RadarBuana | Jakarta – Deklarasi Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli hasil pada pemufakatan para Tokoh Bangsa pada 18 Agustus 1945 digerakan Tokoh, Politisi, aktivis, Purn, Budayawan dan mahasiswa, di Gedung Joang-45, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Din Syamsuddin, Hatta Taliwang, Ponco Sutowo, Syamsir Siregar dan banyak lagi yang lainnya.
Hatta Taliwang sebagai salah satu penyelengara gerakan, mengutarakan, penandatanganan deklarasi bisa dilakukan secara online.
Seperti diketahui, amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 melahirkan UUD baru yang isinya berbeda dengan UUD 1945, tetapi selama ini pemerintah masih menyebutnya sebagai UUD 1945, sehingga dianggap sebagai UUD palsu.
Amandemen itu hasil berkolaborasi asing dengan antek-anteknya di Indonesia, sehingga isi UUD 2002 bahkan menghilangkan sama sekali Pancasila, dan merubah wajah Indonesia menjadi negara liberal dan kapitalis. (rhm)
Sementara itu Edwin Henawan Soekowati mengatakan dukungan dalam upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara, termasuk, mengembalikan Konstitusi Indonesia kepada Konstitusi rumusan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang menggambarkan sepenuhnya nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memakai dasar Pancasila. Bagi kami, Pancasila itu harta paling berharga yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilainya harus terus dirawat, dijaga dan diimplementasikan,” jelas Edwin.
Menurut mantan anggota KPU RI tahun 1999 ini, yang terjadi sekarang ini, Pancasila justru disia-siakan. Dan Pancasila sama sekali tidak menjadi napas dalam UUD 1945 hasil amandemen tahap 1 sampai 4.
Hanya saja Edwin mengingatkan, perlu dipikirkan strategi yang tepat. Mengingat kondisi bangsa saat ini yang tidak karuan dan penuh ketidakpercayaan.
“Tapi fenomena Mahkamah Konstitusi dengan putusannya, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin menipis tentu diperlukan cara dan langkah yang strategis,” paparnya.
Edwin menegaskan, kembali ke UUD 1945 naskah asli merupakan obat bagi bangsa.Namun saat ini persoalan bangsa yang sudah jauh melenceng ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu.
“Ibaratnya kita ini sudah jauh kesasar, makanya kita kembali ke titik aslinya. Setelah itu dibenahi yang membuat kita tersasar tadi. Sudah waktunya UUD 1945 yang diganti pada tahun 1999-2002 dikembalikan sesuai aslinya kemudian kita perkuat lagi,” terangnya.
Sedangkan dalam kesempatan itu, Din Syamsuddin mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk bergabung dalam ‘Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Asli’ ini.
Dia menyebut, sudah banyak tokoh yang akan ikut serta. Banyak juga dari organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang mendukung.
“Karena perjuangan ini bukan perjuangan kelompok, juga bukan perjuangan politik, tetapi perjuangan demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil dan makmur, sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” pungkasnya.
[]
Related posts:
Ditjen Dukcapil Perkuat E-KYC dan Identitas Digital Gandeng Platform Bersama Berikan Layanan Secara...
Mabes Polri Gelar Doa Lintas Agama dari Polri untuk Indonesia yang Lebih Baik
ICK Sebut Wacana Polri di Bawah Kementerian jadi Cambuk Menuju Sukses Presisi
Polemik Gelar Doktor Kakorlantas Jadi Sorotan, FORSIBER Nilai Kredibilitas Informasi Polri Sedang D...
Kapolri Mohon Maaf Bila Belum Bisa Masyarakat Senang Sama Polri
Polri Ungkap TPPO Ke Turki Modus Menjanjikan Bekerja Sebagai ART Bergaji 300 Dolar, 2 Pelaku Ditang...
Momen Hari Tenun Indonesia, KADIIFA Selenggarakan Pemilihan Putra Putri Tenun Songket Indonesia 202...
Kapolri Ingin Polri Jadi Organisasi Modern, Profesional dan Mandiri
Presiden Jokowi: Kesetaraan Pelayanan, Polri Membangun 19.105 Fasilitas Layanan Kaum Rentan Anak d...
