Kesehatan Haji.
(Reporter: Sulthan)
Related posts:
Aturan Baku Refund Perusahaan Penerbangan Tidak Berpihak Kepada Pengguna Jasa Ekonomi Menengah Keba...
Mencermati Gelombang Likuiditas dari SAL: HSBC Indonesia Lihat Dampak Bertahap dan Kondisi Stabil
Kapolri Dampingi Pembukaan MTQN 2024: Al-Qur’an Perkuat Persatuan Bangsa
Kapolri Ucapkan Selamat Idul Fitri: Perkokoh Kebersamaan dan Rajut Persatuan Wujudkan Indonesia Tan...
P2G Desak Kepala BGN Tarik Pernyataan soal MBG: Jangan Salahkan Guru, Orang Tua, Wartawan dan LSM
Legilslator PKB: Tak Ada Aturan Kapolri dari Agama Tertentu
Dewan Pers Mulai Tertibkan Media Gunakan Nama Lembaga Negara Secara Ilegal
Eksploitasi dan Trafficking Rentan Terhadap Anak di Wilayah Bencana
Konflik Gas BUMN Vs Menteri Bahlil Bongkar Borok UU Migas: Negara Terancam Rugi Lebih Dalam
