RadarBuana.com | Jakarta -Sjamsuddin & Partner selaku kuasa hukum atas pemilik tanah Marsuki Bin Gembor dan Bora Bin Gembor melaporkan pengembang besar ke Polda Metro Jaya, Senin (29/11).
Sjamsuddin melaporkan pengembang tersebut atas tuduhan penyerobotan tanah milik kliennya seluas 13.890 meter di Perumahan Harapan Indah. Dimana sejak tahun 1965 tanah tersebut beralih kepada PT Deltasari Adipratama dan Hasana Damai Putera pengembang perumahan Harapan Indah.
“Kami melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya atas pemindahan tanah tersebut dengan Nomor: LP/B/5967/XI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 29 November 2021 atas nama Herudi,” ujar Sjamsudin.
Ia melaporkan, EG, bos PT Deltasari Adipratama (DA) dan PT Hasana Damai Putera (HDP) karena dinilai telah menyerobot tanah miliknya.
“Luas lahan seluruh nya 13.890 m2. Kini, di atas tanah tersebut sudah berdiri properti, seperti ruko, foodcourt dan perumahan,” kata Haji Sjamsudin SH MH kuasa hukum Haerudi di Mapolda, Senin (29/11).
Terlapor adalah EG, merupakan bos dari PT DA dan HDP (developer dan properti) yang membangun kawasan Harapan Indah Bekasi. Sedangkan Haerudi merupakan ahli waris dari pemilik lahan Marzuki bin Gembor dan Bora bin Gembor.
Dasar kepemilikan tanah, kata Sjamsudin adalah girik 4 no 12 dan 42, masing-masing luasnya 6.940 m2 dan 6.950 m2, dimiliki tahun 1965 dan diatas lahan tersebut ditanam padi.
“Giriknya Marsuki Bin Gembor, Persil no : 4, leter C No : 1241, luasnya : 6.940 M2 dan BORA Bin Gembor Persil no: 7, leter C No : 1262 , luasnya 6.950 M2, total luasnya : 13.890 M2,” jelasnya.
Pada September 2004, diatas lahan tersebut diuruk secara sepihak oleh developer yang hendak membangun komplek properti. Sempat terjadi konflik, karena dihalang halangi Marzuki dan warga di situ, tapi pengurukan tetap berlangsung.
Kasus pengurukan tanah ini telah diproses hukum dan sudah dinyatakan P-21 (lengkap) berkasnya. Tapi, perkaranya tidak jelas di persidangan.
Secara keperdataan, kasusnya juga sudah di meja hijaukan di PN Bekasi pada 2021. Dalam setiap persidangan, pihak tergugat EG selalu mengedepankan surat kepemilikan sertifikat hak guna bangunan nomor 0 0 0 8 6 . Tapi setelah dicek, lokasinya tidak berada persis di obyek yang disengketakan.
Karena merasa dipermainkan, pihak dari ahli waris yang diwakili Haerudi didampingi kuasa hukum Syamsudin & Partner, memperkarakan kasusnya ke Polda Metro Jaya pasal 385 KUHP atau penggelapan hak atas benda tak bergerak.
“Tumpuan klien kami, kini di kepolisian. Karena sesuai perintah Presiden Jokowi, agar kepolisian sebagai garda terdepan pemberantasan mafia tanah, bisa memproses kasusnya,” kata Sjamsudin. Tom
Related posts:
Bupati Gowa Bersama Forkopimda Cek Langsung Harga dan Stok Komoditas Jelang Ramadhan di Pasar Tradi...
Polres Maros Turunkan Puluhan Personil Jemput Vaksin Corona di Bandara
Malam Takbir, Forkopimda Jatim Bersama sama Cek Pos Pam dan Pos Yan
Kapolres Metro Tanggerang Kota Gelar Coffee Morning Ajak Para Tokoh Jaga Kondusifitas Pemilu 2024
Antisipasi Covid-19 Bhabin Sukapura Polsek Utbar Monitoring Test Swab di Kalangan Pelajar
Pemkab Lambar Optimis Penilaian SAKIP Dilakukan Kemenpan RB 2020 Alami Peningkatan
Pilkada Maros Beberapa Hari Lagi, Dukungan Terus Mengalir ke Paslon Chaidir Syam dan Suhartina Boha...
Bhabinkamtibmas Desa Pegagan Kidul Kapetakan Polres Ciko, Pantau Jalannya Vaksinasi Anak dan Booste...
Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat, Kapolri Tekankan Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali
