P2G Desak Kepala BGN Tarik Pernyataan soal MBG: Jangan Salahkan Guru, Orang Tua, Wartawan dan LSM

Radarbuana | Jakarta — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut ramainya kritik terhadap program tersebut di media sosial berkaitan dengan faktor ideologis dan politik.

Pernyataan itu kemudian mendapat respons keras dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
P2G mendesak Sudaryono menarik pernyataannya, meminta maaf kepada publik, bahkan mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN. Organisasi tersebut menilai pemerintah semestinya memusatkan perhatian pada evaluasi dan pencegahan kasus dugaan keracunan MBG, bukan mempersoalkan pihak yang menyampaikan kritik.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan persoalan utama berada pada tata kelola pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme kerja BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kepala BGN harusnya introspeksi diri. Keracunan MBG disebabkan ada persoalan serius dalam desain kebijakan MBG oleh BGN.

Masalahnya di internal BGN dan SPPG. Maka salah alamat jika menyalahkan guru dan sekolah,” kata Iman kepada NU Online, Selasa (15/9/2026).

Pernyataan Sudaryono Jadi Sorotan
Polemik bermula dari pernyataan Sudaryono yang beredar melalui media sosial pada 14 September 2026. Dalam pernyataannya, ia mengatakan pelaksanaan MBG secara keseluruhan tidak bermasalah apabila dilihat langsung di lapangan.

Menurut Sudaryono, sorotan terhadap MBG justru menjadi ramai di media sosial karena adanya faktor ideologis dan politik. Ia secara spesifik menyebut guru, orang tua siswa, wartawan dan sejumlah oknum LSM sebagai pihak yang ikut membuat persoalan MBG ramai diperbincangkan.

“Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” ujar Sudaryono dalam pernyataan yang dikutip sejumlah media.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika kasus dugaan keracunan setelah konsumsi makanan MBG masih menjadi perhatian di sejumlah daerah.

Di sisi lain, Sudaryono juga menyatakan BGN telah melakukan tindakan terhadap dapur atau SPPG yang dianggap bermasalah. Ia menyebut hampir 2.000 dapur telah ditutup dan mengatakan petugas yang menyebabkan keracunan tidak akan diperpanjang kontraknya.

P2G Soroti Cara Komunikasi BGN
Iman menilai persoalan komunikasi tersebut tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam menangani laporan dugaan keracunan.

Menurut dia, ketika guru, orang tua dan wartawan menyampaikan laporan atau kritik terkait kondisi makanan yang dikonsumsi siswa, respons yang dibutuhkan adalah pemeriksaan dan evaluasi, bukan mengaitkannya dengan pertarungan ideologi maupun politik.

“Kepala BGN sebaiknya berhenti membuat pernyataan yang membuat gaduh. Misal menyatakan bahwa keracunan MBG diakibatkan masalah politik dan ideologis,” ujar Iman.

P2G juga mempertanyakan dasar penyebutan faktor ideologi dalam kasus keracunan. Menurut Iman, laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan harus dipandang terlebih dahulu sebagai persoalan keselamatan penerima manfaat dan kualitas penyelenggaraan program.

Ia juga menilai pernyataan Kepala BGN berpotensi memperkeruh hubungan antara pemerintah, sekolah, orang tua, media dan masyarakat sipil yang ikut mengawasi pelaksanaan program.
Tuntutan P2G

P2G kemudian menyampaikan tuntutan agar Sudaryono meminta maaf dan mengundurkan diri. Selain itu, organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG serta menghentikan program apabila aspek keamanan pangan belum dapat dijamin.

Dalam pemberitaan NU Online, P2G menilai rentetan kasus dugaan keracunan menunjukkan perlunya pembenahan terhadap tata kelola BGN dan SPPG. P2G juga menolak apabila guru dan sekolah ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas persoalan makanan MBG.

Polemik ini memperlihatkan dua sisi persoalan yang berbeda. BGN menyatakan tetap menjalankan program sekaligus melakukan penertiban terhadap dapur yang dianggap bermasalah. Sementara P2G menilai kasus-kasus dugaan keracunan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan program.

Dengan skala MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat, persoalan keamanan pangan menjadi titik penting dalam perdebatan tersebut. Kritik dari guru, orang tua maupun media pada akhirnya berkaitan langsung dengan pelaksanaan program di lapangan dan respons pemerintah terhadap laporan yang muncul.

Karena itu, pernyataan Kepala BGN yang mengaitkan ramainya kritik dengan faktor ideologis-politik kini menjadi bagian baru dari polemik MBG, di tengah tuntutan agar pemerintah memperkuat pengawasan, transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi dugaan keracunan.

Sumber : nuonline.or.id dan bbc.com