Radarbuana | Jakarta — Dugaan pelanggaran ketentuan perizinan bangunan kembali menjadi sorotan warga di Jakarta Barat. Sebuah bangunan rumah tiga lantai di Jalan Mangis Ujung, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, RT 09/RW 05, dipertanyakan status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya.
Selain persoalan dugaan belum adanya PBG, warga juga menyoroti pekerjaan pengecoran pada Kali Gendong yang berada di sekitar lokasi bangunan.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah karena Kali Gendong memiliki fungsi penting dalam mengalirkan air, terlebih kawasan tersebut disebut warga kerap menghadapi persoalan genangan atau banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi.
“Kalau memang bangunan tersebut belum memiliki PBG, seharusnya ada pemeriksaan dari instansi terkait. Apalagi ada pekerjaan pengecoran kali yang berkaitan dengan aliran air,” ujar warga berinisial DB kepada media.
Status PBG Dipertanyakan
Persoalan utama yang kini menjadi pertanyaan warga adalah apakah pembangunan bangunan tiga lantai tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan.
PBG bukan sekadar persoalan administratif. Dokumen tersebut berkaitan dengan legalitas pembangunan sekaligus pemenuhan standar teknis bangunan, termasuk aspek keselamatan, tata ruang, serta kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
Karena itu, warga meminta agar status bangunan tersebut tidak hanya dilihat dari keberadaan fisik bangunan, tetapi juga diperiksa dokumen dan proses pembangunannya.
Apabila ternyata bangunan telah memiliki PBG, masyarakat meminta pemerintah menjelaskan dan memastikan kesesuaiannya dengan kondisi bangunan di lapangan.
Sebaliknya, apabila belum memiliki PBG atau ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah dinilai perlu mengambil langkah sesuai ketentuan.
Kali Gendong Dicor, Fungsi Drainase Jadi Sorotan
Perhatian warga semakin meningkat karena pada saat yang berdekatan juga terdapat pekerjaan pengecoran Kali Gendong di sekitar lokasi.
Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, melainkan apakah pekerjaan itu telah melalui prosedur dan mendapatkan persetujuan dari instansi teknis yang berwenang.
Hal ini penting karena perubahan fisik saluran air dapat berpengaruh terhadap kapasitas dan kelancaran aliran.
Warga mengaku khawatir apabila pekerjaan tersebut justru mengurangi fungsi saluran atau menghambat aliran air, dampaknya baru akan terlihat ketika hujan deras terjadi.
Apalagi, menurut keterangan warga, Kali Gendong di kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu titik yang diperhatikan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Petugas Kelurahan Disebut Berada di Lokasi
Sorotan warga juga diarahkan pada aspek pengawasan di tingkat wilayah.
Menurut keterangan warga, petugas kelurahan bersama pengurus lingkungan disebut sempat terlihat berada di sekitar lokasi ketika proses pembangunan dan pekerjaan pengecoran Kali Gendong berlangsung.
Kehadiran petugas tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana pengawasan yang dilakukan pemerintah wilayah terhadap aktivitas pembangunan tersebut?
Kehadiran aparat wilayah tentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran maupun keterlibatan dalam pekerjaan. Namun, kondisi itu membuat warga berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apa yang sebenarnya sedang dilakukan di lokasi.
Apakah keberadaan petugas tersebut dalam rangka monitoring? Apakah sebelumnya telah ada laporan masyarakat? Ataukah pembangunan tersebut memang telah diketahui dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat.
Akan Disewakan kepada Pedagang
Menurut informasi warga, bangunan tiga lantai tersebut disebut-sebut nantinya akan dimanfaatkan untuk disewakan kepada pedagang.
Rencana pemanfaatan itu juga menjadi perhatian karena aktivitas perdagangan berpotensi meningkatkan mobilitas orang, kendaraan, maupun kebutuhan ruang di sekitar bangunan.
Jika tidak ditata dengan baik, warga khawatir aktivitas tersebut justru menambah persoalan lingkungan, termasuk parkir, akses jalan, limbah, hingga potensi beban terhadap sistem drainase.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memeriksa status PBG bangunan. Aspek pemanfaatan bangunan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar juga perlu menjadi bagian dari pengawasan.
Pemkot Jakarta Barat Diminta Turun Lapangan
Warga meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui instansi terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup status PBG, kesesuaian bangunan dengan dokumen yang dimiliki, ketentuan tata ruang, kondisi struktur bangunan, serta hubungan pekerjaan bangunan dengan fasilitas drainase di sekitarnya.
Khusus untuk Kali Gendong, instansi teknis perlu memastikan bahwa pekerjaan pengecoran tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi saluran sebagai bagian dari sistem drainase lingkungan.
Persoalannya, pengawasan jangan sampai baru bergerak setelah terjadi masalah.
Jika benar terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat tentu berharap pemerintah tidak berhenti pada teguran administratif semata, tetapi mengambil tindakan sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Sebaliknya, apabila seluruh proses pembangunan dan pekerjaan Kali Gendong ternyata telah sesuai aturan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.
Jangan Tunggu Banjir Baru Bertindak
Kasus di Jalan Mangis Ujung ini menjadi pengingat bahwa pengawasan pembangunan di kawasan padat penduduk tidak bisa hanya mengandalkan laporan administratif.
Pemerintah perlu memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Apalagi ketika pembangunan gedung berada berdekatan dengan saluran air yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah bangunan tersebut sudah memiliki PBG dan apakah pekerjaan Kali Gendong telah mendapatkan persetujuan serta pengawasan dari instansi teknis yang berwenang?
Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya dapat diberikan secara terbuka kepada masyarakat.
Jangan sampai persoalan yang hari ini masih berupa dugaan administrasi dan pekerjaan fisik berubah menjadi persoalan lingkungan setelah hujan deras datang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemilik bangunan maupun pihak Kelurahan Jatipulo terkait status PBG bangunan tiga lantai tersebut dan pekerjaan pengecoran Kali Gendong.
(tim)
Related posts:
Kompolnas Apresiasi Langkah Cepat Polri Ungkap Kasus Penembakan di Bali
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Pungli THR Pejabat UNJ, KPK Mengormati
Abaikan Tren Kesejahteraan Hewan, Millennium Hotel Melewati Tenggat Waktu Komitmen Bebas Sangkar
Aktivis Desak Status Tersangka Gubernur Ria Norsan Terkait Skandal Proyek Mempawah 2014-2015
PN Denpasar Bacakan Dakwaan Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman Oleh Seorang Terapis Pijat Asal ...
Jurnalis Pemerhati Hukum Soroti Gugatan PT CMNP Terhadap MNC Terkait Kasus Jual - Beli NCD Unibank
Pemkot Bandung Dukung Unit Saber Pungli, Bentuk Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Mempersempit Pungli
Siap Hadapi Praperadilan Firli Bahuri, Polda Metro: Hakim Pasti Tolak
Refleksi Ramadan: Zakir Rasyidin Berbagi Kebahagiaan dengan Keluarga dan Anak Yatim
